Ketik disini

Headline Metropolis

NTB Ladang Pencucian Uang

Bagikan

JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melacak transaksi mencurigakan di NTB setahun terakhir. Transaksi itu diduga bagian dari tindak pidana pencucian uang. Sebagian besar terkait dengan tindak pidana korupsi.

Transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana di NTB tersebut terungkap dalam laporan akhir tahun PPATK yang dipublikasikan kepada media di Jakarta.

Sepanjang 2017 ini, PPATK telah melacak transaksi mencurigakan dari 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana. Dalam setahun terakhir, sebanyak 19 orang tersebut kedapatan melakukan transaksi senilai total Rp 747,048 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di sela pertemuan dengan awak media di kantornya di Jakarta kemarin (20/12) mengungkapkan, lembaganya melakukan analisis dan pemeriksaan atas permintaan penegak hukum dalam penanganan kasus pidana korupsi, peredaran narkotik, perjudian online, kepabeanan, perambahan hutan, dan perpajakan.

a�?Sebagian besar transaksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi,a�? kata Kiagus.

Khusus untuk NTB, PPATK menemukan, transaksi yang diduga untuk menyamarkan uang haram hasil kejahatan tersebut tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank yang tersebar di Kota Mataram dan Sumbawa Barat.

Sementara di Indonesia, transaksi serupa terdapat di beberapa kota lain seperti di Gresik, Surabaya, dan Madiun di Jawa Timur, Magetan, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Namun Kiagus enggan memaparkan detail identitas 19 orang pelaku dugaan kejahatan pencucian uang (money laundering) tersebut. Termasuk para pelakunya di NTB dan besaran transaksi hasil temuan PPATK di Bumi Gora.

Hanya saja, Kiagus memastikan, dari 19 orang pelaku tersebut, ada yang menjadi gubernur, bupati, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum, pengusaha, pejabat lelang, kepala Bappeda dan kepala rumah sakit umum daerah.

Sebagian rekening yang terlacak PPATK adalah milik kerabat dan kolega yang menjadi penampung dana hasil tindak pidana. Rekening-rekening tersebut juga ditengarai telah dipakai untuk menyuap penegak hukum dan panitia pengadaan pemerintah.

Kiagus juga membeberkan sejumlah modus dalam dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Antara lain penggunaan rekening nominee untuk menampung dana masuk yang terindikasi korupsi. Juga menggunakan banyak rekening/nama untuk menampung dana dan mengirimkan ke pihak aparat penegak hukum.

Ada pula ditemukan modus seperti penjualan kain kepada pedagang lokal untuk membayar cicilan mesin. Atau juga modus lelang yang hanya diikuti satu peserta dengan harga penilaian aset rendah.

Modus lain adalah transaksi tunai, pemberian kredit fiktif, penggunaan rekening pribadi untuk kegiatan usaha, penggelembungan harga (markup) dalam proses pengadaan barang dan jasa, transaksi pass by dan via internet banking.

Juga terdeteksi modus mendirikan beberapa perusahaan legal namun aktivitas usahanya tidak ada, menggunakan invoice fiktif, dan penggunaan biaya management fee dan success fee untuk menggelapkan dana perusahaan.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberantasan PPATK Firman Shantyabudi mengatakan, nilai riil duit hasil kejahatan hanya diketahui penyidik lembaga penegak hukum. PPATK kata dia, hanya melacak mutasi dari rekeningnya.

Hanya saja, temuan PPATK ini menguatkan indikasi, bahwa kasus korupsi hingga kini memang masih marak di daerah. Dan dari temuan PPATK tersebut, kepala daerah masih menjadi salah satu pelakunya.

Di tempat terpisah, Juru bicara KPK, Febri Diansyah, enggan merinci kasus yang didalami dengan bantuan PPATK. Termasuk apakah kasus tersebut ada di NTB atau tidak.

Febri hanya memastikan salah satu penelusuran dana tersebut berhubungan dengan penyidikan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

a�?Kami meminta bantuan PPATK untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan pihak-pihak yang diproses,” ujar Febri.

Adapun Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul memastikan, dua dari tiga laporan PPATK merupakan bagian dari penyidikan kasus penipuan lembaga layanan umrah First Travel dan jaringan penyebar konten kebencian Saracen.

a�?Tapi kasusnya masih kami kembangkan,a�? tutur Martinus.

Melibatkan Penyelenggara Pemerintahan

Sementara itu, Kiagus Ahmad mengungkapkan, tindak pidana pencucian uang secara umum kini (TPPU) paling banyak ditemukan di badan penyelenggara pemerintahan di antaranya legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Hal itu terjadi karena menurut hasil survei PPATK, money laundry paling banyak terjadi di dalam kasus korupsi. Sehingga TPPU ini paling banyak ditemukan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena 3 instansi tersebut yang paling rawan terjadi korupsi.

“TPPU paling tinggi itu di korupsi, narkoba dan pajak,” kata dia.

Namun Ahmad juga menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di tiga instansi penyelenggara pemerintahan tersebut.

Bahkan instansi swasta juga tidak menutup kemungkinan terjadi TPPU ini, seperti pembalakan liar hingga pembakaran hutan oleh oknum badan usaha swasta. Tindak-tindakan tersebut menurut Ahmad, akan berujung kepada TPPU.

Sementara anggota tim survei analisis Indeks Persepsi Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (IPP APU-PPT 2017) PPATK Ali Said mengungkapkan bahwa masyarakat menilai, sumber utama tindak pidana pencucian uangA� adalah dari korupsi. Baru setelah itu terkait tindak pidana penyuapan, tindak pidana narkotika, dan pidana perpajakan.

Terjadinya TPPU ini sendiri kata Ali memiliki 3 faktor utama, yaitu belum efektifnya upaya penegakan hukum, minimnya teladan yang baik dari politisi dan pejabat pemerintah, dan belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan.

Menurut hasil survei terkait pemahaman publik terhadap karateristik perbuatan TPPU.. Uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk membeli aset properti, menyimpan di tempat tersembunyiA� dan membeli kendaraan bermotor.

Setelah dikalkulasikan maka dapat disimpulkan bahwa IPP APU-PPT 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,1. Jika tahun sebelumnya (5,21) maka tahun 2017 menjadi (5,31).

Maka dapat disimpulkam bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait TPPU dan TPPT mengalami peningkatan. Namun dengan nilai tersebut dianggap masih kurang, sehingga harus ditingkatkan lagi di tahun depan.A�Survei ini sendiri melibatkan 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. (sat/cel/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka