Ketik disini

Metropolis

Realisasi Pajak Reklame Memble!

Bagikan

MATARAM-Realisasi pajak reklame pada 2017 sangat mengecewakan. Jauh dari target yang diharapkan.

Karena itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram berjanji akan mengambil sikap tegas kepada pengusaha reklame. “Sebelumnya memang kami berharap bisa melebihi target. Tapi ternyata ada beberapa pungutan yang realisasinya jauh dari target,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi, kemarin (8/1).

Menurut Syakirin, realisasi pajak reklame hanya tembus di angka Rp 2 miliar dari target Rp 4 miliar. “Ini tentu sangat mengecewakan,” cetusnya.

Selain pajak reklame, pajak hotel, restauran, dan parkir juga hasilnya tak menggembirakan. Realisasi pajak hotel pada tahun 2017 hanya mampu mencapai Rp 23,4 miliar dari target Rp 26 miliar. Realisasi pajak restauran Rp 22 miliar, dari target Rp 23 miliar. Dan, realisasi pajak parkir Rp 1,7 miliar dari target Rp 2 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

“Di tahun ini, kami harus fokus di empat item pendapatan daerah ini,” janji mantan Asisten III Setda Kota Mataram itu.

Untuk meningkatkan realisasi pajak reklame, Syakirin mengancam tidak akan memperpanjang izin reklame para wajib pajak (WP) jika belum melunasi utang pajaknya. “Akan ada beberapa titik yang akan kami tindak (tebang reklamenya) dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Sementara untuk menagih tunggakan pajak hotel, BKD Kota Mataram telah bekerja sama dengan pihak kejaksaan. “Untuk pajak hotel, kami sudah limpahkan ke kejaksaan. Mereka yang akan melakukan penagihan pada WP yang mangkir membayar pajak,” tuturnya.

Sementara itu, untuk memaksimalkan realisasi pajak, BKD akan menaikkan target realisasi dari Rp 142 miliar menjadi Rp 148 miliar di tahun 2018 ini.

Seperti pajak restaurant dari Rp 23 miliar menjadi Rp 24 miliar. Pajak reklame dari target Rp 4 miliar akan menjadi Rp 4,5 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi Rp 26 miliar dari target sebelumnya Rp 24 miliar. PBHPB akan menjadi RP 22 miliar dari target sebelumnya Rp 21 miliar. Sedangkan pada pajak penerangan akan naik menjadi Rp 38 miliar, dari target sebelumnya sejumlah Rp 37 miliar.

“Untuk pajak hiburan, parkir, dan air bawah tanah, akan tetap seperti sebelumnya,” tutupnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Servis Advertising (ASA) NTB, Firadz Pariska mengaku setuju jika sejumlah pengusaha reklame diberikan sanksi oleh BKD Kota Mataram. “Saya sangat setuju,” kata Firadz Pariska, kemarin (8/1).

Firadz tak membantah jika ada sejumlah advertising yang telat membayar pajak reklame. “Kalau anggota saya yang belum bayar, pasti saya ingatkan. Sepertinya advertising dari luar yang banyak belum bayar pajak,” pungkasnya. (cr-tea/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka