Ketik disini

Headline Metropolis

Nelayan Bakal Demo Dispar NTB

Bagikan

MATARAM-Pemasangan meja dan tempat duduk dari beton oleh Dinas Pariwisata (Dipar) NTB, berbuntut panjang. Hari ini, rencananya ratusan nelayan akan melakukan aksi demo di sana.

Aksi ini bentuk rasa kecewa nelayan Ampenan, sekaligus tuntutan agar Dispar Provinsi membongkar meja dan tempat duduk beton di pantai Senggigi.

“Saya sudah lakukan pertemuan dengan para nelayan, dan kamis besok (hari ini, Red), kami akan lakukan aksi damai,” kata Viken Madrid, Ketua Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Indonesia, NTB.

Aksi hari ini, diupayakan menuntut secara baik-baik, agar Dispar Provinsi bisa mencabut kebijakannya membangun tempat duduk dari beton itu. Ia mengaku sudah dapat info jika beton-beton itu dibangun oleh Dispar Provinsi NTB.

“Perlu diketahui juga, bangunan itu melanggar ranah publik nelayan,” ujar Viken.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ia melihat peluang bangunan itu bisa disomasi, bahkan diseret ke ranah hukum. Jika tidak ada itikad baik dari Dispar untuk membongkarnya. “Itu zona publik, tidak boleh dipagar beton sepadan pantai,” cetusnya.

Tak hanya dari segi hukum, pembangunan meja dan tempat duduk beton itu bermasalah. Viken juga mengklaim, hubungan sosial yang sudah dibangun dengan baik antar nelayan Pondok Prasi Ampenan dengan nelayan Senggigi, ikut terdampak.

“Nelayan itu boleh parkir di mana-mana sepanjang ada di garis pantai, nelayan senggigi juga sering mampir di Ampenan, dan mereka ndak pernah saling komplain,” cetusnya.

Tapi adanya bangunan itu, justru merenggangkan hubungan sosial yang baik antara dua wilayah nelayan. Ia menyayangkan, seolah-olah ada stigma yang menganggap para nelayan itu hanya menganggu pariwista.

“Tak hanya provinsi, kita juga minta kebijakan Pemkab Lobar, toh mereka semua sama-sama nelayan NTB,” ujarnya.

Jika harapan mereka tak direspons Dispar Provinsi atau Kabupaten Lombok Barat, Viken mengaku tak bisa membendung langkah yang sama akan dilakukan nelayan kota. Dengan memboikot wistawan ke Senggigi.

“Tamu hotel yang akan ke Senggigi, akan kita boikot, mereka kan pakai fasilitas warga kota juga,” tegasnya.

Harusnya lanjut Viken, simbiosismutualisme antara kota dengan dengan Lombok Barat, dijaga dengan baik. Bukan malah terkesan mau menang sendiri. “Nelayan kita juga sekali waktu, dua sampai tiga hari di sana, dan itu pun di musim angin saja,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dispar NTB HL Mohammad Faozal, enggan mengomentari terlalu dalam soal rencana demo nelayan yang hari ini akan dilakukan di kantornya. Menurutnya itu bukan urusannya, tapi menjadi ranah Dispar Lombok Barat.

“Mau demo apa? Saya urusannya dengan pak Ispan (Ispan Junaidi, Kadispar Lobar, Red). Pak Ispan yang minta ke kita (bangun itu),” kata Faozal.

Ia menilai persoalan ini justru tak terlihat ujung pangkalnya. Jika para nelayan ngotot menyampaikan aspirasi kekecwaan ke pihaknya. Ia mengakui bangunan itu memang dibangun oleh pihaknya. “Mereka bersurat, minta kita bangunankan, ya kita buatkan,” imbuhnya.

Jika selanjutnya bangunan itu, lantas membuat banyak nelayan kecewa, harusnya yang didemo Dispar Lobar. Bukan Dispar Provinsi. “Ya sebaiknya ke sana (Demonya),” saran dia.

Ia juga mengaku merasa aneh. Persoalan Nelayan kota, diseret-seret ke provinsi, atau ke wilayah daerah lain. Ia menegaskan dirinya tak ada urusan dengan para nelayan yang kecewa. “Karena saya bukan pihak yang memutuskan (dibangun atau tidak di sana),” cetusnya.

Dikonfirmasi soal protes Wakil Wali Kota ke dirinya, juga membuat Faozal mengaku bingung. Ia merasa tak pernah membuat kebijakan.

Dikatakan, Dispar Provinsi sifatnya hanya membantu menolong Dispar Lobar, dengan rencana-rencana pembangunan pariwisata di sana. “Mereka salah kamar (kalau demo ke sini),” sesalnya.

Pihaknya tidak mungkin, tiba-tiba membangun di tempat itu. Tanpa ada persetujuan dari pemilik wilayah. Faozal lalu menunjukan surat dari Bupati Lombok Barat, bernomor 446/821/DISPAR/2017, tertanggal 29 Desember 2017.

Surat itu, berisi ucapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Pemerintah Provinsi NTB. Karena telah ikut menata kawasan pantai Senggigi melalui Dispar Provinsi NTB dengan membangun meja dan tempat duduk beton tersebut.

“Jadi nggak mungkin dong ujuk-ujuk saya bangun di situ, dan saya setuju itu destinasi wisata, bukan tempat nelayan,” tutupnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka