Ketik disini

Headline Metropolis

Kejaksaan Cek Jembatan Mangkrak

Bagikan

MATARAM-Polemik pembangunan jembatan Dasan Agung terus bergulir. Kemarin (13/12), Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram bersama Inspektorat Kota Mataram melakukan pengecekan fisik dalam proyek senilai Rp 2,08 miliar tersebut.

Kasipidsus Kejari Mataram Andritama mengatakan, pengerjaan proyek tersebut mendapat pendampingan dari TP4D. Mereka menjaga agar tidak terjadi penyimpangan pengerjaan yang dilakukan CV Limbu Indah. a�?Ada pendampingan dari kita, TP4D,a�? kata Andritama, kemarin (13/12).

Menurut dia, proyek tersebut memang belum selesai dikerjakan. Rekanan hingga saat ini hanya diberi kewenangan untuk mengerjakan tahap awal, sesuai uang muka yang diberikan. Yakni sebesar 30 persen atau sekitar Rp 500 juta.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selama pendampingan TP4D, rekanan ternyata tidak mampu menjalankan proyek dengan baik. Hingga akhirnya TP4D memberi masukan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melakukan putus kontrak.

a�?TP4D memang yang menyuruh untuk putus kontrak. Jadi sebenarnya termin pertama itu tidak dicairkan. Baru uang muka 30 persen itu saja,a�? beber dia.

Dalam pengecekan lapangan kemarin, bertepatan dengan hari terakhir pengerjaan. Sesuai kontrak CV Limbu Indah diberikan tenggat waktu hingga 13 Desember untuk mengerjakan proyek sesuai dengan nilai uang muka yang diberikan.

a�?Kita ingin lihat, sejauh mana pengerjaan 30 persen itu. Sesuai atau tidak dengan item-item yang ada di kontrak. Itu yang kita evaluasi,a�? ujarnya.

Jika pengerjaan yang dilakukan CV Limbu Indah melebih 30 persen, pemkot akan membayarkan kelebihan dari uang muka. Jika sesuai dengan uang muka yang diberikan, tentunya tidak ada menimbulkan kerugian negara.

Mengenai pemutusan kontrak itu, Andritama mengaku sudah dilakukan melalui prosedur. Yakni melalui evaluasi dalam show cause meeting (SCM). Hasil evaluasi menunjukkan CV Limbu Indah tidak menunjukkan ia��tikad baik dalam menyelesaikan proyek tersebut.

a�?Sudah kita lalui, dari SCM 1, 2, dan, 3. Jadi tidak ada masalah putus kontrak. Tapi, kita minta selesaikan dulu yang 30 persen itu,a�? tegas dia.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) M Yamin membenarkan, bahwa pemutusan kontrak tersebut telah melalui prosedur. a�?Hari ini (kemarin, Red) finalnya. Pasti (putus kontrak), tidak ada kata tidak,a�? ujar dia.

Dijelaskannya, SCM yang dimaksud Kasipidsus Kejari Mataram adalah evaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan dan rencana pengerjaan. Nah, sejak proyek ini dimulai, CV Limbu Indah ternyata tidak memenuhi target yang direncanakan.

a�?Ingin memastikan apakah sesuai dengan rencana. Ternyata, pas kita kasih kesempatan SCM 1, tidak sesuai. Kita beri kesempatan lagi di SCM 2, sampai dengan tahap terakhir kita putuskan untuk tidak lanjut,a�? beber dia.

Bagaimana dengan pengerjaan saat ini? Menurut Yamin, jika dilihat secara sekilas, pengerjaan CV Limbu Indah sudah sesuai dengan persentase yang diberikan. Namun, pihaknya perlu memastikan dengan melakukan penghitungan.

Karena itu, mereka melibatkan Inspektorat Kota Mataram dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB untuk menghitung pengerjaan proyek tersebut. Keterlibatan dua instansi auditor itu untuk menyamakan perhitungan dengan Dinas PU.

a�?Agar hitungan kita sama. Supaya aman. Kalau memang kurang dari 30 persen, kita ambil uang jaminannya dan setor ke kas daerah sebagai kerugian negara,a�? jelas Yamin.

Yamin menjelaskan, dalam proyek ini, CV Limbu Indah baru mengambil uang muka sebesar 30 persen dari nilai kontrak. Tidak ada pencairan termin pertama seperti isu yang beredar selama ini.

a�?Tidak ada pencairan termin, hanya uang muka saja. Kalau saya bayar (termin), kena (diproses hukum) semua,a�? ungkap dia.

Lantas kapan hasil penghitungan pengerjaan bisa diperoleh? Kata pria asal Bima ini, kemarin sebenarnya bisa langsung didapatkan hasil. Hanya saja, hingga pukul 17.00 Wita, CV Limbu Indah masih terlihat melakukan pengerjaan. Mereka masih melakukan pengecoran kepala jembatan. Selain itu, tanah urug di sisi jembatan juga belum diratakan rekanan.

a�?Kita belum hitung. Harusnya mereka sudah tuntas hari ini (kemarin, Red), tapi ternyata masih ada pengerjaan,a�? terang Yamin.

Sementara itu, Wakil Direktur CV Limbu Indah Sahbudin mengungkapkan, dalam proyek ini, perusahaannya ternyata dipinjam orang lain. Dia baru mengetahui CV Limbu Indah mengerjakan proyek jembatan Dasan Agung, setelah menang tender.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Sahbudin mengaku tidak diperkenankan untuk langsung mengerjakan proyek tersebut. Padahal dalam perusahannya ini, dia berkedudukan sebagai wakil direktur.

a�?Benderanya dipakai orang lain. Ketika diumumkan menang (tender), saya minta kerja tidak boleh. Tidak dikasih kerja sama PPK,a�? ungkap dia.

Sahbudin lantas menyebut sejumlah nama yang awalnya mengerjakan proyek tersebut. Namun, di tengah jalan, Sahbudin akhirnya mengambil alih pekerjaan tersebut. a�?Akhirnya jadi begini. Tapi ini saya selesaikan agar tidak ada kerugian negara,a�? kata dia.

Mengenai pemutusan kontrak tersebut, Sahbudin mengaku merasa dirugikan. Apalagi awal pengerjaan proyek tidak dilakukan langsung oleh dia. Meski demikian,A� dia akan tetap menyelesaikan sesuai dengan kontrak 30 persen itu.

Disinggung mengenai pengerjaan yang telah dilakukan, Sahbudin mengaku fisik proyek sudah mencapai 34 persen. Baja untuk jembatan juga sudah jadi dan siap untuk dipasang. Hanya saja, pemasangan itu urung dilakukan karena perusahaaannya tidak memiliki dana.

Padahal, jika dilihat dari kontrak, perusahannya bisa saja menarik termin pertama sebesar sekitar Rp 600 juta. a�?Anggaran untuk melanjutkan itu tidak ada. Kami minta termin tapi tidak dikasih. Tidak boleh karena takut ada kerugian negara,a�? pungkas dia.

Terpisah, Taufikurrohman, kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan, Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kota Mataram membenarkan jika pihaknya sudah mengirimkan surat SCM atau semacam rapat pembuktian setelah surat peringatan kepada penyedia (kontraktor) yang mengalami masa kritis dilayangkan. a�?Masa kritis tersebut ditentukan dari ketidakmampuan penyedia (kontraktor) memenuhi sekian persen pembangunan dari rencana pembangunan yang sudah tertera dalam kontrak,a�? terangnya.

Untuk menjaga agar uang Negara tak melayang, ada dua opsi yang akan dilakukan PUPR Kota Mataram. Pertama, meminta penyedia mengembalikan uang muka secara cash sebanyak 30 persen dari total kontrak. Kedua, mengklaim jaminan dalam asuransi.

a�?Kedua hal tersebut belum kita putuskan. Kita menunggu hasil opname hari ini,a�? terang Taufik.

Dalam penjelasannya, Taufik menyayangkan penyedia proyek pembangunan jembatan Dasan Agung-Dasan Sari yang tak siap segalanya. Mulai dari peralatan, personel, dan yang terakhir finansial. Padahal, menurut Taufik, ketiga aspek tersebut merupakan tiga unsur pokok saat penyedia memenangkan sebuah tender proyek.

Adapun terkait adanya kabar dari pihak kepolisian yang akan turun tangan menangani kasus tersebut, M Yamin, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kota Mataram mengatakan pihaknya tidak ada masalah dengan itu. a�?Dari awal kita selalu didampingi oleh kejaksaan. Mulai dari SCM satu sampai ketiga,a�? tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini persoalan sedang ditangani sesuai aturan yang berlaku. Sembari menegaskan bahwa dari awal, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan.

Sementara, ditanya mengenai aturan dalam melihat kemampuan penyedia pemenang tender dalam menangani proyek, M Yamin mengatakan pihaknya tidak mengurus persoalan tersebut. a�?Kalau itu urusannya di atas,a�? tutupnya. (dit/tih/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka