Ketik disini

Politika

KPU : Mobil Branding Tak Salahi Aturan

Bagikan

MATARAM- KPU NTB tak sependapat dengan Bawaslu NTB terkait pelarangan mobil branding. Menurut pihak KPU, mobil branding tak ubahnya stiker yang ditempelkan pada media tertentu.

a�?Hanya karena ditempel (di mobil, Red) dan bergerak, kita tidak bisa juga mencegahnya,a�? kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori, pada Lombok Post, kemarin.

Dengan teknologi percetakan saat ini, ia mengatakan kecenderungan masyarakat berkreativitas akan sangat tinggi. Sehingga ragam inovasi muncul. Sebut sajaA�videotron, running text, hingga media sosial. Itu semua membuat ruang publik menjadi sukar untuk diukur.

a�?Mobil branding kan biasa saja, kan itu juga stiker namanya,a�? pendapat Aksar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Menurutnya, tim pemenangan pasangan calon, hingga masyarakat semestinya diberikan ruang berkreativitas dengan berbagai metode dan media. Titik tekannya adalah, sudah ada kesepakatan mengenai pembatasan dana kampanye. Itulah yang harusnya dijadikan acuan. Pasangan calon dan tim tentunya sudah mengukur berbagai metode kampanye, dengan biaya yang tak melanggar UU dan aturan yang ada.

a�?Biarkan mereka berkreativitas,a�? katanya lantas tersenyum.

Bentuk tak langsung KPU membolehkan aturan tersebut adalah kala pawai pilkada damai dilakukan akhir pekan lalu. Saat itu masing-masing pasangan calon datang dengan aneka rupa mobil yang sudah dihias, ditempeli stiker, dan gambar-gambar calon yang didukungnya. Namun kendati memiliki pandangan tersendiri, KPU NTB mengingatkan perlunya kesepakatan bersama dengan Bawaslu NTB dan tim pasnagan calon.

a�?Supaya tidak bias,a�? ujar Aksar.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu NTB menilai mobil branding itu tidak boleh untuk kampanye. Bawaslu meminta tim sukses mencabut gambar pada mobil branding. Jika tidak dilakukan, Bawaslu menegaskan Satpol PP bisa membuka paksa.

a�?Kalau dimaksudkan untuk kampanye, tidak boleh,a�? tegas Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid.

Dalam peraturan ia membenarkan memang tidak menyebutkan mobil branding termasuk dalam alat peraga kampanye (APK). Namun menurutnya bukan berarti hal ituA�A�diperbolehkan. Mobil bergambar paslon menurutnya diperbolehkan untuk mobil pribadi milik paslon namun tidak digunakan untuk kampanye.

a�?Mari kita berikan contoh yang baik kepada publik, sebagai calon pemimpin harus memberi contoh ketaatan yang baik,a�? katanya. (yuk/cr-eya/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka