Ketik disini

Headline Kriminal

Lima Terdakwa Sekaroh Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Bagikan

MATARAM-Kasus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kawasan Hutan Sekaroh (RTK-15), Lombok Timur, mencapai ujungnya. Kemarin (5/12), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram membacakan putusan untuk enam terdakwa.

Albertus Usada, yang menjadi ketua majelis hakim, memulai pembacaan putusan terhadap lima terdakwa dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni Jamaluddin, Mustama Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irhan, dan Ramli. Kelima orang tersebut sebelumnya tergabung dalam Panitia A saat proses penerbitan SHM di Hutan Sekaroh A�tahun 2000 hingga 2002.

Dalam sidang yang berakhir pukul 21. 30 Wita ini, hakim lebih dulu membuktikan tuntutan jaksa dalam dakwaan primair. Yakni pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dari beberapa pertimbangan yang dijabarkan hakim, tuntutan primair tidak terbukti. Karena itu, hakim kemudian melanjutkan pembuktian dalam dakwaan subsidair di Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Di pasal tersebut, hakim menguji unsur terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya. Dalam delik tersebut, hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atas jabatan.

Dalam pertimbangan sebelum mengambil kesimpulan, hakim mengatakan, kelima terdakwa yang tergabung dalam Panitia A, tidak melakukan permintaan atau mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan (Dishut) Lotim. Sehingga penerbitan SHM dinilai tidak mengindahkan eksistensi kawasan Hutan Sekaroh.

Dalam pertimbangan pembuktian delik di Pasal 3 ini, hakim juga mengutip pendapat ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Abimanyu Pramudya Sakti. Di sana disebutkan, dalam suatu wilayah hutan yang baru, apabila telah sampai pada penunjukan, dianggap sudah memiliki kekuatan hukum, terkait eksistensi kawasan hutan.

Sehingga, apabila ada SHM tanpa izin kementerian, dianggap tidak sah. Melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Terkait dengan Hutan Sekaroh, hingga sekarang statusnya sebagai kawasan hutan belum dilepaskan. a�?Artinya, apabila ada SHM yang terbit, SHM itu tidak sah dan harus dibatalkan,a�? kata Albertus.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan kerugian negara dalam penerbitan SHM tersebut. Dalam dua unsur tersebut, hakim merujuk pada SK Bupati Lotim yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentang harga tanah per zona.

Dari luasan total sertifkat yang diterbitkan, diperoleh nilai sekitar Rp 4,12 miliar. Angka tersebut dipertimbangkan hakim sebagai nilai kerugian negara. Sehingga diperoleh jumlah keseluruhan kerugian negara yang dapat dihitung secara nyata sejumlah Rp 4,12 miliar.

a�?Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, unsur merugikan negara dan unsur delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terpenuhi menurut hukum,a�? sebut Albertus.

Usai sejumlah pertimbangan yang dijabarkan Albertus selaku ketua majelis, muncul dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim anggota Fathurrauzi. Menurut dia, proses penetapan Hutan Sekaroh cacat secara yuridis.

Alasan Fathurrauzi yang juga hakim ad hoc Tipikor ini, menyebut Hutan Sekaroh cacat yuridis berdasarkan aturan yang menyebut bahwa suatu kawasan disebut hutan jika dikukuhkan secara paripurna.

a�?Proses Hutan Sekaroh cacat yuridis, karena prosesnya belum diketahui masyarakat,a�? kata dia.

Dalam dissenting opinion yang ia bacakan, Fathurrauzi mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dibenarkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahanan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; No. PB.3/Menhut-11/2014; No. 17/PRT/M/2014; No. 8/SKB/X/2014, juga mengatur hal tersebut.

a�?Unsur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 dalam dakwaan jaksa, seluruhnya tidak terpenuhi karena perbuatan terdakwa dibenarkan dalam peraturan bersama empat menteri,a�? ujar dia.

Meski salah satu hakim memiliki pendapat berbeda, Ketua Majelis tetap memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

a�?Memutuskan terdakwa bersalah dengan pidana penjara satu tahun enam bulan,a�? kata Albertus membacakan putusan.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda sebanyak Rp 100 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

a�?Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota. Lamanya penahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dicantumkan,a�? pungkas.

Usai putusan tersebut, JPU dan terdakwa melalui penasihat hukumnya memutuskan untuk pikir-pikir dulu.

a�?Masih pikir-pikir,a�? kata terdakwa Jamaluddin.(dit/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys