Ketik disini

Kriminal

Ahli Ragukan Potential Loss

Bagikan

MATARAM-Sidang dugaan korupsi penerbitan SHM di Kawasan RTK-15 Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim), kembali bergulir di PN Tipikor, Mataram, kemarin (31/10). Agenda sidang kali ini mendengarkan kesaksian dari ahli keuangan negara dan ahli hukum kehutanan.

Ahli pertama yang memberikan kesaksiannya adalah Dr Eko Sembodo. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Albertus Usada, Eko menjelaskan terkait proses pemeriksaan. Dan, apa itu kerugian negara dalam tipikor.

Eko mengatakan, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, serta profesional. Berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam aturan negara.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), auditor harus independen. Objektif dalam memberikan informasi, serta bekerja profesional sesuai dengan keahliannya.

Pria yang juga akademisi dari Universitas Respati Indonesia (Urindo), Jakarta, memberi penegaskan terkait persoalan objektif. Ini merujuk pada kesaksian ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam sidang sebelumnya.

a�?Ahli sebelumnya tidak objektif. Maksudnya begini, kalau auditor itu mengaudit dokumen, dia juga harus konfirmasi ke pejabat yang berwenang. Untuk menyatakan laporan itu ada, kegiatan itu di lakukan di situ,a�? kata Eko.

Untuk perkara penerbitan SHM di Hutan Sekaroh, dalam perhitungan kerugian negaranya, Kementerian LHK tidak melakukan hal itu. Tidak ada konfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam perkara ini.

a�?Dalam kasus sekaroh, misalnya siapa yang membuat sertifikat, siapa yang membeli, itu harus dikonfirmasi. Tapi ini tidak. Dalam laporannya, hanya menanyakan kepada pengunjung atau masayrakat. Padahal, masyarakat tidak terkait dengan pemeriksaan ini,a�? jelas dia.

Bukan itu saja, Eko juga menyatakan bahwa peneliti dari Kementerian LHK sesungguhnya tidak punya kewenangan untuk menghitung. Ini berdasarkan atuaran, bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagaimana dengan yang dimaksud kerugian negara? Menurut Eko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah berkurangnya nilai uang, surat berharga, atau barang secara nyata dan pasti. Faktor berkurangnya itu akibat perbuatan melawan hukum atau lalai.

a�?Penekanannya pada nyata dan pasti. Tapi di ahli sebelumnya, itu menghitung dengan cara potensi dan pembulatan, itu sudah tidak pasti. Kalau tidak pasti, berarti tidak ada kerugian negara,a�? pungkas dia.

Sementara itu, ahli hukum kehutanan, yakni Dr Sadino menegaskan kesaksian ahli pertama. Kata dia, kerugian negara dalam surat dakwaan mengacu pada potensial loss. a�?Kalau potensi kerugian itu sudah tidak bisa, tidak diakui lagi dalam putusan MK,a�? katanya.

Jaksa penuntut umum (JPU) sempat menanyakan apakah perhitungan dengan potensial loss bisa berlaku surut? Mengenai ini, kata Sadino, jika dakwaannya saat ini, tentunya harus menggunakan aturan yang terbaru.

a�?Dulu memang bisa, ada aturannya, tapi sudah dibatalkan MK. Jadi kalau dakwaannya sekarang, harus menggunakan aturan sekarang, bukan yang dulu,a�? ujar dia.

Lebih lanjut, Sadino menjelaskan mengenai masalah pengelolaan hutan. Seluruh pihak harus menghormati hak-hak pihak lain dalam pengelolaan hutan. Di mana hak tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kasus di Hutan Sekaroh, Sadino menilai ada proses inventarisasi tidak dilakukan dengan benar. Proses ini terkait pemindahan hak-hak masyarakat dari dalam hutan ke luar hutan.

a�?Dilihat dari posisi perkara, kenapa sudah ada penetapan, tapi masih ada sertifikat di dalamnya. Seharusnya kalau sudah penetapan, ya klir masalah dengan masyarakat. Karena tidak dilakukan inventarisasi secara menyeluruh mengenai isinya, hak orang itu tetap melekat,a�? beber dia.

Dalam kesaksiannya, Sadino sempat menyinggung mengenai nilai kerugian negara sekitar Rp 62 miliar dalam perkara ini. Menurut dia, angka tersebut merupakan hitung-hitungan potensi. Sementara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, tidak ada mengenal keuangan negara.

a�?Bagaimana jika di dalam kawasan hutan terbit sertifikat hak milik?,a�? tanya majelis hakim.

Mengenai hal tersebut, ada solusi untuk menyelesaikan lahirnya hak di dalam kawasan hutan. Yakni melalui gugatan dalam peradilan tata usaha negara.

Karena itu, perkara ini sesungguhnya tidak masuk dalam ranah korupsi. Terlebih sudah ada aturan khusus melalui Undang-Undang Kehutanan yang mengatur pelanggaran dalam kawasan hutan.

a�?Di Undang-Undang Kehutanan sudah jelas, sudah diatur di sana. Jadi tidak masuk masuk dalam ranah korupsi,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka