Ketik disini

Headline NASIONAL

KPK Tahan Paksa Dokter yang Rawat Setnov

Bagikan

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Lembaga superbodi itu menahan “paksa” tersangka dugaan obstruction of justice penyidikan mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tersebut.

Bimanesh ditahan paksa setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Dia dimintai keterangan soal kronologi perawatan Setnov di RS di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. Saat hendak ditahan usai pemeriksaan itu, Bimanesh sempat menolak, sehingga KPK mengambil tindakan tegas.

Hanya, Bimanesh enggan memberikan komentar ketika keluar dari gedung KPK pukul 22.40. Mengenakan rompi oranye, dia langsung naik ke kendaraan tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur untuk 20 pertama. Dia melewati kerumunan awak media yang menunggu di pelataran gedung 16 lantai tersebut.

Juru Bicara KPK mengatakan, penahanan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Hanya, Febri enggan menjelaskan detail perihal kepentingan itu. “Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama,” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”1374″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Disisi lain, KPK menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi alias Fredi Junadi. Itu setelah advokat yang juga berstatus tersangka obstruction of justice tersebut tidak memenuhi panggilan KPK kemarin. “Kami akan bicarakan lebih lanjut apa tindakan KPK yang akan dilakukan,” terangnya.

Opsi pemanggilan paksa pun bakal menjadi alternatif KPK bila Fredrich kembali tidak memenuhi pemanggilan ulang nanti. Namun demikian, Febri berharap pengacara yang diduga mengatur skenario Setnov sakit di RS Medika Permata Hijau itu kooperatif sebelum upaya alternatif itu dilakukan.

“KPK tetap menghargai proses internal di profesi (Fredrich),” imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan itu ke KPK. Upaya itu dilakukan seiring proses sidang etik di tubuh Peradi yang mau berlangsung dalam waktu dekat.

“Kami yang mengajukan ke Peradi karena kan tadinya kami belum melihat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan (Fredrich),” katanya.

Menkes Angkat Bicara

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek angkat bicara terkait kasus yang membelit dokter Bimanesh dan RS Medika Permata Hijau. Terkait dokter Bimanesh, Nila mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Kita lihat dulu dari organisasi seperti apa terhadap anggotanya. Putuskan dulu pidananya, baru bisa tahu hukumannya seperti apa,” kata Nila saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin.

Untuk perkara dokter Bimanesh, Nila memang menyerahkan sepenuhnya kepada IDI. Tapi, untuk rumah sakit, Kemenkes punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman kika rumah sakot tersebut terbukti melakukan tindak pidana.

“Kalau memang ada kesalahan, ada aturannya. Ada teguran pertama, kedua, sampai pencabutan izin. Tapi itu harus dibuktikan di ranah kriminal dulu,” ujar Nila.

Mengenai dokter Bimanesh, Sekretaris Jenderal IDI M Adib Khumaidi mengatakan bahwa ada dua aspek yang perlu disoroti. Yakni pelanggaran pidana umum dan pelanggaran etika keprofesian.

Untuk pelanggaran pidana umum, Adib menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Adib percaya bahwa KPK tidak serta merta menetapkan seseorang menjadi tersangka. Melainkan telah ada alat bukti yang menunjukan pelanggaran pidana umum yang menjadi dasar penetapan tersangka tersebut.

“Itu kewenangan aparat hukum. Dan itu adalah kewajiban warga negara untuk mengikuti aturan hukum,” tutur dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi itu.

Namun, jika penetapan tersangka didasarkan pada pelanggaran etika keprofesian, IDI juga akan turun tangan. Dalam konteks ini, kata Adib, KPK akan berkoordinasi dengan IDI untuk meminta keterangan apakah ada hal-hal yang menyalahi prosedur atau etik yang telah dilakukan Bimanesh.

IDI sendiri, kata Adib, sudah melakukan proses internal. IDI sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. IDI juga sudah meminta klarifikasi. “Namun, kami belum bisa menyampaikan hasilnya karena masih harus meminta klarifikasi dari pihak lain. Jadi, sekarang ini masih proses penyidikan,” jelas Adib.

Adib menambahkan, jika hasil penyidikan menunjukan bahwa Bimanesh telah menjalankan pelayanan sesuai dengan standar dan tidam ditemukan adanya pelanggaran etika, IDI akan melalukan pendampingan selama proses hukum Bimanesh berlangsung. (tyo/and/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka