Ketik disini

Headline Metropolis

Potong Zakat, PNS Cemas

Bagikan

MATARAM-Langkah pemerintah yang akan memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat membuat pegawai pemprov deg-degan. Meski NTB sudah menerapkan, tapi tetap saja rencana tersebut membuat cemas. Terutama para pegawai golongan rendah.

Sepeti HA misalnya. Salah seorang pegawai golongan rendah di Pemprov NTB yang ditemui Lombok Post langsung mengerutkan kening saat ditanya soal rencana pemotongan gaji 2,5 persen untuk zakat. Ia bingung bercampur cemas untuk menjawab soal sensitif itu. Setelah beberapa menit merenung baru ia menjawab.

a�?Berat juga sih. Makanya kalau mau dipotong zakat harus pakai gaji ke-13. Itu solusinya,a�? kata pegawai yang sehari-hari bertugas sebagai sopir itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Menurutnya akan lebih bagus yang dipotong adalah gaji ke-13. Sebab, mereka terima full tanpa ada potongan apapun. Sebagai seorang muslim, ia bukan tidak mau berzakat, tetapi dengan banyaknya pengeluaran setiap bulan membuatnya merasa berat.

Dia menuturkan, jumlah gajinya tiap bulan Rp 3,1 juta. Tapi itu dipotong Rp 550 ribu untuk membayar utang di BPR. Ia punya hutang dan harus dilunasi dalam waktu tiga tahun. Belum lagi untuk biaya pendidikan tiap bulan wajib Rp 300 ribu. Kebutuhan rumah tangga Rp 700 ribu. Sehingga penghasilan yang diterima bersih hanya Rp 1,5 juta per bulan.

Dalam waktu dekat ia berencana mau mengajukan kredit rumah subsidi. Angsurannya Rp 1,148.500 untuk 15 tahun. Jika rumah sudah disetuji bank, maka sisa uang yang akan dibawa pulang sekitar Rp 300 ribu.

Di sisi lain, kebutuhan hidup di Kota Mataram juga besar. Tarif dasar listrik naik, BBM juga naik. Sementara gaji kita tidak pernah naik selama tiga tahun terakhir. Menurutnya, para pejabat mungkin tidak akan merasa berat dipotong 2,5 persen. Tetapi orang sepertinya mungkin berat.

a�?Bukan saya tidak mau berzakat, tapi masih banyak kreditan,a�? tuturnya.

Ungkapan yang sama juga disampaikan LM, salah seorang PNS lingkup Pemprov. Dia mengatakan, semenjak rencana pemotongan zakat itu muncul di media, dia dan rekan-rekannya kerap membicarakan hal tersebut sebagai bahan diskusi.

PNS yang kini masih golongan II itu meyakini bahwa hampir seluruh PNS saat ini memiliki pinjaman. Dan gaji adalah andalan utama mereka untuk membayar cicilan pinjaman tersebut. Bentuknya macam-macam. Yang paling umum adalah pinjaman untuk kredit rumah. Selain itu ada kredit kendaraan.

a�?Kami PNS ini kalau tidak berutang, tidak bisa punya apa-apa,a�? katanya.

Karena itu, kadang gaji akhirnya kembali pas-pasan tiap bulan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan-cicilan tersebut. Hal itulah yang membuat LM dan rekan-rekannya bingung. Kalau sampai kemudian harus dipotong lagi untuk zakat secara nasional tiap bulan, maka gaji yang sudah pas-pasan itu akan kian berkurang.

Sudah Diterapkan

Sementara itu, terpisah Ketua Badan Amil Zakat (Baznas) NTB TGH Salimul Jihad menjelaskan, sebenarnya PNS tidak perlu cemas dengan rencana pemerintah pusat. Sebab, selama ini NTB sudah menerapkan. Tiap bulan gaji pegawai langsung dipotong 2,5 persen. Kalaupun ada yang masih mengeluh, baginya hal itu wajar. Tapi dengan berzakat maka harta yang diterima PNS akan lebih berkah.

a�?Keberkahan zakat itu tidak bisa diukur dengan materi saja,a�? katanya.

Jumlah yang dipotong pun tidak terlalu banyak. Misalnya dari gajiA� Rp 1 juta yang dipotong hanya Rp 25 ribu. Dengan uang Rp 25 ribu dari PNS itu, manfaatnya sangat luar biasa. Dananya bisa untuk membantu kaum fakir miskin, serta menolong banyak orang. a�?Sangat luar biasa manfaatnya,a�? jelasnya.

Karena itu, Baznas NTB sangat mendukung rencana pemerintah menerapkan zakat PNS secara nasional. Sebab, selama ini, Baznas kesulitan memungut zakat dari PNS lembaga veritikal di NTB. Jika diterapkan, maka mereka akan menyetor zakatnya. Sehingga dana zakat yang terkumpul akan lebih banyak.

Sejak awal diterapkan memang selalu ada pihak yang tidak mau. Tetapi lambat laun dengan berbagai pendekatan, penerapan zakat di kalangan PNS berjalan efektif, terutama setelah Pemprov membuat Perda Zakat tahun 2015 dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2016.

a�?Kini semua PNS sudah menyatakan mau membayar zakat,a�? ujarnya.

Dari tahun ke tahun jumlah zakat yang bisa dikumpulkan terus bertambah, tahun 2013 hanya Rp 4 miliar, naik menjadi Rp 6,5 miliar 2014, kemudian Rp 7,5 tahun 2015, tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 10 miliar, dan Rp 16,7 miliar tahun 2017 lalu.

Wakil Ketua III Baznas NTB Subhan menjelaskan, dana-dana zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada kaum yang berhak menerima zakat. Ada lima program yang dibuat Baznas untuk menyalurkan zakat warga tersebut, yakni program bantuan pendidikan, program bantuan untuk dakwah, program ekonomi, program kesehatan, dan program kemausiaan.

Misalnya di bidang pendidikan Baznas memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, bantuan kepada siswa miskin, biaya penelitian mahasiswa, bantuan pendidikan untuk pondok pesantren dan sebagainya.

Juga ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan bantuan untuk perbaikan jamban keluarga. Subhan mengaku dana zakat sangat bermanfaat dan banyak membantu warga tidak mampu. Misalnya untuk kesehatan, Baznas memberikan dana bagi keluarga yang dirujuk ke lur daerah.

Jika dirujuk dari kabupaten ke provinsi diberikan Rp 3 juta, jika dirujuk ke Denpasar diberikan uang saku Rp 5 juta, jika ke Surabaya diberikan Rp 7,5 juta dan bila dirujuk ke Jakarta kelurga diberi uang A�saku Rp 10 juta.

Terpisah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti mengaku sangat mendukung program itu. Pemprov menurutnya sudah punya pengalaman, karena sudah menerapkan terlebih dahulu. Bahkan NTB menurutnya bisa menjadi contoh pengelolaan zakat yang baik. a�?Tidak ada masalah, kitakan sudah lama menerapkan,a�? katanya.

PNS tidak perlu khawatir karena pemerintah hanya memungut kepada mereka yang bersedia saja. Itu dibuktikan dengan surat pernyataan. Selain itu, pemotongan hanya yakni 2,5 persen, kalau aturan pusat diterapkan tinggal disesuaikan.

Menurutnya, membayar zakat tidak akan membuat PNS miskin. Jika diberikan secara ikhlas, justru hartanya akan bertambah banyak.

a�?Justru dengan keikhlasan membayar zakat rezekinya makin barokah,a�? kata Rosiady. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka