Ketik disini

Metropolis

Terkait Permasalah Parkir, Khalid Bungkam, Cukup Beraksi

Bagikan

MATARAM-Permasalahan retribusi parkir nampaknya akan sulit diselesaikan. Sebab, sampai saat ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram H Khalid terkesan lari dari masalah. Bahkan, ketika Lombok Post mencoba menanyakan rencana ke depannya agar kebocoran retribusi parkir tak terjadi lagi, Khalid memilih bungkam. Ia seperti lupa, bahwa saat ini ia berstatus sebagai pejabat di zaman keterbukaan informasi publik.

Untungnya, ada bawahannya yang sangat vokal. Namanya Cukup Wibowo. Dia mantan Kabag Humas Kota Mataram. Kini posisinya di Dishub sebagai sekretaris.

Cukup pun menjelaskan secara gamblang rencana dari Dishub. Meskipun sejauh ini Dishub Kota Mataram terkenal sebagai dinas a�?sejuta inovasi namun minim aksia�?. Buktinya, langkah inovatif ternyata sudah ada di kepala para pemegang kuasa di Disub Kota Mataram. Masalahnya, tinggal bagaimana merealisasikan ide tersebut menjadi langkah nyata.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sebelum menjawab semua itu, Cukup menunjukkan kepada Lombok Post, bagaimana sikapnya selama membaca persoalan a�?Jukir Nakala��.

Kemarin, secara ekslusif, Cukup menyiapkan sebuah whiteboard lengkap dengan Boardmarker. Sesaat, suasana terasa seperti pemberian mata kuliah pada jam pertama, pukul 09.00 Wita. a�?Persoalan selama ini kita tidak bisa memastikan jumlah yang diterima Jukir,a�? terang Cukup memulai penjelasannya.

Ia pun mulai menggambar pemetaan masalah di papan tulis. Menurutnya, kalau pun Jukir harus memegang karcis, tetap saja, uang yang diterima Jukir bervariasi. Dari yang mestinya Rp 1000 untuk motor dan Rp 2000 untuk mobil, bisa menjadi Rp 2000 untuk motor, dan bahkan sampai Rp 5000 untuk mobil. Hal itu membuat Jukir memegang penghasilan lebih dari 100 persen.

Lantas bagaimana Dishub mengecek satu persatu dompet Jukir? Pertanyaan itu diutarakan sendiri oleh Cukup. a�?Lebih dari 900 titik Jukir di Mataram akan dicek seperti itu, tentu tidak mungkin,a�? kata Cukup mencoba menjawab pertanyaannya sendiri. Lalu bagaimana menentukan besaran yang diterima Jukir?

Dari keterangan pemetaan masalah pertama, Cukup memberi tanda silang besar pada bagan tersebut. Artinya, hal itu tentu tidak bisa membuat Dishub terkena jerat Peraturan Daerah tentang retribusi parkir yang mesti diserahkan sebanyak 100 persen ke Dishub. Sehingga, bagan baru pun segera ia buat. Sebuah solusi. Ide berupa gagasan inovasi.

Ia pun mulai membuat garis keterhubungan antara konsumen (masyarakat) dengan Jukir. Di antara garis keterhubungan tersebut, ia menuliskan kata a�?karcisa�� dibeli oleh konsumen (masyarakat). a�?Inilah solusinya,a�? tegas Cukup.

Dalam sistem karcis tersebut, Dishub akan mencetak karcis parkir yang kemudian akan disediakan di semua mini market. Dan nantinya, yang akan disetor oleh Jukir bukannya uang, melainkan karcis. Jadi tidak ada Jukir yang akan memegang uang. Bagaimana dengan harga karcis? Harga karcis persis sama dengan retribusi parkir. Yakni Rp 1000 untuk motor, dan Rp 2000 untuk mobil.

Cukup menegaskan, dengan memberlakukan cara tersebut, Dishub akan bisa mengontrol para Jukir dengan baik. Sebaliknya, Jukir juga tidak mungkin bisa bermain dikarcis, karena harga karcis sama persis dengan harga retribusi parkir. Akan tetapi, menurut Cukup, sistem karcis tersebut membutuhkan dukungan dari segala pihak. Khususnya masyarakat.

a�?Di sinilah pentingnya edukasi, dan sosialisasi,a�? terang Cukup.

Adapun untuk dapat menjalankan sistem karcis tersebut dengan baik, edukasi sangat penting untuk dilakukan. Selain edukasi, ada juga sosialisasi. Sosialisasi ini menurut Cukup, bertujuan untuk memberitahukan kepada warga Kota Mataram agar tidak lagi memberikan uang parkir kepada Jukir. Karena aturannya sudah jelas, yakni menggunakan karcis.

Ide tersebut terlihat begitu matang di penjelasan Cukup. Akan tetapi, ketika ditanya mengenai pelaksanaan ide tersebut, Cukup mengatakan tak memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut. Karena menurutnya, semua masih dalam diskusi internal Dishub. a�?Kalau saya, ini bisa segera dilakukan. Akan tetapi tentu kita mesti memahami ini bersama,a�? terangnya.

Menindaklanjuti ide cemerlang Cukup mengenai langkah inovatif Dishub tersebut, Kadishub Kota Mataram, H Khalid tetap memilih tak berkomentar. Ia mengatakan menyerahkan pada Sekdis dan Kabid-Kabid.

Namun belum juga ide tersebut dipatenkan, Misban Ratmaji, anggota DPRD Kota Mataram membantah mentah-mentah ide tersebut. Menurutnya, yang perlu dilakukan Dishub saat ini adalah menjalankan Perda yang berlaku, yakni mewajibkan setiap Jukir memiliki karcis.

a�?Jangan banyak-banyak inovasi. Itu saja dulu, taati Perda yang berlaku,a�? kata Misban.

Menurut dia, inovasi menyediakan karcis yang dibeli oleh masyarakat tidak perlu dilakukan dulu. Karena kewajiban pertama, untuk mentaati Perda belum berhasil dilakukan. Misban juga menegaskan, sebenarnya Dishub tidak perlu mengerahkan semua personilnya untuk mengurusi persoalan seperti itu. Melainkan sebagian saja, namun bila sungguh-sungguh ingin dijalankan, semestinya semua itu bisa dilakukan. a�?Baca lengkap-lengkap saja Perda itu dulu,a�? tandasnya. (tih/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka