Ketik disini

Headline Metropolis

Wibawa Pemerintahan Aman Diragukan

Bagikan

MATARAM-Bangunan gudang pengasapan ikan di jalan Jalan Catur Warga, Mataram Timur, Kecamatan Mataram, rupanya sudah lama dapat teguran. Tapi surat peringatan tak membuahkan hasil secuil pun. Surat dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seperti tanpa isi. Tak bertuah!

Dari pengakuan beberapa pekerja yang ditemui Lombok Post di lokasi, mereka tak pernah berhenti bekerja sejak Februari 2015 lalu. Bahkan mereka mengaku tak pernah dapat teguran langsung. Kecuali dari Lingkungan setempat.

a�?Ndak pernah,a�? kata mandor proyek Putu Adi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Belakangan diketahui bangunan itu bahkan sudah sampai dapat Surat Peringatan Ketiga (SP3). Tapi pekerja pekerja proyek mengaku tetap dapat perintah, mengerjakan dari pimpinan di kontraktor. a�?Kalau kami sih sesuai perintah dari pimpinan saja,a�? imbuhnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Abdul Malik ikut menyesalkan ada pengusaha nekat membangun tanpa izin. Sebagai anggota dewan, ia berhak untuk menyuarakan itu pada pemilik proyek. a�?Begitu juga pada pemerintah,a�? kata Malik.

Di sisi lain, Malik meminta pejabat pemerintahan, harus menjaga keredibilitas dan kewibawaan pemerintahan H Ahyar Abduh-H Mohan Roliskana (Aman). Dengan cara, melaksanakan tugas dengan tepat dan tegas. Tidak membuat langkah-langkah ambigu. Sebab, berpotensi mengubah citra kepala daerah menjadi tak tegas.

a�?Bila perlu kami rekomendasikan, bangunan yang sudah jadi dibongkar,a�? tegasnya.

Kritikan-kritikan pedas soal bangunan yang tak mengantongi izin, juga acap kali disampaikan komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska. Politisi Partai PDI Perjuangan ini bahkan kerap menghubungkan sikap kompromistis OPD terkait, akan berpengaruh besar pada kewibawaan pemerintah di depan masyarakat. Karena itu, jika tidak ingin dituding berpihak pada pengusaha kaya, sedangkan pengusaha kecil di babat habis, maka pemerintah harus menunjukan sikap tegasnya.

a�?(Tolong) Pemkot tunjukan punya wibawa dong!a�? kata Wiska saat mengomentari persoalan serupa yakni terkait pembangunan Universitas Terbuka (UT) di Lingkar Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram H Mahmuddin Tura tak kalah geram. Nada suara tura sampai terdengar berubah. Tak digubrisnya SP3 dari mereka rupanya pukulan telak yang membuat Tura ingin segera bertindak.

a�?Besok (hari ini, Red) kami rapatkan, nanti akan dipimpin asisten I,a�? kata Tura.

Walau geram, Tura tak ingin gegabah. Ia ingin menggunakan tahapan-tahapan hukum yang sesuai untuk menghindari potensi pemilik usaha mencari celah hukum untuk mengelak, bahkan melawan balik. a�?Setelah kekuatan hukum kami lebih kuat dan tegas, kami akan tindak tegas, bersama tim Yustisi. Mereka harus diberikan tindakan tegas,a�? sesalnya.

Tura menegaskan, tidak ada dasar hukum atau alasan lain untuk membenarkan aktivitas fisik di tempat itu. Mengingat tak ada izin yang diterbitkan untuk pembangunan gudang pengasapan ikan itu.

Walau ada alasan mereka bekerja dengan berdasarkan IMB lama, tetap saja tidak bisa dibenarkan. Menurut Tura, IMB lama tidak bisa dipakai lagi untuk membuat konstruksi bangunan baru.

a�?Bagaimana caranya wibawa pemerintah itu bisa lebih (disegani lagi), ya besok pagi lah (lihat tindakan kami),a�? janji dia.

Sementara itu, seperti diberitakan kemarin pekerja di sana sudah mendengar adanya penolakan dari warga. Kemudian warga sempat diundang dua kali untuk melakukan musyawarah. Tetapi hasilnya selalu nihil.

a�?Akhirnya bangunan yang belakang yang berimpitan dengan rumah warga berhenti dulu, sedangkan yang bagian depan kembali dikerjakan,a�? jelas pekerja yang lain.

Kemana dan pemilik bangunan ini? Pekerja tersebut mengaku kalau pemilik bangunan ini di luar daerah. Dia jarang sekali ke proyek ini. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys