Ketik disini

Headline Politika

Hak Pilih 311 Ribu Jiwa Terancam

Bagikan

Setelah pasangan calon ditetapkan, lalu mengantongi nomor urut, KPU masih punya pekerjaan rumah yang maha berat. Sebab, tercatat ada sedikitnya 311.692 ribu jiwa warga NTB yang terancam hak pilihnya. Musababnya, mereka hingga kini belum perekaman KTP elektronik. Padahal, jangankan ribuan. Satu suara saja sungguh begitu berharga.

——————————————-

SALAH satu syarat bisa memilih adalah terekam dalam KTP elektronik. Itu bukan aturan baru-baru ini. Sudah dibuat lama, dan sudah pula diterapkan dalam Pilkada serentak 2015 lalu.

Bahkan, yang terbaru, KPU menetapkan para kandidat wajib membawa KTP elektronik saat mencoblos di TPS. Sementara bagi mereka yang KTP elektroniknya belum tercetak, mereka harus membawa surat keterangan. Surat yang berpenghargaan sama dengan selembar KTP-elektronik.

Dan aturan ini, tak hanya berlaku bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Namun, berlaku bagi mereka yang namanya belum ada dalam DPT tersebut, tapi punya KTP elektronik atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan KTP-el itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Itu mengapa munculnya data 311.962 warga seluruh NTB yang belum perekaman KTP-el ini menjadi ancaman. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh NTB pun harus bekerja keras. Pun begitu, KPU di seluruh NTB yang kini sedang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih juga mestilah harus mengerahkan hal serupa.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB menunjukkan, mereka yang terancam hak pilihnya ini tersebar di sejumlah kabupaten kota. Di Lombok Barat yang tahun ini menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, terdapat 72.451 orang yang terancam hak pilihnya di sana karena persoalan belum perekaman .

Di Lombok Timur yang juga sedang mengelar pilkada, terancam 103.806 orang. Sementara Kota Bima yang juga sedang menggelar pesta demokrasi, ancaman tak ada. Sebab, semua yang wajib KTP sudah perekaman di sana.

Pada saat yang sama, ancaman hak pilih warga di dua kabupaten tersebut, juga berbarengan dengan ancaman kehilangan hak pilih mereka untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk Pilgub, mereka terancam hak pilihnya bersama 96.968 orang warga Lombok Tengah, 40.057 orang warga Sumbawa, dan 18.282 orang warga Kabupaten Bima. Sementara daerah lain seperti Kota Mataram, Lombok Utara, KSB, Dompu dan Dompu, sama seperti Kota Bima, di sana sudah seluruh warga wajib KTP sudah perekaman.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk NTB yang terdata mencapai 5.217.338 jiwa. Tapi, yang wajib KTP hanya 3.706.082 jiwa. Hingga Januari 2018, total yang sudah perekaman 3.394.390 jiwa atau 91,59 persen. Sehingga masih ada sisa 8,41 persen atau 311.692 jiwa yang belum perekaman.

Tanpa perekaman, maka warga ini tak bisa memiliki surat keterangan. Apalagi mendapatkan selempar KTP-el, dua dokumen yang harus dibawa ke TPS saat mencoblos pada 27 Juni 2018.

Kepala DPMPD-Dukcapil NTB H Azhari menjelaskan, masih ada waktu empat bulan sebelum pencoblosan digelar. Namun, menjadikan seluruh 311.962 warga ini seluruhnya terekamn, juga diakuinya memang bukan perkara mudah.

Banyak kendala yang dihadapi dalam proses perekaman. Di antaranya keterbatasan perelatan dan kesadaran warga untuk datang perekaman. Warga baru datang merekam bila mereka tengah butuh. a�?Tapi persoalan utamanya adalah peralatan,a�? kata Azhari.

Jika perekaman mau cepat, maka idealnya setiap kecamatan di NTB harus memiliki alat perekaman. Tetapi dengan kondisi yang ada, petugas di daerah melakukan perekaman hingga ke tingkat desa. Bahkan hari libur petugas juga masih melayani perekaman.

Walau demikian, Azhari optimistis semua warga wajib KTP akan terekam. Paling tidak Maret atau Mei mendatang, dia yakin sudah tuntas semua. Secara nasional sendiri sudah 97 persen, tinggal 2,1 persen yang harus diselesaikan dengan sisa waktu yang ada. Pemerintah baru akan melakukan evaluasi Maret mendatang.

a�?Sekarang ini sedang upaya percepatan,a�? akunya.

Alat Perekam Banyak Rusak

Banyaknya alat perekam yang rusak, diakui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Kerusakan alat perekam itu pula yang berkontribusi terhadap masih tingginya warga yang belum perekaman KTP-el di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Kepala Dinas Dukcapil Loteng H Darwis pada Lombok Post memberi gambaran bagaimana imbas peralatan yang banyak rusak tersebut.

Per November 2017 lalu misalnya, jumlah yang belum perekaman sebanyak 116.400 orang. Dan selama tiga bulan berjalan hingga Februari ini, yang sudah terekam 11.904 orang. Sungguh angka yang diakui Darwis, sangat kecil.

Maka, jika tak ada perubahan, dengan performa seperti itu, jika saat ini masih ada sedikitnya 96 ribu warga Loteng yang belum perekaman KTP-el, maka jika tiap bulan hanya mampu 11 ribu orang yang perekaman, maka Loteng setidaknya butuh waktu dua tahun lagi untuk menuntaskan perekaman tersebut. Hal yang jelas-jelas mengancam hak pilih warga. Mengingat, waktu nyoblos Pilkada hanya empat bulan lagi.

Memperbaiki alat-alat yang rusak tersebut, juga kata Darwis bukanlah perkara gampang pula. Dia menyebut, perbaikan itu sama seperti membeli alat baru. Perbaikan pun tak bisa di sini. Harus dibawa ke Pulau Jawa.

Karena itu, dia berharap solusi jangka pendek bisa dijalankan. Lampu hijau telah datang dari DPRD Lombok Tengah yang menyetujui anggaran untuk pengadaan alat perekaman KTP-el ini.

Ia pun berharap, sebelum daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan KPU, seluruh warga Gumi Tatas Tuhu Trasna sudah perekaman. Kata Darwis, jika blangko e-KTP kosong, maka Dukcapil menerbitkan surat keterangan pengganti e-KTP. Dokumen sementara tersebut, bisa digunakan dalam partisipasi pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Gora.

Ia mengatakan, kekurangan blangko e-KTP hingga saat ini, sebanyak 40 ribu. Pelayanan dokumen kependudukan di Dukcapil sendiri, paling sedikit 200 orang per hari dan paling banyak 400 orang per hari.

Proses cetak, tambah Darwis dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil. Tidak ada di kecamatan. Kecuali, perekaman itu saja. Begitu pengadaan alat selesai, pihaknya berharap para camat, kepala desa dan lurah jemput bola. Termasuk, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kemenag. a�?Jangan sampai kita menunggu bola,a�? serunya.

Warga Terlihat Tak Antusias

Kerja ekstra keras juga diakui jadi tantangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur. “Data terbaru kami sampai bulan ini perekaman baru mencapai 87 persen,” beber Kepala Dinas Disdukcapil Lotim H Sateriadi.

Seperti di Loteng, perekaman di Lotim juga berjalan lambat. Sateriadi memberi contoh. Pada Oktober Oktober 2017, saat itu masih ada 70 persen warga wajib KTP di Lotim yang belum perekaman. Dalam empat bulan, hanya mampu naik 13 persen yang sudah perekaman. Sehingga, lebih dari 100 ribu warga Lotim saat ini belum perekaman.

Total di Lotim ada 922.170 jiwa warga wajib KTP. Yang sudah perekaman sedikitnya 801.168 orang. Sebanyak 700 ribu sudah mengantongi KTP-el. Dan sisanya masih menggunakan Surat Keterangan untuk keperluan administrasi kependudukan.

“Awal tahun 2018 ada sekitar 10 ribu ribu KTP yang sudah siap cetak lagi. Namun ketersediaan blangko di kami hanya 2.000 keping. Jadi kami akan jemput 8.000 keping lagi ke pusat,” timpal Sekretaris Disdukcapil Lotim Azis.

Maka untuk mengantisipasi warga punya hak pilih, Dukcapil kini mulai jemput bola untuk perekaman. Layanan perekaman kini tidak hanya di kantor camat. Melainkan juga di kantor desa. Namun, meski sudah begitu, diakui Azis, masyarakat banyak yang belum tergerak.

“Padahal sudah diumumkan di masjid dan diimbau melalui Kadus. Tapi ada juga yang masih nggak mau datang perekaman. Ini yang membuat kami kesulitan,” bebernya.

Mirisnya lagi, wajib KTP yang dinilai malas melakukan perekaman ini terdapat di wilayah kecamatan padat penduduk. Lokasinya dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Misalnya saja seperti Masbagik, Sakra dan Pringgabaya.

Di Masbagik, ada puluhan ribu warga yang belum perekaman. Ini yang terus jadi PR Dukcapil NTB. a�?Karena kami ditarget awal tahun sebelum Pilkada nanti wajib KTP sudah harus 100 persen,” terangnya.

Target 100 persen ini tidak hanya dari kepala daerah dalam hal ini bupati melainkan dari pemerintah pusat. Sehingga, Azis berharap peran serta camat, kades, hingga kadus untuk mengimbau warganya melakukan perekaman terus ditingkatkan.

“Ya kita tidak bisa kerja sendiri,a�? katanya.

Karena, jika tidak perekaman, warga kemungkinan besar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada bupati maupun gubernur Juni mendatang. Mengingat syarat wajib untuk menyalurkan hak suara yakni menunjukkan KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Sementara KTP dan surat keterangan tidak bisa dikeluarkan jikan belum perekaman.

Dari data Disdukcapil Lotim, sejumlah wilayah kecamatan yang warganya masih banyak belum perekaman di antaranya Kecamatan Masbagik 18.679, Kecamatan Jerowaru 16.044, Kecamatan Terara 14.776, Kecamatan Sakra Barat 14.675, Kecamatan Suela 13.150, Kecamatan Aikmel 12.563 hingga Kecamatan Pringgabaya 12.126.

Rata-rata di 20 Kecamatan, memang masih banyak yang belum perekaman. Banyak warga yang belum mau karena kesibukan lain. a�?Mereka juga belum merasa butuh KTP,” ujar Kasi Data Disdukcapil Lotim Fendi menambahkan.

Camat Pringgabaya Ahmad Masfukurang mengaku, sejumlah agenda perekaman di sejumlah desa terpaksa ditunda karena minimnya antusiasme warga. Padahal kata dia, KTP itu sangat penting. Tidak hanya saat pilkada saja. Namun, penting untuk kebutuhan lainnya.

Sementara dari pengakuan sejumlah warga yang belum perekaman, mereka mengaku lantaran sedang ada aktivitas lain saat perekaman berlangsung. Misalnya HS, seorang warga Desa Rarang Kecamatan Terara, mengaku saat perekaman ia dan beberapa warga lain tengah berada di sawah. Bekerja menjadi buruh tani. Akhirnya mereka tak datang.

Warga juga mengaku enggan mengurus KTP lantaran sebelumnya pernah perekaman bertahun-tahun lalu namun hingga saat ini KTP elektronik mereka belum juga dicetak. Padahal, warga lainnya yang baru mengurus KTP justru bisa mendapat KTP elektronik.

“Percuma juga ngurus, nanti kalau ada bantuan apa-apa yang dapat pasti keluarga aparat pemerintah. Makanya itu yang membuat kami malas,” aku HS.

Menanggapi hal ini, Sekdis Disdukcapil Lotim Azis mengakui kondisi seperti ini. Sehingga, bagi warga yang merasa sudah perekaman namun belum dicetak KTP elektroniknya disarankannya untuk melapor ke pemerintah desa.

Yang sudah merekam 2010, 2012 atau beberapa tahun sebelumnya kata dia, agar segera diinformasikan ke desa. Nanti secara kolektif bukti perekamannya bisa dikumpulkan dan segera ditindaklanjuti untuk perncetakan.

Hal ini diakuinya sudah banyak dilakukan di beberapa desa. Dimana, warga yang belum medapat cetakan KTP El berinisiatif mengumpulkan secara kolektif di desa bukti perekamannya dan kemudian menyerahkannya ke Disdukcapil. Baru setelahnya pihak Disdukcapil Lotim mencetak KTP warga tersebut.

Banyaknya KTP yang belum dicetak meski belum perekaman sebelumnya terkendala akibat keterbatasan blangko. Selain itu, disebabkan juga oleh akibat data perekaman yang tidak akurat. Dimana, ada data ganda yang membuat data perekaman justru hilang.

Misalnya, ada warga yang NIK Kartu Keluarganya bisa dua sampai tiga. Dia tinggal di satu desa, buat KK, tinggal di desa lain buat juga KK baru. Ini yang kadang membuat data kadang tidak jelas.

Jika dirunut berdasarkan NIK Kartu Keluarga, jumlah penduduk Lotim yang ada saat ini mencapai 2 juta jiwa. Padahal, data ril kondisi lapangan jumlah penduduk Lotim sekitar 1,28 juta jiwa. Jadi data ini yang harus disortir. Kalau datanya tunggal atau lengkap, 15 menit KTP sudah bisa dicetak.

KPU Beri Garansi

Terkait banyaknya warga yang terancam hak pilihnya, belum membuat KPU NTB gusar. Bahkan, KPU NTB memberi garansi, jika memang dinyatakan berhak, maka ia menegaskan hak tersebut akan dilindungi.

“Sekarang kan kita sedang coklit,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori.

Coklit alias pencocokan dan penelitian yang sudah mendekati fase akhir. Kini bahkan telah mendata lebih dari tiga juta penduduk NTB yang memenuhi syarat. Dia meyakini saat usai nanti, angkanya akan sangat dekat dengan 100 persen.

Data yang masuk terus disupervisi. Jikapun nantinya setelah coklit berakhir 28 Februari ini, masih ada yang lolos dari rekapan, KPU masih memiliki waktu.

“Coklit memang satu bulan, tapi prinsipnya sampai hari pencoblosan masih bisa terus memperbaiki data,” jawabnya.

Untuk yang memenuhi syarat namun belum terdata, solusinya lanjut Aksar adalah dengan membawa KTP atau surat keterangan (suket) ke tempat pencoblosan. Namun demikian, kendati tetap dilayani, ia mengingatkan agar warga juga tetap proaktif sejak kini. “Misalnya ya lihat perkembangan, apa data sudah masuk atau belum,” katanya mengingatkan.

Prinsip pemilu di Indonesia yang merupakan sebuah hak harus dimaknai mendalam. Karena merupakan hak, setiap individu jelas harus aktif menuntut haknya.

“Yang mau cari info bisa lewat desa atau kecamatan,” katanya mewanti-wanti.

Jangan sampai saat hari H pencoblosan baru meributkan diri, namun selama ini pasif. Apalagi untuk mereka yang memang sukar ditemui petugas. Misalnya yang jarang di rumah, atau bekerja dengan berpindah-pindah. “Saat coklit ini ada karakteristik seperti itu yang kami temukan,” ujarnya.

Ada pula yang menutup diri dan terkesan menghindari petugas. Padahal anak buahnya hanya ingin melakukan pendataan untuk kepentingan pencoblosan.

“Untuk kasus itu, kami minta bantuan petugas RT, kelurahan, atau desa setempat,” jawabnya.

Sementara untuk yang sukar ditemui karena kerap tak berada di rumah, petugasnya sudah diminta untuk meninggalkan pesan. Pesan itu berisi bahwa rumah tersebut berulang kali didatangi untuk didata namun tak pernah ditemukan. Dibarengi nomer HP petugas yang bisa dihubungi. Harapannya pemilik rumah mengontak setelah menemukan pesan tersebut.

Terpisah, Ketua KPU Lotim M Saleh mengungkapkan, kalau ada warga sudah punya KK dan masuk di DP4 daftar pemilih, secara otomatis dia akan menjadi DPT. Cuma karena dia belum merekam dia posisinya berpotensi belum memiliki KTP-el.

Jika menemukan kondisi warga terdaftar di DPT namun belum perekaman, Saleh mengaku akan berkoordinasi dengan Disdukcapil. Terkait kebenaran data tersebut. “Karena kami dasarnya adalah KK,” ucapnya.

Sehingga, meskipun belum perekaman, warga dikatakan bisa tetap memilih atau menyalurkan hak pilihnya dengan catatan dia terdaftar di DPT. Namun, jika belum masuk di DPT dan belum perekaman maka warga tersebut otomatis tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

a�?Yang tidak punya KK dan belum perekaman atau tanpa identitas, ini yang kami data,a�? katanya.

Saleh pun mengimbau masyarakat segera mengurus KTP elektroniknya. Kami juga minta ke petugas PPDP mencatat warga yang belum perekaman agar kemudian disampaikan kepada kepala desa.

Kalaupun nanti hingga masa pemilihan, warga tersebut juga tetap belum memiliki dokumen identitas apa-apa dan dia tidak masuk DPT, maka KPU tidak ada dasar untuk memberikan hak pilih kepada mereka.

A�Bawaslu Awasi Ketat

Sementara itu, untuk memastikan semua warga bisa menyalurkan hak suaranya, Ketua Badan Pengawas Pemilu NTB H Khuwailid mengatakan, mereka tengah mengawasi proses coklit yang dilakukan KPU. Ia berharap proses coklit bisa selesai tepat waktu, sehingga semua pihak punya gambaran terkait data pemilih.

Sejauh ini, Bawaslu mencatat ada beberapa temuan. Misalnya petugas di Batukliang Utara tidak mau mendata orang karena persoalan pribadi. Atas kasus tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar petugas tersebut diganti.

Terkait 311.692 warga yang belum terekam e-KTP, Khuwailid mengatakan, ia masih menunggu hasil koordinasi KPU dengan Dukcapil. Mereka akan melihat perkembangan setelah coklit selesai dilakukan. Setelah itu ada penetapan data pemilih sementara, pihaknya akan terus menilai dan mengevaluasi semua proses itu. Menurutnya, tidak boleh ada satu warga negara yang dihilangkan hak suaranya.

a�?Penyelenggara pemilu harus menjamin hak konstitusi warga negara,a�? tegasnya. (ili/dss/ton/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka