Ketik disini

Kriminal

Polisi Tahan Tekong Perekrut Rabitah

Bagikan

MATARAM-Polisi menahan satu orang tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan inisial UN. Penahanan ini disebut polisi sebagai upaya serius dalam penanganan kasus tersebut.

UN diduga kuat sebagai calo perekrut atau tekong Sri Rabitah, mantan tenaga kerja wanita (TKW) asal Lombok Utara (Lotara). Dalam kasus ini, polisi setidaknya sudah menetapkan dua tersangka dengan inisial UN dan IT.

Berbeda dengan UN, tersangka lainnya IT, belum ditahan polisi. Belum dilakukannya penahanan terhadap IT berdasarkan alasan yang disebut kepolisian masih patut dan wajar. a�?Satu orang kita tahan, sekarang sudah di sel tahanan Polda. Satu orang lagi paling lama minggu depan (ditahan),a�? kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, kemarin (7/12).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

TPPO yang diduga dilakukan UN dan IT dalam kasus ini, terindikasi bermasalah pada dokumen. Masalah itu terjadi dalam proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar. Tetapi tidak saja Rabitah, kepolisian akan mengembangkan penyidikan ke adiknya, yakni Yuliani.

Keduanya masih di bawah umur sebelum diberangkatkan. Identitas mereka diubah sehingga memenuhi syarat pengurusan paspor dan dokumen lainnya. Sri Rabitah dan adiknya pun memiliki dokumen resmi sebagai syarat untuk bekerja di Doha, Qatar.

Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan, yakni A�proses pemberangkatan, modus TPPO, dan dugaan eksploitasi. Soal dugaan adanyaA�pemalsuan dokumen, Pujewati enggan mengungkapnya. Mantan Wakapolres Mataram ini beralasan, hal tersebut masih membutuhkan prosesA�pembuktian dan penyitaan alat bukti sehingga harus dirahasiakan.

Terlepas dari itu, Pujawati menyebut tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional.

Lebih lanjut, Pujawati mengisyarakatakn akan terus melakukan pengembangan kasus ini. Kepolisian siap membidik peran pihak-pihak lain dalam kasus yang menimpa Sri Rabitah. Salah satunya dengan membidik peran perusahaan penyalur Rabitah ke luar negeri.

a�?Kemungkinan ke arah sana terbuka lebar. Tapi kita tuntaskan yang ini dulu,a�? beber dia.

Ditambahkannya, sebelum penahanan tersangka, penyidik telah memeriksa beberapa pihak. Pemeriksaan yang dilakukan di Jakarta itu, berkaitan dengan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

a�?Kita sudah dapatkan keterangan penyalur Rabitah ke luar negeri. Nanti dari sana akan ada lagi pengembangan,a�? pungkas Pujawati.

A�Polda-Imigrasi Rapatkan Barisan Cegah TPPO

A�Sementara itu terkait posisi NTB sebagai salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja, rentan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melihat itu, Imigrasi Mataram dan Ditreskrimsus Polda NTB merapatkan barisan.

Kepala Kantor Imigrasi Mataram Dudi Iskandar mengatakan, perdagangan orang masuk dalam kategori kejahatan transnasional. Pelakunya tidak saja berasal dari Indonesia, tetapi juga melibatkan pelaku lintas negara.

Bukan itu saja, modus dalam TPPO ini semakin berkembang. Tujuannya tentu untuk menghindari tangkapan dari aparat penegak hukum. Karena itu, untuk membongkarnya dibutuhkan kesolidan antara lembaga penegak hukum.

a�?Kerja bersama menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini,a�? kata Dudi dalam dialog publik yang diinisiasi HMI Nusa Tenggara, Rabu malam (6/12).

Dalam kejahatan perdagangan orang, kata Dudi, perkembangan teknologi turut berperan dalam kasus ini. Membuat semakin sulit terungkap. Korbannya tidak saja berasal dari Indonesia, bahkan WNA yang dipekerjakan di Indonesia, bisa juga menjadi korban TPPO.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda NTB AKBP Syamsuddin Baharuddin mengatakan, komitmen bersama untuk meminimalisasi TPPO patut diwujudkan. Caranya, yakni dengan tukar menukar informasi dan melaksanakan operasi bersama.

a�?Kita (Polisi dan Imigrasi) sudah membangun komitmen yang sama. Mencegah warga NTB menjadi korban kejahatan transnasional,a�? kata dia.

Ketua Badan Koordinasi HMI Nusa Tenggara Abdul Hafid menyebut, NTB sebagai kantong TKI perlu menjadi perhatian khusus. Karena itu, dialog publik kemarin bertujuan untuk mencari terobosan baru agar tidak ada lagi warga NTB yang menjadi korban kejahatan ini.

a�?TKI asal NTB tak jarang yang menjadi korban. Jadi kegiatan ini kami harap bisa meminimalisasi,a�? ujar dia. (dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys