Ketik disini

Metropolis

UMK Kota Mataram Rp 1,863 juta, Apindo Senang, SPSI Kecewa

Bagikan

MATARAM-Upah Minimum Kota (UMK) Mataram 2018 sudah ditetapkan Gubernur NTB. Ini sesuai dengan Surat Gubernur dengan nomor 561-896 tahun 2017 tertanggal 28 November 2017. Kenaikan UMK Kota Mataram disetujui 8,71 persenA� dari UMK tahun 2017. Jika dalam angka sebesar Rp 1.863.524.

Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) NTB, menyambut baik keputusan gubernur ini. “Kami secara resmi belum terima SK, tapi kalau benar tentu kami sambut baik hasil itu,a�? kata Wakil Ketua DPD Apindo NTB H Affan Ahmad, yang dihubungi Lombok Post, melalui sambungan selular, kemarin.

Kenaikan UMK 8,71 persen merupakan usulan dari Apindo bersama sejumlah dewan pengupahan lain. Kecuali Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Seperti diketahui, SPSI mengusulkan kenaikan sebesar 11,87 persen tapi usulan ini akhirnya tidak disetujui. “Berarti usulan kami yang diterima?a�? ujar Affan mempertegas informasi yang ia terima.

Pada dasarnya lanjut dia, secara normatif angka inilah yang harus disetujui. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tentang Pengupahan. Maka penentuan UMK harus disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertimbuhan ekonomi nasional. “Ini termuat dalam pasal 66,a�? ujarnya.

Walau dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja, ada perintah bagi Gubernur dan Wali Kota untuk pelaksanaan penetapan, tetap saja harus mengacu pada aturan yang ada. Dewan pengupahan baik dari unsur asosiasi pekerja, pengusaha, pemerintah, akademisi, hingga statistik hanya perlu memastikan jika semua telah dikerjakan sesuai dengan amanat peraturan yang ada.

“Tapi sikap lebih jelas nanti kami sampaikan setelah di Lombok, saat ini saya masih di Ujung Pandang,a�? terangnya.

Dikonfirmasi soal peran Apindo dalam mengawal hasil keputusan UMK ini, Affan mengatakan akan segera melakukan sosialisasi ke para pengusaha yang tergabung dalam Apindo. Namun khusus bagi usaha mikro dengan pendapatan yang masih rendah, ada penangguhan dalam memenuhi kewajiban membayar upah pekerja sesuai UMK.

“Ada semacam penangguhan, tapi ini harus melalui prosedur yang panjang dan tidak mudah,a�? terangnya.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengusaha yang ingin lari dari tanggung jawab. Dengan mengklaim pendapatan kecil untuk menghindari tuntutan membayar kewajiban sesuai UMK.

a�?Harus dilakukan audit untuk memastikan pendapatan usaha mereka. Apakah benar mikro atau sebenarnya mampu. Tapi secara undang-undang (penangguhan ini) bisa,a�? tegasnya.

Saat ini ada sekitar 400 perusahaan tergabung dalam DPD Apindo NTB. Sebagian besar perusahaan itu ada di wilayah Kota Mataram. a�?Sekitar 75 persen di kota,a�? ujarnya.

Sementara itu I Gusti Lanang Praya, belum memberikan hasil dari pertemuannya dengan federasi di bawah SPSI, menyikapi putusan Gubernur NTB soal UMK. Hanya saja, Praya tak bisa menutupi nada kecewanya dengan hasil ini. “UMK lama-lama akan sama dengan UMP,a�? sesal Praya.

Ia menyayangkan pemerintah tidak memperhatikan harapan mereka. Agar survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan dalam setiap tahun. Tapi malah dilakukan dalam lima tahun sekali.

Sementara, kebutuhan hidup hampir bisa dipastikan terjadi kenaikan dalam setiap tahun. “Hasil survei KHL yang lima tahun digunakan sebagai acuan, sedangkan kebutuhan hidup berubah setiap tahun,a�? cetusnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka