Ketik disini

Metropolis

Taksi Online NTB Galang Protes, Tuntut Permenhub 108 Dicabut

Bagikan

MATARAM-Para sopir taksi online di Kota Mataram menggelar aksi protes. Sepanjang hari kemarin, mereka memutuskan tidak melayani pelanggan. Mereka memilih menggelar konvoi dari Mataram-Senggigi-Nipah, untuk menunjukkan keberatan mereka atas pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Konvoi kendaraan taksi online tersebut diikuti lebih dari 100 kendaraan. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Start dari Jalan Jenderal Sudirman Rembiga pukul 10.15 Wita, mereka berkonvoi melalui Jalan Udayana, berbelok ke Jalan Pejanggik, kemudian Jalan AA Gede Nurah, Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, kemudian iring-iringan mobil itu berbelok di Jalan Saleh Sungkar Ampenan sebelum menuju arah Senggigi-Nipah.

Sepanjang jalan, para perwakilan sopir berorasi menggunakan pengeras suara yang diangkut menggunakan truk dan berada barisan paling depan konvoi. Barisan panjang mobil itu tidak sampai membuat jalanan macet. Hanya saja para pengendara yang hendak menyeberang terpaksa menunggu hingga mobil terakhir. Beberapa pengendara sepeda motor nampak kaget dengan aksi tersebut, namun mereka akhirnya harus menghindar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Hijrah, koordinator aksi mengatakan, konvoi itu mereka lakukan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Permenhub 108. Mereka menolak dan menuntut agar aturan tersebut dicabut, sebab sangat merugikan taksi online.

a�?Selain konvoi kami juga melakukan aksi offline, selama satu hari full tidak online,a�? kata Hijrah.

Aksi offline dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Baginya apakah dengan aksi itu bisa mengubah aturan atau tidak, yang penting mereka sudah menunjukkan bahwa driver taksi online menolak.

Keharusan melakukan uji KIR, kemudian membuat SIM A umum, dan pemasangan stiker baginya akan sangat merugikan taksi online. Jika kendaraan pribadi mereka diuji KIR, maka asuransi kendaraan akan hilang. Kemudian mobil mereka akan menjadi mobil umum. a�?Mobil kami selanjutnya adalah mobil yang berbadan hukum,a�? keluhnya.

Perkembangan teknologi menurutnya tidak bisa ditolak. Taksi online kini sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan permintaan yang sangat tinggi, itu menunjukkan tren sudah berubah. Maka taksi online tidak bisa dibatasi. MalahA� menurutnya, taksi konvensional harusnya bisa bergabung dalam sistem taksi online. Tapi jika taksi tetap seperti saat ini, maka lama-lama mereka akan ditinggal pelanggan.A�A� a�?Kalau taksi konvensional bisa gabung akan lebih menguntungkan,a�? katanya.

Asdian Ali, sopir taksi online asal Karang Jangkong menuturkan, mereka sangat senang bergabung dengan taksi online. Sebab jam kerja fleksibel dan bisa meluangkan waktu bersama keluarga. a�?Setiap waktu bisa pulang,a�? katanya.

Ali merupakan mantan karyawan PT AMNT di Sumbawa, setelah tidak ada pekerjaan taksi online menjadi ladang pencarian baru baginya. Ia baru menjadi sopir satu bulan lebih. Meski baru satu bulan, tapi penghasilannya lumayan. Dalam sebulan penghasilan kotor antara Rp 8 juta hingga Rp 10 juta. a�?Tapi tergantung usaha kita,a�? katanya.

Menurutnya, pasaran taksi online tidak sama dengan taksi konvensional atau travel. Mereka bisanya hanya menerima orderan dari konsumen lokal, pelanggan rumah tangga, yang meminta antar jemput anak, pekerja kantoran, dan beberapa tamu hotel yang mau keluar sebentar.

Hal yang paling ditakutkan bila mereka memasang stiker adalah mobil pribadi yang mereka pakai dilempar oknum yang tidak suka. Dengan adanya stiker itu, orang yang tidak suka dengan mudah memburu. Sebab tanpa menunjukkan identitas saja banyak intimidasi dialami taksi online, seperti penggembosan ban mobil. a�?Takutnya ketika kita ibur sama keluarga ke Mandalika kemudian kami nanti dihabok karena pelatnya sudah ditanda,a�? ujarnya.

Para sopir taksi online ini berasal dari berbagai kalangan. Ada yang benar-benar menekuni profesi itu, ada juga yang menjadikannya sebagai sampingan. Biasanya mereka merupakan karyawan swasta, bahkan pagawai bank pun ikut menjadi sopir.

Seperti Ade Karisma, karyawan salah satu bank itu menjadi sopir online karena tergiur penghasilan yang menjanjikan. Bahkan ia dan istrinya Arisulis sama-sama menjadi sopir taksi online. Penghasilan kotor tiap bulan bisa mencapai Rp 9 juta-Rp 10 juta. Bersihnya Rp 5 jutaan.A� a�?Karena memang sangat membantu biaya sehari-hari keluarga, bahkan lebih dari penghasilan di kantor,a�? katanya.

Ia tidak bekerja sebagai sopir sepanjang hari. Ia baru mengangkut penumpang setelah pulang kerja. Meski sambilan, tapi penghasilan sudah lumayan, apalagi sepanjang hari. Karenanya, Ade menilai aturan Permenhub 108 tidak tepat, karena itu akan menyulitkan mereka.

Harusnya pemerintah membebaskan karena membantu mengurangi pengangguran. a�?Ini kan sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan,a�? katanya.

Ia dan istrinya ikut aksi sebagai bentuk dukungan karena banyak temannya yang ikut mencari rezeki. Mestinya pemerintah mendukung. a�?Kita tidak menyalahkan penertiban, hanya saja harus ada aturan yang adil,a�? katanya.

Menanggapi aksi para sopir taksi online, Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windia menangapinya dingin. Ia tetap meminta kepada pengemudi online patuh pada aturan. Pemerintah menurutnya harus adil dalam melayani.

Syarat dan prosedur yang berlaku untuk taksi konvensional juga harus diterapkan taksi online. Syarat itu sudah jelas yakni uji KIR, membuat SIM A Umum, tarif batas atas dan bawah harus jelas, dan klir semuanya. a�?Baru boleh beroperasi,a�? katanya.

Terkait kekhawatiran para sopir yang bisa diteror dan dirugikan, Bayu mengatakan, hidup selalu ada peluang dan ada risiko. a�?Mau usahaA� ya harus ada pengorbanan,a�? kata Bayu.

Kalau pemerintah hadir untuk menjamin terjadinya perlakuan yang sama antar pengusaha. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan kepada warga selaku pengguna transportasi umum.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Tribudi Prayitno mengatakan, mengenai aplikasi taksi online pihaknya sudah membahas, apakah memungkinkan aplikasi ikut diatur pemerintah.

Misalnya untuk pembatasan kuota, harus ada jaminan bahwa aplikasi itu tidak boleh menerima lebih dari kuota yang ada. Tapi masalah aplikasi itu menjadi kewenangan kontrol ada di pemerintah pusat.

a�?Intinya Permenhub ini sudah ditetapkan dan harus dijalankan,a�? ujarnya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka