Ketik disini

Headline Metropolis

Taksi Online Terbelah, Hari Ini Gelar Aksi Offline Nasional

Bagikan

MATARAM-Hari ini, rencananya taksi online se-Indonesia akan berunjuk rasa dengan cara offline nasional. Termasuk di Mataram. Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Sayangnya, tidak semua taksi online bakal ikut dalam aksi yang rencananya dimulai dari Lapangan Lanud Rembiga tersebut. Karena aksi ini konon terbelah. Antara yang setuju dengan yang tidak.

Salah satu yang tidak setuju dengan digelarnya aksi ini adalah Uber. Waskito dari Uber Lombok mengatakan, ia tidak pernah dihubungi penanggung jawab acara aksi konvoi yang mengatasnamakan komunitas taksi online Gocar, Grab, dan Uber. a�?Saya tidak tahu acara ini legal atau ilegal,a�? cetusnya.

Setelah ia berkoordinasi dengan pihak KJTUB sebagai penanggung jawab hukum tranportasi Uber, ia memastikan perusahaan ini tidak ikut dalam aksi. a�?Kami mengimbau semua anggota yang memakai aplikasi Uber untuk tidak ikut dalam kegiatan tersebut,a�? tegasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ia beralasan, sampai saat ini pihaknya belum tahu tujuan kegiatan tersebut dan siapa penanggung jawabnya. a�?Kegiatan itu informasinya bentuk dari penolakan Permenhub 108. Sementara Uber sedang memproses izin driver yang mengimplementasi Permen 108. a�?Kami sudah menyelesaikan 23 anggota Uber berbadan hukum resmi,a�? tandasnya.

Sementara Ketua Lombok Go Car Hijrah mengatakan, aksi itu akan dilakukan sebagai protes kepada pemerintah. Mereka keberatan dengan aturan Pemenhub 108 yang sangat merugikan para sopir taksi online. a�?Poin-poin dalam aturan itu sangat merugikan kami,a�?tegas Hijrah.

Misalnya, keharusan melakukan uji KIR, baginya hal itu akan menurunkan harga jual mobil. Dengan dijadikan sebagai kendaraan umum, maka mobil mereka berubah status menjadi angkutan umum, bukan lagi kendaraan pribadi. a�?Itu sangat merugikan,a�? tegasnya.

Pembatasan jumlah kuota juga benar-benar merugikan. Sebab jumlah kendaraan yang mendaftar sudah mencapai ribuan. Sementara yang diperbolehkan pemerintah hanya 400-an kendaraan. Akan banyak pemilik mobil yang tidak boleh beroperasi lagi.

Di sisi lain, banyak karyawan swasta yang telah berhenti kerja dan beralih pekerjaan menjadi sopir. Belum lagi mereka yang sudah mengkredit mobil. a�?Jika dibatasi, maka banyak yang akan dirugikan,a�? ujarnya.

Mereka mendesak pemerintah mencabut Permenhub 108. Menurutnya itu bukan solusi. Sebab saat ini era digital. Itu tidak bisa dihindari. Masyarakat membutuhkan angkutan yang murah dan nyaman. Semua itu hanya bisa dilakukan taksi online. a�?Cabut Pemenhub 108. Itu saja solusinya,a�? tandas Hijarah.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia mengatakan, Permenhub 108 tahun 2017 resmi ditetapkan. Para sopir taksi online diwajibkan mengikuti semua ketentuan. a�?Bila tidak patuh, Dinas Perhubungan NTB bersama kepolisian akan menggelar operasi simpatik. Para pengemudi akan diberikan peringatan,a�? tegas Bayu.

Semua itu dilakukan agar ada persaingan yang sehat antara taksi konvensional dengan taksi online. Bila tidak, artinya pemerintah telah bersikap tidak adil bagi pengusaha lain. Sebab taksi konvesional juga sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan pemerintah. “Harusnya taksi online juga mengurusnya,” pungkasnya.

Tanggapan MTI

Terpisah, Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, bisnis taksi daring sebenarnya tidak memberikan untung dalam jangka panjang.

Menurut Djiko masalah taksi online di Indonesia berkepanjangan dan tidak selesai tuntas dikarenakan beberapa hal. Misalnya saja soal ketidakkompakan kementeria dalam mengatur regulasi angkutan sewa khusus yang didalamnya terdapat aturan untuk taksi online. “Masing-masing instansi kementerian berjalan sendiri-sendiri,” saat dihubungi Jawa Pos kemarin (4/2).

Menurutnya iming-iming pendapatan besar, telah mengalihkan sebagian orang untuk beralih memilih profesi menjadi driver taksi online. Demikian pula publik yang selama ini menikmati transportasi umum dengan berbiaya mahal dapat tawaran transportasi bertarif murah, mudah didapat, dan ada kepastian tarif.

“Yang harus dipahami, aplikasi hanga berfungsi sebagai pendukung. Yang utama adalah sarana transportasinya. Tanpa sarana transportasi, aplikasi tidak bisa memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun tanpa aplikasi, sarana transportasi masih tetap bisa memindahkan orang atau barang,” katanya.

Untuk mengatur operasional transportasi, Kemenhub sudah mengeluarkan PM 108/2017. Sementara kementerian lain belum banyak berulah. “Terutama Kominfo yang mengatur gerak aplikator. Hingga sekarang, kita tidak pernah tahu pasti berapa jumlah armada taksi online. Sungguh menyulitkan, bagaimana untuk mengaturnya, jika data pun tidak punya,” kata Djoko.

Menurutnya aplikasi yang digunakan harus diawasi dan dilakukan audit oleh Kominfo. “Jika tidak seperti sekarang, aplikator merangkap sebagai operator transportasi umum,” ucap mantan wakil ketua MTI itu.

Penyedia jasa aplikasi menurutnya harus dipertegas, milih sebagai operator angkutan umum atau cukup aplikator. “Jangan dibiarkan berulah seperti sekarang ini. Mengaku aplikator, tapi turut menentukan besaran tarif dan sistem bonus,” imbuhnya.

Dia menyarankan agar pemerintah jangan terlalu lama membiarkan perusahaan penyedia jasa aplikasi merusak sistem transportasi yang ada. Bagi yang tidak mau mendaftar, aplikator harus diminta segera menutup apkikasinya. “Jika ada aplikator masih memberi layanan aplikasi ke taksi online yang tidak terdaftar, sudah semestinya aplikator tersebut juga harus ditutup,” ungkapnya.

Djoko justru menduga adanya angkutan online adalah untuk menghancurkan sistem transportasi yang sudah ada dengan dalih sharing economy dan menyediakan lapangan pekerjaan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pebisnis taksi reguler sudah mulai tutup.

“Artinya, menimbulkan pengangguran. Walau pengemudinya beralih ke taksi online, tapi tidak menjamin keberlangsungan usahanya,” ujar Djoko.

Dia mencontohkan jika bisnis taksi online hanya memberikan kesenangan sesaat dapat dilihat dari banyak pebisnis taksi online yang gulung tikar. “Itu karena kredit macet kendaraan tidak sanggup membayar cicilan bulanan,” tuturnya.

Dengan tarif yang murah menurutnya ternyata tidak cukup untuk menutup biaya kebutuhan hidup keluarga, operasional dan perawatan rutin kendaraan. Selain itu masih ada tanggungan dari pengemudi yakni untuk pajak kendaraan dan membayar angsuran mobil bulanan. “Pada awal operasi taksi online, rata rata hanya bisa bertahan sekitar setahun. Setelah setahun banyak yang tutup usaha,” katanya. (ili/lyn/r7/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka