Ketik disini

Headline Kriminal

Terdakwa Vertical Dryer Melawan

Bagikan

MATARAM--Dua terdakwa kasus pengadaan mesin pengering hasil pertanian (Vertical Dryer) Budi Subagio dan Bainurrahman melayangkan nota pembelaan diri A�(pleidoi) di hadapan majelis hakim, kemarin (18/12). Sidang tersebut dimulai pukul 12.00 WITA secara bergantian.

Penasihan hukum terdakwa Budi Subagio, Hijrat Prayitno menepis tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti yang tercantum pada Surat Tuntutan Nomor Reg. PRK;PDS/P.2.12/ft.1/05/2017 Oktober lalu. Dimana, terdakwa Budi dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Menurutnya, JPU mengajukan tuntutan tanpa melihat A�fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.A� a�?Pak Budi ini tidak terbukti merugikan keuangan negara,a�? kata Hujrat usai persidangan di Kantor Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kenapa? lanjutnya, Budi tidak terlibat langsung dalam pencairan anggaran. Kerugian negara itu ada setelah anggaran A�dicairkan. a�?Yang mencarikan anggarannya adalah Ir Hartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti,a�? tandasnya.

Digantinya Budi A�sebagai PPK oleh Hartono atas perintah dari Kuasa Pengguna AnggaranA� (KPA) Husnul Fauzi. Alasan Budi diganti karena pindah tugas. a�?Sebelumnya Kabid Produksi Tanaman Pangan dan sekarang menjadi Kadis Koperasi dan UKM NTB,a�? ujarnya.

Nah, saat masa penggantian, KPA sama sekali tidak mempedulikan saran dan pendapat dari tim Kejati NTB. Padahal, Kejati NTB meminta untuk melakukan penundaan pembayaran kepada PT Pura Barutama tempat pembelian alat tersebut melalui e-katalog.

Hijrat mengatakan, kerugian negara muncul setelah adanya PPK pengganti. Sedangkan nilai penyusutan yang dianggap sebagai kerugian negara itu berbeda dengan yang dihitung oleh BPKP. a�?BPKP menghitung total loss,a�? ujarnya.

Tapi, setelah dihitung melakukan cek secara faktual, ternyata semua barangnya ada. Seperti, mesin dan gedungnya.

Setelah dihitung actual loss, terhitung nilai penyusutan bangunan Rp 328 juta. Itu dianggap sebagai kerugian negara.a�?Nilai kerugian negara itu pun baru muncul saat penuntutan,a�? ucapnya.

Jika kondisinya seperti itu, menurut Hijrat itu sama saja dengan mengubah dakwaan Budi Subagio. a�?Kenapa tidak dari awal penyelidikan saja mengungkap penyusutan itu,a�? ujarnya.

Penyusutan itu pun bukan dibebankanA� keA� Budi Subagio. Melainkan harus dibebankan ke KPA Husnul Fauzi. a�?Itulah beban kerugian negara yang diakibatkan oleh klien kami itu tidak ada,a�? ucapnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa II Bainurrahman, Iskandar mengatakan, tuntutan JPU dianggap terlalu berlebihan. Karena, posisi Bainurrahman tidak sama dengan Budi Subagio. a�?Klien saya itu hanya menyediakan lahan. Malah dituntut lebih berat,a�? ucapnya.

Sebelumnya, Bainurrahman dituntut 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider A�setahun Sembilan A�bulan. A�Kerugian negara yang dibebankan kepadanya adalah Rp 203 juta. Jikakerugian negara tidak diganti, lahan seluas 52 are akan disita. a�?Itu terlalu berat,a�? ucapnya. (arl/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka