Ketik disini

Headline Politika

ALI BD Paling Kaya Diantara Kandidat Lain di Pilgub 2018

Bagikan

MATARAM-KPU NTB memastikan seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang telah mendaftar telah memproses laporan harta kekayaan di KPK. Berapa total harta kekayaan para calon pemimpin daerah ini belum diumumkan KPK. Namun, dari dokumen LKHPN terakhir mereka di KPK, calon gubernur dari jalur perseorangan HM Ali Bin Dahlan masih menjadi yang paling kaya.

Data yang diakses Lombok Post di LHKPN KPK tadi malam menyebutkan, Ali BD yang kini menjabat Bupati Lombok Timur memiliki total kekayaan Rp 15,066 miliar. Kekayaan itu dilaporkan Ali BD pada KPK tanggal 5 Februari 2013. Laporan saat itu dilayangkan menyusul langkah Ali BD yang mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur.

KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Ali BD kala itu pada 21 Januari 2014. Dibanding dokumen LHKPN yang diserahkan Ali BD pada 30 April 2008 saat dia mengakhiri periode pertama sebagai Bupati Lombok Timur, terdapat kenaikan harta kekayaan yang sangat signifikan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dari data KPK, pada 30 April 2008, KPK menyebutkan total kekayaan Ali BD saat itu sebesar Rp 5,411 Miliar. Kenaikan dalam jumlah besar terjadi pada harta tidak bergerak. Pada 30 April 2008, harta tidak bergerak Ali BD dicatat KPK sebesar Rp 3,423 miliar. Kemudian pada pelaporan 5 Februari 2013 total harta bergerak naik menjadi Rp 6,781 miliar.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada surat berharga. Pada 30 April 2014, KPK mencatat, total Surat Berharga yang dimiliki Ali BD mencapai Rp 1,670 miliar. Dan pada pelaporan 5 Februari 2013, total Surat Berharga naik menjadi Rp 6,116 miliar.

Setelah Ali BD, menyusul di posisi kedua sebagai bakal calon gubernur terkaya adalah H Zulkieflimansyah. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Banten yang dicalonkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ini memiliki kekayaan sebesar Rp 5,364 miliar.

Kekayaan itu dilaporkan Zul pada KPK tanggal 12 Desember 2014. KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Zulkieflimansyah kala itu pada 1 Desember 2015. Dibanding dokumen LHKPN yang diserahkan Zulkieflimansyah pada 8 April 2014, terdapat penurunan harta kekayaan yang sangat signifikan.

Dari data KPK, pada 8 April 2014, Zulkieflimansyah tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 8,834 Miliar. Yang berarti terdapat penurunan harta hingga Rp 3,47 miliar. Penurunan terutama terjadi pada harta tidak bergerak. Pada 8 April 2014, total harta tidak bergerak yang dimiliki Zul adalah Rp 8,114 miliar. Menurun menjadi Rp 4,764 miliar pada pelaporan 12 Desember 2014.

Posisi berikutnya ditempati HM Suhaili FT. Dicalonkan Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, total harta kekayaan pria yang menjabat Bupati Lombok Tengah dua periode ini adalah Rp 2,963 miliar.

Kekayaan itu dilaporkan Suhaili pada KPK tanggal 28 Juli 2015 menyusul Suhaili yang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Tengah untuk periode kedua. KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Suhaili kala itu pada 18 September 2015. Dibanding dokumen LHKPN yang diserahkan Suhaili pada 25 Maret 2010, relatif tidak ada kenaikan berarti terhadap keseluruhan kekayaan Suhaili.

Dari data KPK, pada 25 Maret 2010, Suhaili tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 2,924 Miliar. Yang berarti, dalam lima tahun berikutnya, dari yang dilaporkan tersebut, total kekayaan Suhaili hanya naik Rp 41 juta.

Dan bakal calon gubernur yang paling sedikit kekayaannya adalah TGH Ahyar Abduh yang diusung koalisi partai paling besar dalam Pilgub 2018. Ahyar yang kini menjabat sebagai Wali Kota Mataram tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 1,865 Miliar.

Kekayaan itu dilaporkan Ahyar pada KPK tanggal 23 Juli 2015 menyusul dia kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Mataram untuk periode kedua. KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Suhaili kala itu pada 17 September 2015. Dibanding dokumen LHKPN yang diserahkan Ahyar pada 9 Maret 2010, terdapat lonjakan harta kekayaan pria asal Dasan Agung, Mataram, tersebut.

Dari data KPK, pada 5 Maret 2010, Ahyar tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 331,170 juta. Yang berarti, dalam lima tahun berikutnya, dari yang dilaporkan tersebut, total kekayaan Ahyar naik hingga Rp 1,534 miliar.

Kenaikan terbesar terjadi pada kepemilikan harta tidak bergerak. Pada 5 Maret 2010, total harta tidak bergerak yang dimiliki Ahyar mencapai Rp 205 juta. Pada pelaporan LHKPN 23 Juli 2015, total harta tidak bergerak naik menjadi Rp 1,235 miliar.

Gde Sakti Wagub Terkaya

Sementara itu, entah kebetulan atau tidak, seperti bakal calon gubernur yang akan didampinginya, HL Gde Sakti Amir Murni tercatat sebagai calon wakil gubernur yang hartanya paling banyak. Pria yang maju bersama Ali BD melalui jalur perseorangan ini tercatat memiliki kekayaan Rp 11,485 miliar.

Kekayaan itu dilaporkan Gde Sakti pada KPK tanggal 24 Juli 2015 menyusul dia yang mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Tengah. KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Gde Sakti kala itu pada 18 September 2015. Dibanding dokumen LHKPN yang diserahkan Ahyar pada 11 Maret 2010, terdapat lonjakan harta kekayaan Gde Sakti yang signifikan.

Dari data KPK, pada 11 Maret 2010, Gde Sakti tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 6,416 miliar. Yang berarti, dalam lima tahun berikutnya, dari yang dilaporkan tersebut, total kekayaan Gde Sakti melonjak Rp 5,069 miliar.

Kenaikan tertinggi terjadi pada kepemilikan harta tidak bergerak. Pada 11 Maret 2010, total harta tidak bergerak yang dimiliki Gde Sakti mencapai Rp 1,395 miliar. Pada pelaporan LHKPN 24 Juli 2015, total harta tidak bergerak naik menjadi Rp 5,756 miliar.

Posisi kedua bacagub terkaya adalah Hj Sitti Rohmi Djalilah. Satu-satunya kandidat perempuan dalam Pilgub NTB 2018 ini memiliki kekayaan sebesar Rp 9,227 miliar.

Kekayaan itu dilaporkan Rohmi pada KPK tanggal 30 Juli 2010 saat Rohmi menjabat Ketua DPRD Lombok Timur. KPK kemudian memublikasikan pada publik hasil pemeriksaan atas kekayaan Rohmi kala itu pada 10 Agustus 2010. Itu adalah LHPKN satu-satunya milik Rohmi yang dipublikasikan KPK.

Posisi berikutnya adalah bakal calon wakil gubernur H Muhammad Amin. Pria asal Sumbawa yang saat ini adalah Wakil Gubernur NTB ini tidak memiliki rekam jejak yang banyak dalam hal LHKPN yang bisa diakses publik di KPK. Data terakhir yang diakses Lombok Post di KPK tadi malam adalah LHKPN Muhammad Amin pada 2003 silam. Itu adalah laporan harta kekayaan 15 tahun silam saat Amin masih awal-awal menjabat sebagai Anggota DPRD NTB.

Kala itu, Amin masih tercatat memiliki kekayaan yang totalnya hanya Rp 216 juta. Tentu, setelah 15 tahun berjalan, pria yang juga Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini memiliki kekayaan yang telah meningkat.

Sementara itu, satu calon bakal calon wakil gubernur lainnya yakni Mori Hanafi, hingga tadi malam, belum ada publikasi LHKPN atas nama Mori Hanafi yang bisa diakses Lombok Post di KPK.

Kepada Lombok Post yang mengonfirmasinya kemarin (11/1), Mori memastikan bahwa dirinya telah melaporkan LHKPN kepada KPK. “LHKPN sudah saya laporkan ke KPK,” tandas dia.

Menilik dari data yang dipublikasikan KPK, memang ada jeda semenjak pelaporan hingga LHKPN tersebut dipublikasikan. Jedanya pun variatif. Bahkan ada yang hingga setahun semenjak dilaporkan baru kemudian KPK memublikasikannya kepada publik.

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori sendiri kepada Lombok Post kemarin menjelaskan, bahwa penyertaan bukti LHKPN harus disertakan dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dengan ditetapkannya empat pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB, artinya delapan orang yang akan berlaga memperebutkan kursi NTB-1 dan NTB-2 telah memenuhi dokumen tersebut.

”Mereka sudah menyertakan tanda terima telah menyerahkan LHKPN di KPK,” kata Aksar menegaskan.

Dia menjelaskan apa yang dilaporkan para kandidat tersebut tak akan serta merta diterima begitu saja. KPK masih akan melakukan tahapan verifikasi kebenaran data yang diberikan, sebelum nantinya melakukan pengumuman langsung.

KPU NTB dalam hal ini menanti data tersebut dikeluarkan secara resmi oleh KPK. ”Kalau sekarang belum. Karena proses verifikasi dari KPK juga kan belum,” jelasnya.

KPK lanjutnya, sudah mengeluarkan petunjuk teknis mengenai penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses pemilihan kepala daerah melalui surat Edaran Nomor 19/2017. Dalam surat tersebut dijelaskan terperinci tata cara pengisian, proses koordinasi KPK dan KPU, hingga tahap pengumuman.

”Ada tahapan perbaikan juga nantinya, kalau yang dilaporkan ditemukan kekeliruan,” ujarnya. (yuk/kus/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka