Ketik disini

Headline Metropolis

KPK a�?Bidika�? Inspektorat!

Bagikan

MATARAM-Tahun 2018, bisa jadi tahun bersejarah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini seiring sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai a�?membidika�? Inspektorat.

Tapi, jangan gagal paham dulu. Karena kata bidik di sini bukan berarti ada praktek korupsi di Inspektorat. Tapi lembaga anti rasuah itu justru ingin menjadikan Inspektorat menjadi kaki tangan pemberantasan korupsi di daerah.

Rencana itu bisa terealisasi jika revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah benar-benar terjadi di tahun 2018 ini. karena salah satu poin penting dalam rencana revisi PP tersebut adalah penguatan Inspektorat di daerah.

Terkait hal ini, walau awalnya sempat menyuarakan rasa kurang setuju, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana akhirnya memilih menanggapi positif. a�?Ya mungkin ini dipandang sebagai langkah untuk penguatan Inspektorat, ya sudahlah,a�? kata Mohan dengan nada pasrah.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dulu Mohan sempat merasa ragu. Menjadikan Inspektorat kaki tangan KPK di daerah, justru akan membuat pemerintah daerah rapuh. Karena tidak ada auditor internal.

Inspektorat dirasakan sangat nyata manfaatnya memberikan peringatan dini bagi pemerintah daerah. Sebelum keliru mengambil keputusan dan melangkah. Terutama yang berkaitan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

a�?Dulu saya pikir, harus ada lembaga yang memegang fungsi supervisi pada kinerja kita,a�? ujarnya.

Tapi Mohan kemudian memandang, Pemerintah Pusat mungkin punya pandangan berbeda soal ini. Sehingga PP 18/2016 yang selama ini jadi acuan perlu direvisi. Sehingga di dalam aturan bisa termaktub, solusi terbaik dalam upaya perang melawan praktik korupsi. Mengingat dalam beberapa pemberitaan tanah air beberapa waktu lalu, banyak sekali kepala daerah yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi.

Jika nantinya Inspektorat telah diperkuat, ia meyakini hal itu tidak akan mengganggu keharmonisan Pemerintah Dareah daengan Inspektorat. a�?Ndaklah, ini dalam rangka kebaikan saya rasa bagus. Tidak akan ada yang saling mengintimidasi dan cari-cari kesalahan, tidak itu,a�? tandasnya.

Sementara itu Kabag Organisasi I Nyoman Suandiasa membenarkan tahun ini, akan ada perubahan kembali struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Yakni dimulai dengan merevisi PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah. a�?Ini sebagai langkah memperkuat fungsi pengawasannya,a�? kata Suandiasa.

Posisi Inspektorat daerah selama ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda). Fungsinya tentu menyulitkan dalam melakukan pengawasan di daerah. Revisi dari PP itu nantinya membuka peluang bagi Inspektur setara Sekda. a�?Inspektur akan satu level dengan Sekda,a�? terangnya.

Pertanggung jawaban hasil laporan pengawasan oleh Inspektur, tidak lagi akan diserahkan pada Kepala Daerah, dalam hal ini jika di Kota Mataram yakni pada Wali Kota. Tetapi, Inspektur akan menyerahkan hasil pengawasannya pada Gubernur NTB.

a�?Begitu juga selanjutnya Inspektorat Provinsi nantinya laporan hasil pengawasannya diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri,a�? terangnya.

Dengan teknis ini, Suandiasa menilai pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan adanya Inspektorat yang independen.

Diakui atau tidak keberadaan Inspektur berdasarkan PP 18/2016 yang berada di bawah Sekda, membuat kerjanya cendrung berada di bawah tekanan. Seorang Inspektur pasti akan takut pada pimpinan dan temannya, jika ada proses-proses adiministrasi yang kental dengan aroma korupsi.

a�?Dengan demikian tidak ada lagi kemungkinan untuk mengamankan persoalan, (semala ini kan terkesan) jeruk makan jeruk,a�? ujarnya.

Anehnya, kabar ini tak membuat Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir H Makbul Maa��shum gembira. Ia malah terlihat biasa saja menanggapi hal itu. a�?Semua masih wacana, tidak ada kepastiannya. Saya malah tidak tertarik membahas wacana,a�? katanya.

Menurutnya, penguatan Inspektorat sudah terlalu lama dijanjikan. Hal itu membuatnya merasa tidak tertarik lagi membicarakan rencana yang masih dianggapnya kabar burung tersebut. Kata Makbul, tak baik dibicarakan bila masih dalam a�?bayangana��. a�?Yang terpenting saat ini kan kinerja yang nyata,a�? tegasnya.

Adapun jika pimpinan Inspektorat akan dinaikkan kelasnya menjadi eselon Iia atau setara Sekda, ia mengatakan bukan berarti hal itu membuat kinerja Inspektorat dipastikan menjadi lebih baik. Namun bisa saja menjadi sebaliknya. Di mana adanya penguatan Inspektorat dinilai dengan pandangan berbeda oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini setara dengan Inspektorat Daerah.

Dalam kesempatan itu, Makbul juga kembali menyinggung berbagai laporan tentang tidak independennya Inspektorat di daerah. Di mana Inspektorat dianggap tidak leluasa melakukan tugas audit disebabakn karena sama-sama merasa menjadi pejabat daerah.

a�?Siapa yang mengatakan Inspektorat tidak Independen?A� Mereka itu adalah yang melihat fungsi Inspektorat daerah dari satu sisi saja,a�? sanggahnya.

Dengan nada yang landai namun pasti, ia menegaskan bahwa fungsi Inspektorat tidak hanya sekedar mengaudit. Tapi lebih dari itu. Yakni sebagai early warning. Ia mengibaratkan pejabat daerah seperti pejalan yang sedang berada di tepi jurang, dan tugas Inspektorat adalah mengabarkan hal itu. Sebelum tergelincir dan tak terselamatkan. a�?Justru tugas kita itu lebih pada pencegahan, bukan penindakan,a�? terang Ir H Makbul.

Jika penguatan Inspektorat dilihat hanya dari sisi pengawasan, mantan Kadis Pertamanan Kota Mataram itu mengatakan tak setuju. Menurutnya, pengawasan merupakan bagian kecil dari fungsi Inspektorat. Karena selain itu, ada juga pembinaan, pengembangan, dan juga peringatan.

a�?Kalau nantinya, Inspektorat dianggap musuh oleh OPD, tentu itu keliru. Tapi justru sebaliknya, Inspektorat mesti dipandang sebagai rekanan,a�? tegasnya.

Ia pun kembali mengibaratkan Inspektorat sebagai seorang yang berteriak-teriak agar OPD tak jatuh ke dalam jurang.

Sementara Sekretaris Inspektorat Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati menambahkan, yang lebih penting sebenarnya, bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. a�?Kalau pengawasan kan banyak juga yang melakukannya. Di tingkat Provinsi juga ada. Belum lagi ada kejaksaan, dan badan pengawas lainnya,a�? tutup Hj Baiq Asnayati. (zad/tih/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka