Ketik disini

Headline Kriminal

Tersangka BPR Dicegah ke Luar Negeri

Bagikan

MATARAM–Setelah menetapkan Kepala BPR Sumbawa IKH dan Kepala BPR Lotim MTW sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi merger PT BPR NTB, penyidik kejaksaan melakukan langkah antisipasi. Mereka akan mencegah dua tersangka bepergian ke luar negeri.

Pencegahan itu untuk mempermudah proses penyidikan. Kejaksaan khawatir, jika tidak dicegah kedua tersangka bisa saja kabur ke luar negeri. a��a��Kami akan cekal dua-duanya,a��a�� kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Arianto, kemarin (8/2).

Dia mengaku, saat ini penyidik sedang menyiapkan kebutuhan untuk pencegahan. Setelah semuanya lengkap, kejaksaan akan bersurat kepada Imigrasi Mataram perihal permohonan pencegahan atas nama dua tersangka itu.

a��a��Kami masih menunggu tanda tangan dari Kajati,a��a�� ungkap dia.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Bila sudah ditanda tangani, Ery memastikan Senin depan surat itu sudah diantar ke Imigrasi Mataram. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pencegahan ini sebagai bentuk antisipasi, meski sejauh ini tersangka bersikap kooperatif.

a��a��Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan, seperti kabur ke luar negeri,a��a�� tegas dia.

Pencegahan, kata dia, bukan kali ini saja. Sebelumnya, sudah ada tersangka korupsi lain yang dicegah saat proses penyidikan. Menurut dia, pencegahan ini untuk menghindari kejadian yang sama. Karena, beberapa tersangka kasus korupsi yang ditangani kejaksaan menghilang.

a��a��Kejadian seperti itu yang kami waspadai,a��a�� terang Ery.

Disinggung mengenai kemungkinan ada tersangka baru, Ery tidak ingin mendahului proses penyidikan. Jika penyidikan nanti ada bukti kuat yang mengarah pada tersangka lain, dia memastikan akan mendalami lagi.

a��a��Itu masih kemungkinan. Yang jelas, kami akan sidik juga apakah ada tersangka lain, selainA�A�mereka,a��a�� pungkas dia.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Mataram Dudi Iskandar mengatakan, sejauh ini memang belum ada permintaan cegah untuk tersangka dugaan korupsi BPR. a�?Belum ada masuk. Tapi, kalau memang ada, pasti akan kita cegah,a�? kata Dudi.

IKH dan MTW diduga kuat menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana oleh tim penggabungan dan perubahan PD BPR ke PT BPR tahun 2016. Keduanya disangka dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Proses awal merger tersebut, disepakati masing-masing PD BPR memberi kontribusi sebesar Rp 100 juta. Sehingga dari 8 PD BPR akan terkumpul dana operasional sejumlah Rp 800 juta.

Dalam perjalanannya, terdapat penambahan dana yang diberikan masing-masing PD BPR, hingga terkumpul sebesar RP 1,8 miliar. Uang tersebut rencananya akan digunakan sebagai anggaran operasional tim konsolidasi merger PT BPR.

Uang yang dihimpun rupanya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua tersangka justru menggunakan dana tersebut untuk kegiatan fiktif. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1.063.000.000.(dit/r2)A�

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka