Ketik disini

Headline Politika

Pilkada Bukan Tempat Pencucian Uang

Bagikan

MATARAM a�� KPU NTB akan melakukan pembatasan dana kampanye untuk Pilkada 2018 yang akan dihelat 27 Juni mendatang. Pembatasan ini sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2017. Guna memutuskan pembatasan dana kampanye ini, para pasangan calon diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye. Pembuatan rekening dilakukan paling telat 12 Februari 2018.

a�?Pasangan calon ini nanti akan menyerahkan rekening khusus ini pada KPU bersama laporan awal dan kampanye tanggal 14 Februari agar dapat dimonitoring,a�?ujar Ketua Devisi Hukum H Ilyas Sarbini pada Lombok Post, kemarin.

Sebelumnya, Ilyas juga menyebutkan KPU telah meminta draft usulan pembatasan dana dari masing-masing pasangan calon. Pembatasan ini nantinya akan tergantung oleh metode kampanye yang mereka lakukan. Setelah melihat usulannya, KPU akan menganalisis dan akan menetapkan ambang tertinggi dana kampanye.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Ia juga menjelaskan, sumber-sumber dana kampanye yang diperbolehkan adalah dana dari pasangan calon sendiri, parpol yang mengusung maupun perseorangan.Untuk dana dari pasangan calon sendiri, nominal sumbangannya tidak dibatasi. Namun untuk dana dari partai politik yang mengusung terdapat batasan nominal yakni Rp 750 juta yang merupakan akumulasi selama masa kampanye. Sedangkan untuk perseorangan, nominal maksimal yang dikeluarkan sebanyak Rp 75 juta per orang. Pasangan calon juga dapat menerima dari badan hukum swasta, sebesar Rp 750 juta selama masa kampanye.Namun jika setelah diaudit, KPU menemukan pasangan calon yang melebihi ambang batas dana kampanye, kedua paslon ini akan diberi sanksi berupa pembatalan calon.

a�?Karena dana ini akan terus diaudit, jika tidak ada laporan atau melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan, nanti berakibat pengguguran pasangan calon dalam pilkada,a�?ucapnya.

Dia menegaskan, pengelolaan dana kampanye nantinya harus dilaporkan secara berkala kepada KPU. Ia juga mengharapkan agar pasang calon dapat mengelola dana kampanye dengan baik.

a�?Jangan sampai menerima sumbangan yang tidak jelas sumbernya, jangan sampai menjadi politik pencucian uang,a�? imbaunya. Dalam hal ini, KPU juga bekerjasama dengan KPK untuk monitoring dana. Jika ada sumbangan yang tidak dilaporkan maka ini akan masuk ke dalam tindak pidana. (cr-eya/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka