Ketik disini

Headline Metropolis

Deadline Pak Gub Tak Berguna, Pembayaran Saham Rp 408 M Ngambang Lagi

Bagikan

MATARAM-Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti, Asisten I Pemprov NTB M Agus Patria, dan Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB Lalu Ahmad Nur Aulia kompak menanti petunjuk Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Tenggat waktu untuk Bakrie Group agar membayar saham Rp 408 miliar hak daerah maksimal 16 Februari lewat begitu saja. Macam orang gamang, langkah selanjutnya pun kini masih serba tak pasti.

Empat hari berselang setelah tenggat lewat, Bakrie Group terbukti tak meggubris tenggat waktu yang diberikan Gubernur NTB tersebut. Eha�� tak dinyana, Pemprov NTB yang semula garang, justru malah ikut tak mengubris janji sendiri yang sudah diungkap ke publik, untuk bertindak tegas dengan menggandeng Jaksa Pengacara Negara, menagih tunggakan uang jumbo milik daerah tersebut.

a�?Belum. Penentuan apakah akan menggunakan jaksa pengacara negara nanti (diputuskan) di RUPS,a�? kata Sekda NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (19/2).

Entah bagaimana asal muasalnya. Tahu-tahu kini Pemprov NTB malah terlihat tak berkutik. Sebab, harusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) digelar pekan lalu. Namun, RUPS-LB itu batal. Sebab, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumbawa tidak hadir.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Karena RUPS-LB batal, maka rencana menggebu-gebu yang disampaikan para pembantu Gubernur untuk menggunakan pengacara negara pun ikut tak jelas. Kali ini, Pemprov NTB beralasan, bahwa Gubernur NTB rupanya tak bisa memutuskan sendiri langkah menggunakan jaksa pengacara negara itu. Sebab, di PT Daerah Maju Bersaing (DMB), Pemprov NTB hanya punya 40 persen saham. Sama dengan jumlah saham milik Pemkab Sumbawa Barat. Sisanya 20 persen saham DMB milik Pemkab Sumbawa.

Karena itu, manakala Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak hadir dalam RUPS-LB, agenda tersebut tak bisa dilanjutkan. Sebab, gabungan saham kedua daerah tersebut menjadi mayoritas di DMB.

Kemarin bahkan beredar kabar, bahwa Sumbawa Barat dan Sumbawa masih ingin memberi kesempatan kepada Bakrie Group untuk melunasi uang Rp 408 miliar tersebut pada Maret. Persis seperti yang diungkapkan Direktur PT DMB Andy Hadianto kepada Lombok post awal Februari lalu. Andy kala itu mengatakan, sedari mula bahwa Bakrie Group tak sanggup kalau diberi tenggat waktu 16 Februari 2016. Bakrie Group mengaku baru siap pada Maret 2018.

Soal langkah bagaimana lanjutan, Sekda Rosiady mengaku harus menunggu petunjuk Gubernur. a�?Kami menunggu arahan lagi dari Pak Gubernur. Saya belum ketemu Pak Gubernur,a�? kata Rosiady.

Kemarin, Rosiady sendiri hadir di sidang paripurna DPRD NTB mewakili Gubernur NTB. Paripurna belum selesai, dia pamit ke meja pimpinan DPRD NTB di tengah paripurna dan diganti oleh Asisten I M Agus Patria di dalam paripurna. Selepas Rosiady meninggalkan rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri yang memimpin rapat paripurna mengumumkan bahwa Pak Sekda di tengah rapat paripurna diminta Pak Gubernur menemui investor Amerika. Tatkala pertemuan dengan investor usai, akan kembali lagi ke paripurna.

Rosiady sendiri secara terpisah mengaku bahwa Pemprov juga telah mendapat jawaban dari Multi Capital, anak usaha Bumi Resources milik Bakrie Group, bahwa mereka akan menyelesaikan pembayaran Maret mendatang. Artinya Bakrie Group sudah memberikan respon, sehingga ada opsi pemprov akan menunggu.

Terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Ahmad Nur Aulia menjelaskan, karena RUPS-LB batal, maka belum ada keputusan yang diambil pemegang saham mayoritas. Sementara keputusan menggunakan jaksa pengacara negara menurutnya ditentukan di RUPS.

a�?Sekarang kita menunggu RUPS,a�? katanya singkat.

Mengenai nilai penjualan enam persen saham, total nilainya kata Aulia Rp 469 miliar. Saat ini, yang sudah dibayar Multi Capital ke DMB sebesar Rp 61 miliar dan sisanya yang belum dibayar Multi Capital Rp 408 miliar. Dana itu merupakan satu kesatuan dari Rp 718 miliar jatah pemerintah daerah dari MDB, termasuk di dalamnya piutang dividen dan advance dividen.

Sementara itu, Asisten I Setda NTB M Agus Patria mengatakan, SKK untuk Kejaksaan sebetulnya sudah disiapkan. Tapi hingga saat ini belum ada perintah dari gubernur, karena surat itu butuh tandatangan gubernur. Tapi hingga saat ini ia belum tahu persis hasil RUPS-LB sehingga pihaknya masih menunggu.

a�?SKK sudah siap. Tapi kalau rapat memutuskan Maret, berarti kita tunggu sampai Maret,a�? tandasnya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka