Ketik disini

Headline Metropolis

Dikukuhkan Gubernur sebagai Pjs Bupati Lotim, Khalik Langsung Tancap Gas

Bagikan

SELONG-Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik resmi menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur. Ia dikukuhkan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB kemarin (14/2). Bersamaan dengan Khalik, dikukuhkan pula Pjs Bupati Lombok Barat HL Saswadi yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB.

Khalik mengisi kekosogan kursi Bupati Lotim yang ditinggal cuti oleh Bupati Ali BD dan Wakilnya H Haerul Warisin yang ikut Pilkada serentak 2018. Pun begitu Saswadi, mengisi kekosongan Bupati Lobar yang ditinggal Bupati H Fauzan Khalid yang juga cuti kampanye Pilkada Serentak 2018. Keduanya akan menjabat setidaknya selama empat bulan.

Setelah dikukuhkan, Khalik pun langsung tancap gas. Hari ini akan menjadi hari pertama dia masuk kantor di Lotim. “Karena ini kepercayaan dari negara kepada saya, maka saya akan laksanakan tugas dengan baik sesuai perintah dalam SK,a�? kata Khalik usai pengukuhan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Di antara tugasnya antara lain memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu adalah menjaga kemananan dan ketertiban daerah. Yang tak kalah penting bisa memfasilitasi Pilkada Bupati dan Gubernur dengan menjaga netralitas ASN. Untuk itu, Khalik mengaku siap membangun komunikasi dengan semua pihak di Lotim.

“Termasuk denganA� para calon yang akan bertarung di Pilkada kita akan bangun komunikasi untuk menjaga stabilitas daerah,” ujar pria asli Masbagik, Lotim, tersebut.

Satu PR yang kini menanti Khalik di Lotim adalah belum 100 persennya perekaman KTP-el jelang Pilkada. Saat ini Lotim tercatat sebagai daerah yang masih tinggi jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Dari data Dinas Dukcapil Lotim, sebanyak 13 persen atau 121.002 warga Lotim belum melakukan perekaman. Dari total jumlah wajib KTP mencapai 900 ribu lebih.

“Ini akan saya komunikasikan dengan Dukcapil. Saya pelajari dulu kondisinya seperti apa. Baru kita cari solusinya. Kita akan ikhtiarkan itu supaya mencapai target perekaman KTP-el,” terang pria yang pernah menjabat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertras) Kota Mataram tersebut.

Ia juga mengaku akan memetakan daerah mana saja yang belum melakukan perekaman. Baru kemudian berkoordinasi dengan Camat dan kades agar mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman melalui pengeras suara di masjid atau tempat ibadah.

“Insya Allah Jumat minggu ini saya akan Jumatan di Masjid Masbagaik. Termasuk nanti saya akan menyampaikan itu (imbauan perekaman KTP-El, Red),” aku Khalik.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Ahmad Subhan juga menyampaikan, pada hari pertama melaksanakan tugasnya, Pjs Bupati Lotim H Ahsanul Khalik akan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lombok Timur. Undangan sudah ditandatangani Sekda Lotim H Rohman Farly dan sudah diedarkan.

“Agenda Rakor Penjabat Bupati yakni menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugasnya setelah dikukuhkan oleh Gubernur. Para kepala OPD akan diminta menyampaikan program kegiatan masing-masing serta kendala atau permasalahan yang dihadapi,” terang Subhan.

Gubernur Minta Rajin Turun ke Masyarakat

Sementara itu, Gubernur TGB HM Zainul Majdi mengingatkan, PJS yang sudah dikukuhkan agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Lima butir tugas dan kewenangan harus dipedomani demi lancarnya pembangunan daerah.

Diungkapkan, bahwa Pjs Bupati ini juga memiliki kewenangan yang besar. Antara lain kewenangan menandatangani Peraturan Daerah, dan juga memutasi para pejabat. Karena itu kata Gubernur, agar kewenangan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

a�?Kalau memang harus ada mutasi silahkan. Tapi harus ada persetujuan tertulis dari Kemendagri,a�? katanya.

Dari itu semua, salah satu hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah menjaga netralitas pejabat selama Pilkada. Sebab netralitas ASN kerap menjadi masalah setiap jelang Pilkada. a�?Saya harap apa yang menjadi kekhawatiran dan kasak kusuk itu dijawab dengan menjadikan ASN netral,a�? katanya.

TGB juga meminta para PJS Bupati rajin turun ke bawah melihat kondisi masyarakat. Membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, sehingga bisa menjadi peneduh bagi semua kalangan. Ia sangat yakin dua PJS yang dikukuhkan punya kompetensi untuk melaksanakan semua tugas itu. (ton/ili/adv)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka