Ketik disini

Metropolis

Yang Malas, Pecat Saja! Tak Ada Penambahan THL Tahun Ini

Bagikan

MATARAM-Pemotongan demi pemotongan dana transfer pusat, membuat pemerintah serba irit belanja. Keharusan belanja modal sesuai Permendagri Nomor 33 tahun 2017, sebesar 23 persen dari belanja daerah, membuat Pemkot Mataram beberapa waktu lalu, melakukan penyesuaian belanja di sana-sini.

Efek dominonya pun sampai harus dirasakan para Tenaga Harian Lepas (THL). Di tahun anggaran ini, dipastikan tidak ada penambahan jumlah THL di Kota Mataram. “Kecuali ada yang meninggal, itu harus kita ganti,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Irwan Rahadi.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi atau pendataan ulang. Pendataan ini bukan bertujuan untuk pengurangan, tapi untuk memastikan THL yang tak produktif atau tidak meninggal dunia, masuk dalam tunggakan yang harus dibayar pemerintah.

“Kalau yang meninggal, berarti harus diganti. Sedangkan yang diberhentikan (karena malas) tak lebih dari sepuluh, itu juga sudah kita ganti,” terangnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Irwan mengakui jumlah THL di Kota Mataram, masih jauh dari harapan. Seorang tukang sapu di kota harus membersihkan 200-300 meter sendirian. Idelnya, total THL yang dibutuhkan kota sebanyak seribu orang.

“(Tapi) kalau tidak salah kita baru punya 659 orang, itu pun sudah termasuk yang Honda (Honor Daerah),” jelasnya.

Memaksakan semua THL kerja 24 jam tidak mungkin. Saat ini para THL diminta hanya dibebankan waktu kerja selama 7 jam.

Hal yang sama juga dirasakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Mahmuddin Tura. Ia tak bisa menambah jumlah pasukan biru karena anggaran yang terbatas. “Bukan hanya PU, tapi semua. Ada Perkim dan Kebersihan juga,” kata Tura.

Total THL yang ada di PUPR, saat ini sebanyak 325 orang. Itu sudah termasuk sopir dan mandor. “Jumlah ini masih sangat kurang, jika lihat wilayah kerjanya, harus masuk gorong-gorong juga,” terangnya.

Ia terpaksa harus memaksimalkan tenaga yang ada. Mengevaluasi, para pekerja yang produktif dan memberi teguran pada pekerja yang malas. Jika mereka tak mau mendengar, maka harus dipecat dan dicari gantinya. “Kita ingin maksimalkan yang ada, apalagi (banyak) saluran kita dimensinya kecil-kecil,” imbuhnya.

Para THL akan dievaluasi efektivitas kerjanya. Sesuai dengan volume dan beban kerja yang diberikan. Mau tak mau THL harus bekerja maksimal. Jika tak ingin nasibnya berujung pemecatan. “Satu orang saja, bisa sampai berapa juta itu, jika mereka malas ya kita ganti,” cetusnya.

Salah satu THL Dinas Kebersihan Kota Mataram yang ditemui Lombok Post,  Maknah. Tengah bekerja menyapu di jalan Pejanggik, dari perempatan Bank Indonesia sampai depan BRI, mengaku was-was. Ia mengaku mewarisi kerja dari suaminya, karena itu tak mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan THL. “Tapi saya tetap kerja pak dari perempatan BI sampai depan kantor BRI itu,” kata Maknah.

Di tahun 2017 kemarin, ia tak dapat SK. Begitu juga di tahun 2018 ini. Belum ada tanda-tanda dirinya akan diangkat lagi. Sedangkan belakangan ia dapat kabar, ada penyisiran THL yang dilakukan DLH.

“Ya walau panjang (tempat kerja) saya tetap bersyukur, ndak ada pekerjaan saya yang lain, selain ini pak,” ungkapnya.

Jika dirinya diberhentikan, hanya lantaran tak kunjung keluar SK-nya, ia khawatir anak-anaknya yang masih sekolah, kesulitan biaya pendidikan. Ia berharap kinerjanya yang baik selama ini, bisa jadi pertimbangan DLH tetap mempertahankan dirinya. “Ya ada saja yang malas, tapi kalau saya, bisa kerja sekalian olah raga,” tuturnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka