Ketik disini

Headline Metropolis

Pengusaha Diminta Jangan Kikir!

Bagikan

MATARAM-Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Jadi wajar jika buruh atau para pekerja menuntut kenaikan gaji.

Usai pemerintah Provinsi NTB, menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) di angka Rp 1,8 juta, kini giliran kabupaten kota memikirkan berapa gaji paling rendah yang pantas diterima para pekerja.

a�?Kita berharap bisa naik minimal 10 persen,a�? kata Ketua DPW Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) NTB Lalu Akso Anugrah Putra, pada Lombok Post.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Tuntutan ini dinilai realistis dan mewakili kebutuhan pokok para pekerja. Apalagi Provinsi sudah berani mengambil langkah dengan menaikan UMP sebesar 11 persen.

Tingkat kebutuhan hidup yang tinggi di kota, jadi pertimbangan utama menaikan UMK di Mataram di atas 10 persen. a�?UMK di kota kan selalu lebih besar dari daerah lain, karena kebutuhan hidup di sini lebih tinggi,a�? jelasnya.

Akso mengatakan, harapan ini menjadi suara anggotanya yang tegabung dalam Sarbumusi NTB. Ini pun setelah melakukan kajian dan analisa akan kebutuhan riil hidup warga kota. a�?Tetapi tentu kita tetap tunggu mekanisme yang harus dilakukan pemerintah,a�? jelasnya.

Para pengusaha atau pemilik perusahaan, bisa menuntut kinerja maksimal dari para buruh, setelah hak-hak buruh terpenuhi. Pengusaha tidak boleh hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan kesejahteraan para pekerjanya diabaikan.

a�?Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh etos kerja para pekerjanya,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Saiful Mukmin mengatakan, sampai saat ini Pemerintah belum menentukan berapa UMK di Kota Mataram. a�?Karena kemarin kita kan tunggu dan lihat perkembangan UMP yang akhirnya ditetapkan di angka Rp 1,8 juta,a�? jelas Saiful.

Seperti diketahui UMK yang ditetapkan tahun 2016 oleh pemerintah kota sebesar Rp 1.714.216. Saiful meyakinkan akan ada kenaikan UMK di Kota Mataram. Hanya saja soal berapa besar angkanya, ia belum bisa berjanji. Termasuk besaran estimasi kenaikan.

a�?Kami tidak mau mendahului, sebelum ada pertemuan,a�? ujarnya.

Untuk menentukan besar UMK, Disnaker telah mengundang sejumlah elemen yang berkepentingan dengan kenaikan upah bagi para pekerja ini. Diantaranya perwakilan dari serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS). a�?Kita upayakan ada pertemuan minggu ini untuk bahas itu,a�? terangnya.

Waktu yang diberikan pada kota untuk membahas ini dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 21 November. Setelah itu, pemerintah kota wajib mengumumkan berapa kenaikan UMK di Mataram.

a�?Sekarang kita hanya perlu musyawarahkan dulu,a�? jelasnya.

Saiful sendiri berharap, standar upah hasil musyawarah nanti benar-benar mewakili harapan buruh dan para pengusaha. Apalagi tren investasi dan usaha di Kota Mataram cukup baik dan sehat.

Ia mengingatkan agar para pengusaha tidak kikir atau pelit berbagi hasil. Jika memang neraca pertumbuhan usaha mereka mengalami peningkatan. a�?Kalau ekonomi usaha baik, pasti (UMK) lebih baik,a�? ujarnya.

Tetapi ia juga mengingatkan pada para buruh atau pekerja yang berserikat, tidak mematok nilai terlalu tinggi. Karena soal upah bukan hanya menyangkut pengeluaran pada satu dua orang pekerja saja. Tetapi semua yang terlibat dalam satu unit usaha itu.

a�?Iya para pekerja juga jangan ngelunjak, kalau menutut yang wajar. Lihat juga kondisi persuahaan secara umum di kota, kalau saya jadi bos juga pasti akan hitung-hitungan,a�? cetusnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini melihat penentuan UMK seharusnya didahului dengan pertemuan. Ini untuk melihat dan mendengar segala aspek yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan upah pekerja atau buruh.

a�?Kita memang harus duduk bersama, tidak bisa diputuskan sepihak,a�? kata Zaini.

Persoalannya saat ini, walau catatan ekonomi kota tergolong cukup baik, dengan suburnya sektor investasi tetapi harus diakui dunia usaha tengah dihadapi persoalan yang cukup berat. Banyak tempat usaha yang tutup karena neraca penjualan mereka terjun bebas. a�?Persoalan ini yang harus kita dengar dari para pengusaha juga, seperti apa kondisi dunia usaha saat ini,a�? ujarnya.

Sejumlah analisa juga menyebutkan di sektor jual beli barang dan jasa, ada tren penurunan. Karena kebanyakan masyarakat, beralih ke transaksi digital atau serba online. Mau tidak mau, hal ini pasti berdampak pada pendapatan perusahaan yang secara langsung menarik pekerja di perusahaannya.

a�?Semua harus kita dengarkan. Kalau ada kenaikan, ya kenaikan yang wajarlah. Soal 10 persen itu wajar atau tidak, nanti lihat seperti apa kajiannya. Saya rasa itu yang paling penting,a�? tutupnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka