Ketik disini

Metropolis

Pekerja Was-was Hadapi Putusan UMK Mataram

Bagikan

MATARAM-Tudingan condong pada Pengusaha, telah ditepis oleh pemerintah Kota Mataram. Tapi jawaban itu belum membuat kubu pekerja yang diwakili dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram puas. Mereka nyatanya sampai saat ini masih was-was.

Ketua SPSI Kota Mataram I Gede Lanang Praya mengaku masih menyimpan asa kebijakan akhir berpihak pada pekerja. Atau setidak-tidaknya mengacu pada hasil musyawarah penetapan UMK dua tahun silam ketika terjadi perbedaan pendapat, angka yang diputuskan dengan mengambil angka di tengah-tengah. a�?Kami tetap pada keinginan awal, seperti dengan UMK provinsi 11,78,a�? tegas Praya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Praya sempat resah. Usulan dari SPSI hanya berada pada lampiran berita acara. Bukan diajukan satu paket, bersama dengan usulan dari Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) yang meminta kenaikan sebesar 8,71 persen. a�?Harusnya seperti dulu, sama-sama diusulkan, bukan dilampirkan,a�? sesalnya.

Namun menyikapi itu, SPSI tak ingin gegabah. Mereka ingin menunggu dan melihat perkembangan lebih jauh. Praya mengatakan bola saat ini tidak lagi ada di pemerintah kota. Tetapi ada di pemerintah provinsi.

a�?Karena yang mementukan pada akhirnya adalah pak Gubernur,a�? ujar Praya.

Sembari itu, SPSI ingin berkoordinasi dengan organisasi buruh yang lain. Langkah ini untuk membaca dan menyikapi kemungkinan-kemungkinan hasil yang diputuskan nanti. Apakah menolak hasil. Atau menerima dengan lapang dada.

a�?Kami juga terus berkoordinasi dengan SPSI Pusat, untuk meminta arahan terkait harapan pekerja di sini dan sikap pemerintah,a�? jelasnya.

Tetapi yang jelas, mereka akan langsung menyatakan sikap. Saat pengumuman yang rencanannya ditetapkan pada tanggal 21 November nanti. a�?Kami akan terus pantau hasilnya,a�? tegasnya.

Sebelumnya Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, tegas menolak disebut berpihak pada pengusaha. Hasil yang telah ditetapkan menurutnya sudah sesuai mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

a�?Tidak ada berpihak ke sana, tidak ke sini. Ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,a�? tegas Ahyar.

Termasuk ia menepis ada tendensi politis di balik tudingan keberpihakan itu. Menurutnya langkah yang bijak adalah dengan menetapkan angka pengupahan yang menguntungkan pekerja. a�?Tetapi tidak menyulitkan dunia usaha juga,a�? tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka