Ketik disini

Headline Kriminal

CPNS K2 Dompu Menang Lagi

Bagikan

MATARAM-Delapan orang CPNS K2 Dompu bisa bernafas lega. Sebabnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya menguatkan putusan PTUN Mataram, terkait pengangkatan mereka sebagai CPNS K2 Dompu.

Dalam sidang putusan di PTUN Mataram sebelumnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu, BKN RI bernomor F.26.30/V.88-7/60, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016, dan BKN Regional X Denpasar dengan nomor A�273/KR.X.K/IX/2016, TANGGAL 9 SEPTEMBER 2016.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Setelah putusan awal Juli lalu, tergugat II dan III, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan BKN Regional X Denpasar, mengajukan banding ke PT TUN Surabaya. Putusan banding akhirnya dikeluarkan PT TUN setelah melihat berkas yang diajukan tergugat.

Dalam surat pemberitahuan putusan banding, PT TUN memenangkan penggugat, dalam hal ini 8 CPNS K2 Dompu. Mereka menguatkan putusan PTUN Mataram bernomor 132/G/2017/PTUN MTR.

Tim kuasa hukum 8 penggugat, Yan Mangandar Putra mengatakan, dengan keluarnya putusan tersebut, Bupati, BKN RI, dan BKN Regional diharapkan tidak menempuh upaya hukum lagi. Sebab, pertimbangan PTUN Mataram dan PT TUN Surabaya, sudah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

a�?Harapan kami tidak ada kasasi ini,a�? kata Yan, kemarin (11/12).

Dengan putusan itu, para tergugat di atas harus segera membatalkan atau mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pembatalan kliennya sebagai CPNS. a�?Ini untuk memenuhi rasa keadilan,a�? ujar dia.

Sejauh ini, permasalahan CPNS K2 Dompu tidak saja dirasakan 134 CPNS yang SK-nya dibatalkan. Tetapi juga 256 orang lainnya, yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS. Bukan itu saja, hak-hak mereka, seperti gaji dan tunjangan, terpotong akibat proses hukum yang berlarut-larut.

Bagaimana jika BKN mengajukan kasasi? Menurut Yan, kasasi yang dilakukan BKN akan mengorbankan 390 CPNS K2 Dompu. Mereka akan menanggung beban batin dan ketidakjelasan status akibat perkara ini.

Belum lagi kondusifitas Kabupaten Dompu yang akan terganggu. Ini merujuk pada kasus dugaan tipikor yang telah menetapkan Bupati Dompu sebagai tersangka.

a�?Seandainya BKN dalam perkara ini kasasi, maka dapat disimpulkan kalau BKN sangat egois,a�? beber Yan.

Permasalahan rekrutan CPNS K2 Dompu tidak saja bergulir di PTUN. Sebelumnya, masalah ini lebih dulu masuk dalam laporan polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penanganan perkaranya bahkan telah memunculkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu, mantan Kepala BKD Dompu, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar.

Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS.

Namun arah penanganan kasus berubah usai PTUN Mataram memenangkan 134 CPNS K2. Putusan tersebut juga sempat ditanggapi pakar hukum administrasi tata negara Muhammad Rullyandi

Kata dia, secara tidak langsung putusan tersebut menyebutkan jika Bupati Dompu tidak bertanggungjawab secara administratif, atas nomor induk pegawai (NIP) yang dikeluarkan BKN Regional X Denpasar.

Karena itu, pemberian NIP tersebut merupakan keadaan hukum baru yang bersifat konstitutif. Sehingga, dari putusan tersebut, pertanggungjawabannya sebetulnya melekat pada BKN. Bukan pada Bupati Dompu.

a�?Bupati hanya melakukan tindakan deklaratif, hanya menegaskan rekomendasi terkait NIP itu dari BKN Denpasar,a�? kata Rullyandi.

Jika demikian, apakah Bupati bisa dikenai Pidana? Menjawab ini, Rullyandi mengatakan seharusnya Bambang M Yasin tidak bisa dipidana. Sebab, dengan tidak adanya pertanggungjawaban administratif, otomatis tidak mengandung pertanggungjawaban pidana.

a�?Ya pidananya tidak bisa,a�? ujarnya.

Perbuatan hukum formil dalam proses perekrutan CPNS tidak terpenuhi. Di proses perekrutan CPNS dan kaitannya dengan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat penanggungjawab kepegawaian (bupati, Red), pembuktiannya terlebih dahulu harus dilakukan melalui PTUN.

a�?Jadi nanti dilihat, apakah prosesnya terjadi pelanggaran administrasi atau tidak. Ada atau tidak peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses tersebut,a�? jelasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka