Ketik disini

Headline Metropolis

Mataram Dikepung Spa Plus-plus

Bagikan

MATARAM-Prostitusi bertameng Spa dan Salon. Sudah bukan bisik-bisik di telinga lagi. Lombok Post pada terbitan Minggu (18/2) kemarin, telah merinci beberapa tempat Spa dan Salon khas aroma lendir.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Mataram melalui Kasat Pol PP pun tak berkelit. Bisnis esek-esek ini, nyata adanya di kota yang berjargon Maju, Religius, dan Berbudaya.

Dewan pun kembali mengingatkan eksekutif jika persoalan ini bukan kasus baru. Tapi saat ini semakin tak terkendali karena belum ada tindakan tegas dan efek jera dari pemerintah daerah. a�?Ini bukan isu baru,a�? kata Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS Ismul Hidayat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Politisi yang kerap menyampaikan statement nyelekit ini meminta Kasat Pol PP baru menunjukan aksinya. Jangan hanya sampai beretorika saja, tanpa berani melakukan penindakan pada Spa dan Salon yang sudah nyata-nyata ia kantongi tempat dan lokasinya.

a�?Pertama mewakili Fraksi PKS saya ucapkan selamat. Lalu kedua saatnya ada tindakan nyata di lapangan. Mumpung beliau adalah sosok muda dan masih enerjik,a�? ujarnya.

Baginya sudah jelas penyalahgunaan nama Spa dan Salon oleh sejumlah pengusaha untuk menutupi aktivitas prostitusi di dalamnya harus ditindak. Sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai komitmen pemerintah dipertanyakan karena semakin maraknya bisnis bau amis ini. a�?Jangan hanya bangga dengan pembangunan fisik saja,a�? cetusnya.

Ismul mengamati yang terjadi selama ini justru seperti itu. Pemkot begitu terlena dengan capaian pembangunan fisik yang berhasil ditorehkan. Tapi kebanggan ini justru telah melalaikan pemkot sendiri pada tanggung jawab mereka, untuk memastikan dua moto lainya berjalan beriringan.

a�?Ini maju saja yang dibanggakan, tapi dua moto lainnya (religius dan berbudaya) semakin hilang,a�? sesalnya.

Padahal dampaknya bisa jadi pertaruhan besar. Marwah kota yang selama ini digembar-gemborkan sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dan kaidah agama, justru coreng-moreng oleh praktek prostitusi yang makin laris manis.

Ismul bahkan menyarankan jika Pemkot tidak siap untuk menegakan moto Religius maka sebaiknya moto itu dihapus saja. a�?Cukup mungkin Maju dan Berbudaya saja,a�? sindirnya.

Baginya percuma saja, jika tidak ada komitmen yang riil menjaga religiusitas di kota. Sedangkan praktek prostitusi menjamur tanpa ada tindakan apapun. a�?Ayo dong buktikan, mumpung (Kasatpol PP) tenaga muda,a�? tantangnya.

Bagaimana jika sebaiknya dilegalkan saja? Ismul tak menjawab pasti. Tapi ia mensinyalkan tak setuju praktek asusila ini dibiarkan. Meski seandainya jika dilegalkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya semua pada akhirnya akan kembali ke Pemerintah Kota Mataram sebagai eksekutor berbagai rencana pembangunan daerah.

Ismul lebih mengapresiasi jika Kasatpol PP yang baru berani membuat tindakan tegas. a�?Jangan sekedar (kata) nanti-nanti, kalau memang tidak ada izin, atau ada yang menyalahi izin, langsung saja tutup,a�? tegasnya.

Ia menilai ketidakpastian dalam menentukan kapan waktu penindakan justru membuat para pemilik Spa dan Salon menilai pemkot lemah dan takut pada pengusaha. Ini pada akhirnya akan memberi preseden buruk bagi citra Pemerintah Kota Mataram. a�?Jadi tidak jelas kapan waktunya,a�? cetusnya.

Soal usulan melegalkan praktek prostitusi, politisi asal partai Golkar TGH Mujiburrahman juga tegas menolak. Menurutnya meski pelegalan nantinya memberi ruang kucuran PAD meningkat bagi daerah, tapi tetap saja ini akan dipandang negatif oleh masyarakat. a�?Yang jelas tidak boleh dilegalkan,a�? tegas Mujib.

Di satu sisi ruang untuk melegalkan prostitusi tidak mungkin dilakukan. Tapi di sisi lain, praktek ini dengan mudah menjamur dengan modus bertameng Spa dan Salon. Mujib lebih memilih untuk meyakinkna pemerintah daerah bahwa legislatif posisinya mendukung tindakan tegas pada praktek asusila ini.

a�?Jangankan (Spa dan Salon) yang berizin lalu menyalahgunakan ijin yang tidak berijin tentu harus ditindak tegas, dan kami posisinya mendukung langkah pemerintah itu,a�? tegasnya.

Karena itu sudah tidak ada alasan lagi untuk membiarkan praktik ini semakin merusak citra kota. Pemkot menurutnya harus mengacu pada visi, misi, tujuan, dan moto yang sudah menjadi target pembangunan daerah.

a�?Kalau sudah ada kata religius maka harus religius, apalagi ada tambahan kata berbudaya mana ada budaya yang membenarkan itu,a�? cetusnya.

Ia merasa tidak ada pilihan bagi pemkot. Kecuali menegakan aturan ini setegak-tegaknya. Ia pun tak mempermasalahkan jika pemkot tak kompromistis dalam persoalan ini. a�?Pemerintah harus menampakan sikap pada persoalan ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja,a�? ujarnya.

Ia merasa Komisi IV yang membidani pesoalan agama harus membahas ini. Jangan sampai persoalan prostitusi berkedok Spa dan Salon semakin menyudutkan citra kota. a�?Ini barusan saya baru ketemu sama pak Plt Wali Kota (Mohan Roliskana) seandainya saya tahu (informasi ini lebih awal) akan saya bicarakan hal ini dengan beliau,a�? sesalnya.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati kembali meyakinkan pihaknya pasti segera turun. Ia berkilah belum turun karena masih menunggu keterangan dokumen perijinan sejumlah Spa dan Salon yang tengah dibidik. a�?Kami tunggu dari Dikes dan Naker dulu,a�? kata Bayu.

Melawan prostitusi berkedok Spa dan Salon membutuhkan keterpaduan tim. Dalam hal ini antara Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Bayu tak ingin gegabah membabi-buta menyegel semua tempat yang selama ini diduga sebagai tempat prostitusi.

a�?Jangan sampai nanti setelah kita turun ternyata ada izinnya. Kan itu yang malah jadi panjang,a�? cetusnya.

Ia meyakinkan, pihaknya tidak pernah gentar pada siapa pun. Menurutnya ini hanya soal momen saja. Jika tiba waktunya nanti mereka pasti akan menelanjangi Spa dan Salon yang selama ini diduga sebagai tempat beradu birahi. a�?Kita tidak pernah takut sama pelanggar!a�? tegasnya.

Tapi menariknya Bayu mengakui sudah dapat laporan hanya ada dua Spa yang kantongi izin dari Dinas Kesehatan. Selebihnya berarti tidak mengantongi ijin dan harus segera ditutup jika tidak mau mengurus perijinan usahanya.

a�?Cuma dua di kota ini ada Gayatri dan saya lupa satu lagi,a�? terangnya.

Soal tantangan Dewan agar ia bertindak tegas, Bayu tersenyum. Baginya marak prostitusi berkedok Spa dan Salon di kota dampak lain dari sebuah kota yang berkembang. a�?Tetap kami pantau dan bersihkan. Tapi pelan-pelan karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan,a�? tandasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka