Ketik disini

Headline Metropolis

Polres Mataram Turun Tangan Selidiki Kasus Jembatan Mangkrak

Bagikan

MATARAM-Belum ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait kasus proyek jembatan mangkrak yang menghubungkan Dasan Agung dan Dasan Sari. Namun, Kapolres Mataram AKBP Muhammad SIK mengaku mencium ada aroma tak beres dalam proyek ini. a�?Iya kita lihat seperti itu (ada yang tak beres),a�? kata Muhammad.

Tapi pihaknya tidak ingin grasa-grusu dalam kasus ini. Mereka ingin lebih dahulu mengumpulkan berbagai bukti, adanya pelanggaran aturan dalam kasus pembangunan jembatan. a�?Sekarang masih dalam tahap penyelidikan,a�? teranganya.

Ditegaskan Muhammad, kepolisian bisa saja turun. Tanpa harus menunggu ada laporan dari masyarakat terkait kasus jembatan ini. Tapi jika kepolisian dapat menemukan bukti-bukti yang kuat, maka polisi sewaktu-waktu dapat turun untuk ikut menuntaskan persoalan yang banyak menimbulkan keresahan dan kekecewaan masyarakat ini.

“Jadi tanpa laporan, kami juga bisa turun (kalau ada bukti),a�? tegasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Terpisah, sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Mataram tak bisa menutupi kekecewaan mereka. Selasa (12/12) kemarin, mereka turun langsung dan melihat kondisi riil jembatan yang menghubungkan Dasan Agung dengan Dasan Sari tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Samsul Bahri, bahkan sampai menunjuk buruknya pelaksanaan jembatan. a�?Coba saja perhatikan pengkawatan besi (untuk rangka), ini tidak benar,a�? sesal Samsul.

Pada beberapa persilangan rangka, ada yang dikawat seadanya. Bahkan ada pula yang tidak dikawati sama sekali. Menurutnya hal sesederhana itu saja tidak dikerjakan dengan benar.

Karena itu, lanjutnya, patut dicurigai untuk teknis pelaksanaan di proses pembangunan yang lain, rentan tidak seperti yang diharapkan.

Samsul juga menjawab adanya kemungkinan, Komisi III DPRD Kota Mataram mendorong agar dokumen CV Limbu Indah kembali diperiksa. Hal ini untuk menelusuri jejak. Benarkah CV Limbu Indah, memang kontraktor yang memiliki kelayakan untuk mengerjakan proyek atau hanya dipaksakan untuk memenangi tender.

a�?Ini akan kita tanyakan pada APP, dan bahas juga dengan CV Limbu Indah. Kita perlu cari jalan terbaik dalam persoalan ini,a�? terangnya.

Pada dasarnya, walaupun dalam Perpres 4/2015 Bab XII, pasal 109 angka 7, huruf C, disebutkan secara terang jika peserta tendernya kurang dari tiga, bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya, tapi harus tetap dipastikan kontrakator itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. “Jadi tidak bisa asal-asalan, harus tetap penuhi standar juga,a�? tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska, juga tak bisa menutupi raut wajah kecewa. Baginya apa yang terjadi dengan jembatan itu telah membuat masyarakat Dasan Agung tak bisa menikmati janji pemerintah tepat waktu. a�?Kita sayangkan dan prihatin,a�? ujar Wiska.

Ia memastikan persoalan ini akan jadi atensi khsusus dari Badan Pemeriksa Keuangan. Guna melihat adanya potensi kerugian negara.

Komisi III juga dipastikan akan ikut menelusuri proses bagaimana terjadinya tender. “Kami akan panggil kontraktor, PUPR, dan APP. Lalu kita rangkum apa yang sebenarnya terjadi,a�? jelasnya.

Wiska menambahkan, berbagai informasi telah berhasil ia kumpulkan. Termasuk dari media yang secara konsisten terus mengawal persoalan ini. a�?Jangan sampai ke depan ada proyek seperti ini lagi,a�? sesalnya.

Tegas dikatakan politis PDI Perjuangan ini, proyek tersebut sama sekali tidak mencerminkan proyek bernilai miliaran rupiah. Wiska bahkan tegas meminta pemerintah mengambil sikap.

Tidak plin-plan, setelah kemarin menyatakan akan memutus kontrak dan blacklist perusahaan, kini malah seperti mengalah. Lalu memberi ruang bagi para kontraktor untuk kembali bekerja. a�?Tindak saja tegas sesuai aturan yang ada,a�? pintanya.

Soal adanya ada orang yang dekat dengan penguasa terlibat dalam kasus ini, Wiska mengatakan itu juga akan jadi atensi mereka. Tapi jika CV Limbu Indah dan Gapensi tidak bisa membuktikan kebenaran adanya campur tangan orang yang dekat dengan penguasa, maka tentu harus dilawan.

“Kita tidak boleh takut diancam siapapun, kalau posisi kita benar,a�? ujar Wiska, menanggapi ancaman Gapensi yang ingin membongkar borok praktek dalam proyek-proyek di kota. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka