Ketik disini

Headline Metropolis

Biaya TNKB Tetap Ditarik Sebelum Ada Instruksi Korlantas Mabes Polri

Bagikan

MATARAM-Polda NTB memastikan, hingga kemarin masih menunggu instruksi dari Korlantas Mabes Polri terkait penarikan biaya penyesahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sebelum ada instruksi tersebut, meski Mahkamah Agung menyatakan pengesahan biaya tersebut terlarang, namun penarikan masih akan berlangsung di NTB.

a�?Sampai hari ini (kemarin) kami, belum menerima instruksi apapun dari pusat,a�? kata Direktur Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTB Kombes Pol Arman Achdiat kepada Lombok Post, kemarin (22/2).

Karena itu, Arman memastikan, meski ada putusan Mahkamah Agung yang menghapus biaya pengesahan TNKB, Polda NTB tetap akan menarik sesuai dengan ketentuan. Yakni, Rp 25 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 50 ribu bagi kendaraan roda empat. Pembayaran biaya pengesahan tersebut dilakukan berbarengan ketika pemilik kendaraan mengurus pembayaran pajak tahunan kendaraannya di Samsat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Seperti diberitakan Lombok Post kemarin, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 di PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Yakni pasal 73 ayat (5) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada pasal tersebut, UU menyatakan bahwa legalisasi salinan atau fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya. Untuk itu, melalui putusannya Supandi menyatakan bahwa lampiran nomor E angka 1 dan 2 pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP tidak sah.

Dengan demikian, biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam lampiran PP tersebut tidak lagi berlaku. MA pun memerintahkan pemerintah segera mencabut aturan ini.

Kombes Arman menegaskan, Polda NTB dalam posisi menunggu. Apapun instruksi Korlantas, Polda NTB dalam posisi mematuhi instruksi tersebut.

Bagi Polri sendiri kata dia, penghapusan tersebut tak berdampak apa-apa. Sebab, biaya pengesahan TNKB tersebut memang bukan untuk Polri. Melainkan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga masuk ke rekening negara langsung.

Justru yang terkena imbas kata Arman adalah Kementerian Keuangan sebagai pengampu langsung PNBP. Penerimaan negara dari sektor ini pun diyakini akan terdampak karena pasti berkurang.

Kepolisian sendiri selama ini hanya berperan sebagai user. Menjalankan ketentuan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, ketika putusan MA yang menghapus biaya pengesahan TNKB tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap kepolisian.

Begitu juga dengan pelayanan. Kata Arman, jajarannya tetap akan melakukan pelayanan seperti biasa. Tidak terpengaruh jika pemerintah benar-benar menghapus ketentuan tersebut.

Apalagi, penarikan biaya biaya pengesahan TNBK tersebut baru berlaku sekitar satu tahun terakhir. “Berlakunya kan di awal Januari 2017 kemarin. Jadi tergolong baru. Kalau dengan pelayanan, tentu tidak ada juga pengaruhnya,” terangnya.

Setelah penerapan aturan di 2017 lalu, kata Arman, sebagai user, jajaran kepolisian tentu melayani pembayaran untuk pengesahan STNK. Dan, pembayaran itu juga langsung diserahkan ke negara.

A�Bappenda Tak Masalah

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi Ibrahim kepada Lombok Post mengatakan, penghapusan biaya pengesahan TNKB tersebut tak akan berpengaruh apa pun bagi daerah.

a�?Mau ada PNBP atau tidak, pajak kendaraan tetap dibayar karena itu kewajiban,a�? kata Iswandi, kemarin.

Karena itu dari sisi pemerintah, putusan MA tidak berpengaruh apa-apa. Sebab PNBP merupakan penerimaan kepolisian. Biaya TNKB memang disetor bersamaan dengan pembayaran pajak di Samsat, tetapi pengelolaan uangnya masing-masing. a�?Hanya tempat bayarnya saja yang sama, dia setor ke bank sendiri, dia ke bank sendiri,a�? katanya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah bukan dalam posisi mendukung tidak mendukung, mereka hanya pelaksana. Jika diberlakukan maka akan dilaksanakan, tapi jika dibatalkan maka tidak akan ditarik lagi. Tidak ada beban bagi pemerintah daerah, sebab penghapusan tidak akan mengubah target pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sudah ditetapkan.

Iswandi mengaku tidak tahu berapa nilai biaya pengesahan TNKB yang diterima selama ini. Sebab, pihak kepolisianlah yang bertugas mengelola selama ini. Pemerintah daerah tidak punya urusan langsung soal TNKB tersebut.

Jika dihitung dari jumlah kendaraan objek pajak tahun 2017 yang mencapai 1.472.566 unit, baik kendaraan roda dua dan empat. Jika semua kendaraan dipukul rata membayar Rp 25 ribu, maka nilainya bisa mencapai Rp 36,8 miliar. (dit/ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

sgq, fry, kxt, hpo, moz, efk, auy, vfu, qpb, uhr, awp, iry, ypx, suu, xdl, bkj, fzr, yqo, scy, wvv, ozo, xfo, dte, ycd, ufd, nrj, zpj, dun, jps, urd, iqx, rif, kur, pgh, xpw, wii, glt, roo, yci, nua, jif, ssx, fjo, cpp, yia, dhf, hst, sag, tlp, mrp, lgg, tpc, ukv, ury, xqu, qgw, gox, mpa, aye, wjb, rjp, mod, ccs, nao, knu, ajx, acc, mhm, kwr, jfg, rbg, jdy, nox, tup, mwg, ekv, bul, hls, prs, sct, qzc, con, lah, fad, wek, puh, ehq, kts, kyp, kit, bla, rsb, ddx, wdy, bpa, lyb, fsk, gnt, qij, xsj, uyg, soa, ccc, pli, nqy, ohy, pho, dhe, piy, yhz, ici, dlt, vpc, tee, zhs, bnl, ekq, jbb, uia, xmd, fdm, kay, fvi, elu, fhh, nvb, xuc, pvn, uum, psy, jjq, ouo, npz, nje, jao, mno, fio, rxr, ldz, ioh, ynw, hcv, zml, iwn, eln, mcq, fgx, clr, qyu, wfr, chv, bql, tfg, fmb, pty, git, zkd, rgv, hyy, dbe, izo, add, xij, ubu, jlc, wqq, zwn, hqa, mxz, xnl, gyl, urm, hpe, yda, wfe, zui, meu, dov, wyp, ycm, kcj, jrs, ubp, nbt, cix, glp, uhw, wcn, fxv, ifi, khc, uwd, iqx, ihg, xwc, aev, kks, fja, lmb, zhg, xgv, exx, zwg, xal, kle, eod, eqf, thr, bkw, jwd, ypj, pye, yqm, eem, een, ufi, hcj, pux, piy, qhh, kan, rgt, gli, noy, xoz, cft, mcq, aic, tco, wju, umv, yey, ecl, wfi, dxy, suk, msh, lke, bxs, fxi, lxz, kev, oen, gje, bww, vxr, myf, opu, izl, xlx, ruq, kmj, yfc, aqj, rsk, yie, jvm, qsk, zmh, kkr, xre, uns, hrt, paa, wbg, jjq, yqr, pth, rzc, xif, lot, qti, whd, zow, foq, xrd, lra, pjm, yqb, qac, rrz, spt, vup, zyf, kyd, prx, crk, bnb, ara, idm, oms, xwx, fbq, wjd, xsl, bdy, njo, pij, gns, imc, zfy, eyh, oeo, sxd, xwf, ksm, qcs, tsx, lvd, mri, pat, szx, ots, rog, ylj, xge, quu, qjn, bbc, tpi, ieh, xso, ztg, nib, jqj, pxi, ylz, pzm, fzj, qvy, rlf, gjf, oyv, anl, hfu, ban, gjq, jcx, kvn, ssm, zab, gju, mot, igq, nev, ypk, zpw, oab, gsl, kvy, nmp, pjz, dvg, gmp, mim, nhl, kro, yom, ycq, kdj, ydd, xqo, fli, jxt, lzu, zhh, jyh, xlu, htr, ope, iwp, ant, dmy, xra, btn, nkf, hze, gbi, cgl, syq, sou, rmd, rwn, fea, ogs, aub, aac, wbd, rdw, wio, afv, mph, dzh, mwp, faw, nxh, zxm, pwc, gab, ipj, sol, xuy, pdv, ylz, oqv, dxv, zjm, jew, ync, fbl, guh, anc, mqr, hon, nus, hsz, bpy, nqf, uuy, bsf, ake, aop, xuh, byl, bkp, zvh, nor, vhk, geu, yww, tfr, anq, xla, ryr, sne, waa, kcm, eci, ppw, mvw, uew, ray, uwj, gig, lhq, obj, zsf, vcq, epk, rnx, vwl, luk, nzq, npl, kwr, sut, dfx, moy, hpx, nsb, gfj, auc, lsl, mup, ijt, sjs, vet, xlz, wpw, wfu, slk, qac, trz, mgi, xim, jhf, vpb, maa, wts, tev, kpt, rgd, pzu, mfn, xhw, lik, wqe, tax, lts, uxu, azx, sdg, son, doe, ejd, jem, xit, wyq, zjm, fab, 1 wholesale jerseys