Ketik disini

Headline Metropolis

Terkait Permasalahan Parkir, Dishub Kehabisan Akal!

Bagikan

MATARAM-Sesi rapat gabungan Komisi DPRD Kota Mataram dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung panas. Sejumlah politisi Lingkar Selatan, menumpahkan unek-uneknya terkait persoalan penataan parkir yang jauh dari harapan. Terutama untuk retrIbusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Anggota komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji menilai, Dinas Perhubungan masih seperti bekerja setengah hati. a�?Sosialisasi pada Jukir saja yang dilakukan, tapi pada masyarakat tidak pernah,a�? kritik Misban.

Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Bahkan cenderung tak terlihat oleh para pemilik kendaraan. Wajar saja, jika persoalan retribusi parkir tidak pernah bisa tuntas sampai saat ini. Bahkan cenderung berpotensi bermasalah secara hukum.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Karena yang disosialisasi hanya sepihak, para Jukir cenderung melanggar aturan, karena masyarakat tidak tahu,a�? cetus Politisi PKPI ini.

Karena itu, ia berharap Dishub berbenah. Melakukan sosialisasi masif pada mayarakat. Misban bahkan menyarankan spanduk dibuat lebih banyak. Dengan ukuran besar di 630 titik parkir kota. a�?Yang banyak biar warga, bisa melihat itu!a�? tegasnya.

Politisi PDIP I Wayan Wardhana tak kalah garang mengkritik. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, bahkan heran dengan gaya eksekutif yang cenderung tawar-menawar bak pasar dalam penentuan target retribusi parkir. Padahal harusnya, jika dihitung dari potensi target Rp 5 miliar dengan mudah bisa terlampaui.

a�?Ini malah kita diajak tawar-menawar,a�? cetus Wardhana.

Ia lebih setuju jika penentuan target retirbusi parkir ditentukan oleh tim appraisal idenpenden. Dengan begitu, dinas perhubungan sebagai leading sektor bisa bertanggung jawab secara penuh jika target itu gagal tercapai.

a�?Ini sudah kita usulkan, agar ada cara-cara ilmiah dalam penentuan retirbusi, tapi tidak ada tindak lanjut sama sekali,a�? sesal anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Akibatnya capaian retribusi parkir kota, sampai saat ini tidak beranjak sedikit pun dari target yang diharapkan. Potensi kebocoran parkir selalu lebih besar daripada potensi pendatan yang seharunya bisa menggemukkan PAD Kota Mataram.

a�?Ada tidak ada perda, sama saja. Hasilnya begini-begini saja, jawaban pun hanya normatif,a�? sesalnya.

Ia pun merasa geli dengan adanya cluster parkir yang menyebut ada sesi low seasion, midle seasion, dan high sesion, yang disebut menjadi penyebab rendahnya pendapatan retribusi parkir. Karena pada kenyataanya, lanjut dia, walaupun dihitung dari pendapatan terendah sekalipun, harusnya pendapatan dari retribusi parkir tetap di atas target. a�?Kayak hotel saja, ada low seasion,a�? cetusnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram HM Nur Ibrahim bahkan tak kalah sarkas. Ia menyebut pemaparan dari eksekutif sangat manis. Tapi realitanya jauh dari harapan. a�?Sangat manis didengar,a�? sindir Nur.

Tapi realitanya di lapangan tidak ada perubahan apapun. Retribusi parkir tetap jadi sorotan dan isu yang tak pernah kering-keringnya di dewan. Ia mencontohkan seperti parkir di Pantai Gading, lalu Loang Baloq, hingga eks Pelabuhan Ampenan, semua nyaris tak tersentuh.

a�?Saya pikir perhubungan harus menunjukan good will-nya menyelesaikan ini,a�? tegasnya.

Belum lagi ada praktik premanisme dalam parkir. Di mana dalam tinjauan dia di lapangan ada juru parkir yang tidak menyetor pada pemerintah. a�?Tapi ada bosnya yang ndak keluar-keluar. Di sana mereka setor,a�? ungkapnya.

Tak hanya komisi II yang mencecar pengelolaan anggaran yang diterima Dinas Perhubungan, khususnya untuk pemaksimalan pendapatan di retribusi parkir. Komisi III ikut menyumbang kritik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska, juga menilai Dinas Perhubungan miskin inovasi. a�?Pemaparan luar biasa, walaupun wacananya normatif, praktiknya sangat jauh dari harapan,a�? sesal Wiska, menyikapi jawaban dari Dinas Perhubungan yang dibacakan TAPD Kota Mataram, terkait pertanyaan dari berbagai komisi.

Lebih teknis, Wiska menyoroti soal target parkir yang baru tercapai Rp 1,8 miliar. Padhal ini sudah akhir tahun. Sementara target bruto tahun ini Rp 5 miliar. Belum lagi penerapan perda parkir yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

a�?Sebut saja misalnya seperti keharusan jukir memberikan karcis, tapi banyak yang tidak menyerahkan,a�? sesalnya.

Atas berbagai persoalan ini, Dishub justru tumpul dalam berinovasi. Seharusnya ada trobosan-trobosan segar yang dilakukan, agar animo masyarakat mengumpulkan karcis parkir juga muncul.

a�?Misalnya buat semacam doorprize, karcis itu tak hanya sekedar kupon, tapi bisa ditukar hadiah seperti gebyar PBB itu, pasti masyarakat terpancing untuk mengumpulkan kertas karcis,a�? bebernya.

Tapi inovasi semacam ini tidak ada sama sekali. Dishub, tetap mengunakan cara-cara konvensional dalam menyelesaikan persoalan ini. Wajar jika hasilnya jauh dari harapan. a�?Akhirnya masyarkat jadi cuek,a�? cetusnya.

Empat kali melakukan uji petik, juga tak membuahkan hasil signifikan. Padahal jika diasumsikan pendapatan satu titik parkir saja, dalam sehari Rp 20 ribu, maka dalam sehari bisa masuk Rp 12,6 juta, dengan titik parkir mencapai 630 titik. Maka dalam setahun, bisa mencapai Rp 4,5 miliar. a�?Padahal bisa saja, pendapatan di sana bisa lebih dari itu,a�? terangnya.

Kritik pamungkas datang dari Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Gede Sugiartha. Politisi Partai Gerindra itu dengan tegas mempertanyakan pada TAPD yang juga mewakili Dinas Perhubungan. a�?Anda ini mau menjalankan perda atau tidak. Hampir setengah hari kita bahas dari kemarin, sekarang juga kita bahas persoalan ini!a�? cetus Sugiarta.

Persoalannya juga sudah jelas. Ada banyak tukang perkir yang enggan memberikan karcis pada masyarakat. Tapi sampai saat ini, tidak ada langkah nyata menyelesaikan persoalan ini. Baginya, pembahasan ini sudah tidak efektif lagi, karena persoalannya tidak pernah tuntas.

a�?Karena itu saya tegaskan begini saja, mereka (Dinas Perhubungan) mau tidak menjalankan perda ini?a�? tegasnya lagi dengan nada tinggi.

Jika mereka tidak siap menjalankan perda, maka sebaiknya pembahasan ini ditutup. Dengan kata lain, Dinas Perhubungan juga tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Ia pun dengan ekspresi serius menyarankan sebaiknya ada evaluasi besar-besaran di tubuh Dinas Perhubungan.

a�?Kalau tidak mau (jalankan Perda) ya sebaiknya (Jabatan Kadis) di pansel saja!a�? tegasnya.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang yang mewakili Ketua Tim TAPD Kota Mataram mencoba menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan sejauh ini. Sejauh ini, langkah konstruktif sudah diupayakan semua OPD termasuk dinas peruhubungan dalam meningkatkan PAD bagi Kota Mataram.

a�?Memang perlu dilakukan upaya-upaya penggalian potensi maupun efektivitas pemungutannya,a�? terang Martawang.

Seperti melakukan pencatatan titik baru, uji petik, pendaftaran juru parkir, hingga melakukan pemantauan secara rutin. Cara ini diyakini lambat laun akan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.

a�?Selain itu, kami juga sedang mengkaji apakah ada kemungkinan pengelolaan retribusi parkir dapat dilakukan oleh perusahaan daerah atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD),a�? tutupnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka