Ketik disini

Headline Metropolis

Gapensi a�?Sebuta�? Kolega Pejabat

Bagikan

MATARAM-Langkah putus kontrak telah diambil Pemkot Mataram, pada CV Limbu Indah. Ini artinya, CV Limbu Indah tidak akan lagi mengerjakan proyek jembatan yang menghubungkan Dasan Agung dengan Dasan Sari itu.

Hal ini sudah ditegaskan Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, M Yamin. Menurut Yamin, pemutusan kontrak dilakukan Rabu kemarin. a�?Tidak ada kata tidak (kontraknya harus diputus),a�? kata Yamin.

Alasannya, semua tahapan sudah dilakukan sesuai prosedur. Diantaranya dengan melakuakan evaluasi melalui Show Cause Meeting (SCM).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dalam evaluasi itu, disebutkan CV Limbu Indah dinilai tidak memliki itikad baik menyelesaikan proyek. a�?Pada SCM 1 tidak selesai, kita beri kesempatan di SCM 2, sampai dengan tahap terakhir (SCM 3 tidak selesai), kami putuskan untuk tidak lanjut (kontrak),a�? ujar Yamin.

Ia mengaku telah melibatkan Inspektorat Kota Mataram dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung. Apakah sejak ditetapkan putus kontrak, nilai pengerjaan proyek itu sudah melampaui 30 persen atau masih di bawah. a�?Jika kurang dari 30 persen, kita ambil uang jaminannya,a�? terangnya.

Menanggapi langkah putus kontrak yang telah diambil Pemkot Mataram, pihak Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (DPC Gapensi) Lombok Barat, sudah berancang-ancang melawan.

Jika Pemkot Mataram ngotot memblacklist CV Limbu Indah karena dituding merugikan negara, maka sejumlah langkah hukum telah disiapkan.

Kamis (14/12) kemarin, Gapensi Lobar langsung menggelar pleno. Menyikapi surat yang masuk dari anggota, untuk permohonan perlindungan hukum dari CV Limbu Indah.

Ada empat poin penting yang akhirnya diambil dari hasil pleno pengurus Gapensi Lobar. a�?Dari surat permohoan itu, kami putuskan pertama melakukan pendampingan dan advokasi secara penuh,a�? kata Ketua Gapensi Lobar sekaligus Ketua Tim Pendampingan H Salman.

Poin yang kedua, mereka akan segera membentuk tim pendamping dari DPC dengan 12 orang anggota. Tim selanjutnya akan mulai bekerja Kamis kemarin, hingga waktu yang tak terbatas.

a�?Dan yang terpenting tim berhak untuk bertemu dengan pihak terkait dan manapun mewakili CV Limbu Indah,a�? tegasnya.

Salman mengaku dari hasil pleno, ia telah mendengar keterangan dari CV Limbu Indah. Bagaimana proses proyek dari awal sampai akhir. Baik itu menyangkut tahapan, hingga kejadian yang disebut-sebut jembatan akhirnya mangkrak.

a�?Mulai tender, penetapan pemenang, penanda tanganan kontrak, pelaksanaan, permasalahan di lapangan, semua dari mulai kejadian sampai sekarang,a�? ulasnya.

Salman menegaskan sampai kapanpun pihaknya tidak akan terima dan akan terus melawan jika anggotanya dalam hal ini CV Limbu Indah sampai di blacklist. Ia tak mempersoalkan putus kontrak, namun soal blacklist adalah sikap berlebihan. Sebelum memahami persoalan yang terjadi.

Salman bahkan mulai membidik, Kepala Bidang Bina Marga dalam hal ini M Yamin. Ia menilai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini telah offside, dengan ikut campur dalam persoalan proyek ini.

Ia mengingatkan para pihak yang terlibat di dalam kontrak yang telah ditandatangani, hanya antara PPK dan CV Limbu Indah. Karena itu jika ada persoalan-persoalan yang muncul, baik mengenai pelaksana lapangan atau permasalahan lain, maka harus diselesaikan berdua.

a�?Tapi kami melihat, banyak yang terlibat dari pihak luar kontrak, seperti Kabid Bina Marga, di luar kapasitanya,a�? tudingnya.

Tidak hanya itu ada keterlibatan oknum kolega pejabat juga dituding turut campur dalam hal ini. Sehingga membuat persoalan semakin kacau dan rumit.

Persoalan kedua yang dibidik Salman langsung yakni bunyi kontrak yang ada. Di mana bentuknya adalah Unit Price. Dengan sistem pembayaran Monthly Certificate (MC) atau laporan bulanan.

a�?Jadi pembayaran tidak tergantung persentase, kapan saja bisa dilaksanakan, tapi tidak dipenuhi,a�? tegasnya.

Karena itu, ia menuding PPK tidak taat pada aturan. Dan CV Limbu Indah sangat dirugikan.

Salman menuding, derita yang harus diterima anggotanya sangat berat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang disebutnya sebagai kolega pejabat. a�?Setelah kami hitung ada sekitar Rp 350 juta yang dibawa kabur oleh oknum itu,a�? tegasnya.

Salman menegaskan telah memegang bukti. Berupa kuwitansi penerimaan uang. Selain itu, ia mengklaim memegang bukti tertulis lainnya dan saksi. Ia ingin langkah tegas yang diambil pihaknya dapat menjadi pelajaran. Agar tidak boleh lagi ada yang bermain-main lagi dalam kontrak proyek. Apalagi sampai mejebak kontaktor demi mental korupnya.

Salman tak hanya mengancam akan menyeret kolega pejabat dalam peresoalan hukum. Tapi ia juga menuding ada oknum polisi yang bermain dalam kasus ini.

a�?Ini sesuai penjelasan pak Budi (pemilik CV Limbu Indah), kami ada bukti-buktinya juga,a�? tegasnya.

Namun demikian, Salman mengatakan tim 12 sangat terbuka. Jika sewaktu-waktu ada niat baik dari pemerintah, dewan, atau pihak manapun ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik atau melalui musyawarah.

a�?Posisi kami saat ini hanya tidak ingin anggota kami ditimpakan semua masalah. Padahal ada orang yang lebih pantas untuk dikejar dan telah menimbulkan kerugian negara,a�? tudingnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka