Ketik disini

Headline Politika

Pjs Bupati Harus Menjaga Netralitas

Bagikan

MATARAM a�� Jelang Pilkada Serentak 2018 mendatang, Komisioner Bidang Personalia SDM Bawaslu NTB Itratif A�menegaskan agar Pjs (Penjabat Sementara) bupati tetap menjaga netralitasnya.A� Mereka tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara serta menyalahgunaan pengaruh dan wewenang.

a�?Semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada di daerah yang dipimpin,a�? kata Itratif, akhir pekan lalu.

Daerah yang dijabat oleh Pjs bupati adalah Lombok Timur (Lotim). Pjs Lotim adalah H Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Khalik menjabat di Lotim lantaran Bupati Lotim HM Ali BD maju sebagai calon gubernur. Wakil Bupati Lotim H Haerul Warisin maju sebagai calon bupati Lotim. Pjs Lobar dipegang oleh HL Saswadi. Bupati Lobar H Fauzan Khalid kembali maju sebagai calon bupati. Sementara, itu untuk Kota Mataram langsung dipegang oleh Wakil Wali Kota H Mohan Roslikana. Lombok Tengah dipegang oleh Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Itratif menegaskan, para penjabat ini harus memastikan semua jajaran ASN tidak melakukan aktivitas politik yang mendukung salah satu pasangan calon yang berkompetisi. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, penjabat harus bersikap tegas. Hal ini untuk mencegah munculnya stigma negatif dari tim kampanye atau pasangan calin yang bersaing sehingga dapat menganggu stabilisasi daerah.ItratifA� mengimbau pada masyarakat untuk turut serta melaporkan kepada Bawaslu jika melihat indikasi memihak tersebut.

a�?Sekiranya nanti ditemukan yang terindikasi kuat keberpihakannya, langsung laporkan saja,a�? tegasnya.

Dia juga menyinggung ketentuan pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diberlakukan saat penetapan pasangan calon.

a�?Jadi jangan sampai ada kebijakan, program yang dianggap menguntungkan salah satu paslon itu melanggar undang-undang,a�? ujar Itratif.

Senada dengan Itratif, pengamat politik NTB Dr Asrin mengatakan penjabat kepala daerah harus netral.Bukan sekadar bicara namun benar-benar menunjukannya. NTB termasuk daerah yang rentan terhadap politik praktis.

a�?Ya harus netral sebagai seorang birokrat dapat mengayomi berbagai pihak termasuk masyarakat,a�?ucapnya.

Penjabat tidak boleh menunjukkan sifat keberpihakan pada salah satu calon. Karena netral berarti melihat semua secara obyektif dan tentu harus menjaga profesionalitas.

a�?Seperti misalnya ada anggaran bantuan harus langsung melihat anggaran tersebut kemana karena selama ini itu sulit sekali terpantau, jadi membutuhkan yang berintegritas dan legalitas tinggi yang memiliki prinsip kerja birokrasi yang profesional,a�? katanya. (cr-eya/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka