Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Dulu Kumuh, Sekarang Bersih dan Cantik

Bagikan

KOTA BIMA-Dari luas wilayah Kota Bima sekitar 222 kilometer persegi, sekitar 147,36 hektare masuk dalam kawasan kumuh. Tentunya angka itu cukup luas bila dibanding luas wilayah kota tepian air ini. Kawasan kumuh tersebut tersebar di 17 kelurahan.

“Dari data kami, kelurahan yang wilayah kumuhnya paling besar adalah Kelurahan Dara sekitar 21 hektare. Sedangkan Jatiwangi sekitar 18 hektare dan Kelurahan Jatibaru sekitar 16 hektare,” kata Kepala Satuan Kerja PIP Kota Bima Agus Salim, kemarin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”579″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dijelaskan, penentuan kawasan kumuh ini berdasarkan SK Wali Kota Bima Nomor 371 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Penetapan lokasi ini mengacu pada tujuh aspek kekumuhan. Yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah dan lainnya.

“Dari hasil pantauan lapangan dan mencocokkan dengan variabel, sehingga ditetapkan 17 kelurahan tersebut,” ujarnya saat ditemui di kantor wali kota.

Dari 17 kelurahan tersebut sembilan diantaranya menjadi fokus penanganan. Yakni di Dara, Paruga, Tanjung dan wilayah lain. Kawasan tersebut memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi.

Penanganan yang dilakukan menggunakan program NUSP – 2. Kata dia, program yang menggunakan anggaran pinjaman dari Asia Development Bank (ADB) ini menyentuh langsung. Program tersebut berupa pengentasan kekumuhan dengan skala kawasan dan lingkungan. Sehingga pengerjaan program ini berdasarkan kebutuhan warga dalam pengentasan kekumuhan.

“Jadi, program ini langsung dikerjakan oleh warga. Seperti rabat gang, parit dan lain sebagainya. Ada juga yang dikerjakan pihak ketiga,” beber Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman kota ini.

Program ini sudah berjalan sejak awal 2016. Tahun lalu pemerintah pusat menggelontorkan Rp 16 miliar. Dana itu untuk menangani beberapa kelurahan kumuh yang tertera di SK Wali Kota. Sistem kerjanya sama menggunakan skala lingkungan dan skala kelurahan.

“Rp 16 miliar dibagi dua, Rp 9 miliar untuk penataan berbasis lingkungan. Sedangkan sisanya Rp 7 miliar untuk skala kawasan,” tutur pria yang punya hobi trabas motor trail ini.

Dikatakan, tahun ini anggaran NUSP – 2 yang diberikan sebanyak Rp 15 miliar. Terbagi dua, untuk lingkungan Rp 9 miliar, sedangkan untuk kawasan Rp 6 miliar lebih.

Dikatakan, ada juga anggaran dari Pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 sekitar Rp 4 miliar. Sedangkan tahun ini sekitar Rp 18 miliar.

Menurut dia, bila tidak ada program NUSP – 2, dirasa sangat sulit untuk mengentaskan permukiman kumuh. Jika hanya mengandalkan ABPD, tidak mungkin mencukupi. Apalagi akhir tahun lalu Kota Bima dilanda banjir bandang. Sehingga tingkat kekumuhan juga meningkat.

A�”Masih terekam jelas seperti apa kondisi kota pascabanjir, sangat kumuh,” katanya. (nk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys