Ketik disini

Headline Metropolis

UPTD Parkir “Dikangkangi” Jukir Nakal

Bagikan

MATARAM-Persoalan kebocoran parkir bukan perkara sederhana. Kenakalan yang mengarah pada premanisme itu, banyak dilakukan oleh oknum juru parkir (Jukir). Parahnya,A� Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Mataram seperti kehabisan akal.

Dinas yang dipimpin H Khalid itu tak terlihat melakukan langkah kongkret untuk mengatasi persoalan besar ini. Yang ada hanya ide dan inovasi dalam bentuk angan-angan. Tanpa realisasi. Tanpa aksi. Bahkan ambisi untuk menyelamatkan uang daerah.

Padhal, dari hasil pemetaan dengan potensi paling rendah pun, dengan 630 titik parkir bisa terkumpul Rp 4,5 miliar. Ini dengan asumsi pendapatan minimal para jukir setiap hari Rp 20 ribu. Tapi realitanya tidak demikian. a�?Bahkan ada jukir yang menyetor Rp 10-20 ribu dalam setiap minggu,a�? ungkap Kepala UPTD Parkir Kanesti Cahya Karta.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Realita ini harus diakui. Kebocoran terjadi justru pada ketidakpatuhan sejumlah oknum Jukir menyetorkan kewajiban. Sistem yang dibangun selama ini tidak efektif memaksa para Jukir menyetorkan pendapatan di lapangan. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang melawan petugas.

a�?Soal ide sebenarnya banyak sekali yang ingin coba kami praktikan,a�? kilah pria yang karib disapa Koko ini.

Tapi semua masih dalam proses mencari pertimbangan. Mana yang paling layak untuk digunakan agar para Jukir patuh menyerahkan hasil retrebusi parkir di banyak titik. Salah satu ide yang ditawarkan antara lain dengan membalik siapa siapa yang menyerahkan karcis parkir. a�?Ide ini hasil diskusi saya dengan pak Sekdis (perhubungan),a�? tuturnya.

Inti dari ide ini yakni seperti pola yang diterapkan di bioskop. Setiap penonton yang hendak masuk ke dalam ruang teater, harus menyerahkan karcis. Bukan dalam bentuk uang. Sehingga, para Jukir mau tidak mau pasti mengumpulkan karcis dari para pemilik kendaraan. Karena saat pencairan upah mereka menjaga parkir, karcis itulah yang akan ditukarkan di UPTD Parkir.

a�?Sedangkan karcis akan diproduksi secara masal oleh Dishub, lalu dijual di berbagai outlet atau supermarket yang mudah dijangkau masyarakat,a�? jelasnya.

Tapi ide ini masih butuh penyempurnaan. Sebab ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, seperti bagaimana jika pemilik kendaraan adalah orang dari luar kota. Lalu, adakah daya tarik masyarakat membeli karcis, karena tentu masyarkat ogah merepotkan diri jika hanya menukarkan cuma-cuma uangnya ke supermarket dengan karcis. Tanpa ada penawaran yang menarik.

a�?Kalau misalnya satu bendel yang berisi 100 lembar karcis, misalnya dihargai Rp 90 ribu, dengan harapan dapat menarik minat masyarakat menukar, bagaimana kalau ini justru jadi celah baru yang dimanfaatkan jukir?a�? ulasnya.

Jukir bisa saja hanya datang ke supermarket, lalu pergi menukarkan ke UPTD. Dengan cara seperti itu, mereka telah dapat untung Rp 10 ribu dalam setiap bandel.

a�?Lalu ide yang lainnya dengan memasukan parkir di dalam penarikan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat, mirip seperti PPJ yang dimasukkan dalam tagihan listrik,a�? imbuhnya.

Sedangkan para Jukir di 630 titik akan digaji dari penarikan itu. Tapi ide ini juga masih harus dikaji lagi. Apakah retribusi per kendaraan dihitung per hari. Sehingga satu kendaraan berpotensi membayar Rp 365 ribu dengan asumsi per hari membayar retribusi parkir seribu rupiah.

Atau dengan asumsi yang nilainya tidak terlalu memberatkan pemilik kendaraan. a�?Tapi kendalanya, bagaimana dengan motor yang berasal dari luar kota?a�? jelasnya.

Tapi ide yang paling mendekati dan bisa diusulkan yakni dengan mengacu pada hasil uji petik. Di mana para Jukir harus membayar sesuai dengan data hasil uji petik dalam satu titik. Penetapan itu, menjadi besaran yang harus dibayar jukir, tanpa bisa ditawar-tawar.

a�?Untuk tim penagih dengan membentuk tim independen, yang melibatkan aparat penegak hukum di dalamnya,a�? terangnya.

Pelibatan aparat penegak hukum penting, untuk menghindari adanya potensi premanisme para Jukir. Mereka yang menolak membayar dan malah megangkangi petugas, akan berhadapan dengan hukum. a�?Ya ini hanya sekedar ide-ide saja yang terus terang kami masih cari mana yang terbaik,a�? jelasnya.

Karena bagiamanapun, kritik dan saran baik dari anggota dewan dan pimpinan selalu jadi bahan diskusi mereka. Bagiamana memaksimalkan potensi parkir saat ini. Lebih jauh dikatakan Koko, sebenarnya perolehan retribusi parkir saat ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

a�?Target brutonya memang Rp 5 miliar, tapi 70 persen itu ke Jukir, sedangkan 30 persen masuk kas daerah,a�? jelasnya.

Jika dihitung-hitung netto yang harus dicapai dari Rp 5 miliar yakni Rp 1,5 miliar. Sedangkan hingga saat ini retribusi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,8 miliar. a�?Harusnya (terbaca) melampau target, tapi kan masih dihitung ada kebocoran,a�? cetusnya.

Terpisah Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, juga menyoroti persoalan retribusi parkir. Ia juga menyesalkan, persoalan ini sampai harus masuk ke ranah hukum. Ahyar meyakini ada yang tidak beres. Sehingga Dinas Perhubungan harusnya segera responsif melakukan evaluasi.

a�?Saya belum tahu apakah persoalannya ada di personel, sistem, atau pimpinannya,a�? ujar Ahyar.

Ia bermaksud ingin memperjelas persoalan ini lebih dahulu. Dengan meminta penjelasan dari Dishub apa yang membuat reterbusi parkir memiliki banyak persoalan. Jika yang dibutuhkan adalah inovasi, seharusnya sudah sejak lama Dishub merespons dengan mencari ide dan trobosan dalam penegakan perda parkir.

a�?Saya belum tahu (langkah pembenahan Dishub), nanti kita lihat (setelah dievaluasi),a�? ujarnya dengan tatapan tajam. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka