Ketik disini

Headline Metropolis

Prostitusi berkedok Spa dan Salon, Gus Ari: Jangan Munafik!

Bagikan

MATARAM-Isu bisnis esek-esek berkedok Spa dan Salon makin panas. Penyebabnya sampai berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram membrangus bisnis tercela ini. Pertimbangan demi pertimbangan membuat pemerintah berat mengambil keputusan.

Citra pemerintah dipertaruhkan. Sikap diam sama saja dengan sinyal pemerintah setuju atau sekurang-kurangnya tidak mampu melawan praktik yang banyak membuat orang resah. Di sisi lain, praktik ini juga telah mendatangkan pundi-pundi keuntungan untuk segelintir orang.

a�?Saya rasa tidak ada pilihan, Satpol PP, Polisi atau OPD yang berkaitan, harus mengawasi ini secara ketat,a�? kata politisi Lingkar Selatan I Gusti Bagus Hari Sudana Putra.

Pria yang karib di sapa Gus Ari ini mengingatkan, sikap diam pemerintah sama saja dengan membuat rakyat pesimis perda bisa ditegakan di kota ini.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Politisi yang kerap bicara lantang ini bahkan menantang untuk melakukan public hearing. Mendengar aspirasi dari masyarakat Kota Mataram, bagaimana jika seandainya prostitusi dilegalkan saja.

Bagi Gus Ari, dari pada keberadaan prostitusi berkedok Spa dan Salon itu hanya dinikmati segelintir orang, sedangkan pemkot tidak mampu melakukan penegakan aturan, lebih baik prostitusi dilegalkan saja.

a�?Kalau memang urgensinya (untuk PAD) saya setuju dengan catatan ada public hearing,a�? tantang politisi Demokrat ini.

Masyarakat harus diajak bicara. Lalu adakan semacam jajak pendapat. Beri pemahaman pada masyarkat manfaat prostitusi dilegalkan dari segi pendapatan daerah. Sebagiamana yang pernah dilakukan Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang juga pernah melegalkan prostitusi dan perjudian.

a�?Kita beberkan ke masyarakat (Potensi) potensinya jika ini legal. Kita kenai mereka pajak yang luar biasa besar,a�? idenya.

Tidak hanya untuk layanan a�?plus-plusa�?, begitu juga halnya dengan tuak. Jika miras saja akhirnya dibolehkan dijual di kota dengan syarat yang ketat, tentu tidak ada soal dengan tuak. a�?Kita pajaki mereka, kalau pemasoknya dari Lobar, saat lewat ke Kota Mataram harus bayar retribusi. Ini kalau memang mau,a�? cetusnya.

Menurutnya, hal ini jauh lebih bermanfaat dari pada pemkot adem ayem dengan maraknya prostitusi bertameng Spa dan Salon. Selain sangat menganggu legitimasi jargon Religius, juga hasil dari usaha itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

a�?Tapi kita terbentur oleh jargon kita, Maju, Religius, dan Berbudaya. Itu sudah diperdakan, saya lupa nomer dan tahun berapa,a�? terangnya.

Jika seandainya masyarakat mayoritas setuju, prostitusi legal dengan syarat yang berat dan ketat, maka peluang melegalkan prostitusi di kota ini menurut Gus Ari masih ada. Yakni dengan merevisi kembali jargon kota dan disesuaikan dengan kondisi kota saat ini.

a�?Jadi kita harus revisi dulu, misalnya menjadi Kota Mataram Maju dan Modern, begitu,a�? sarannya.

Gus Ari secara terbuka menyampaikan kekecewaanya. Soal sikap para pejabat yang munafik. Ia tak mau menyebut secara eksplisit siapa yang ia maksud, tapi yang jelas sikapnya telah membuat wajah kota ini tidak sesuai dengan kenyataanya.

a�?Saya tidak mau menyalahkan siapa-sapa dan menuduh siapa-siapa (yang munafik),a�? kilahnya.

Ia mengingatkan sebagai wilayah yang akan menjadi kawasan metropolitan, sudah seharusnya Mataram terbuka dengan situsi yang memungkinkan kawasan itu disebut berkemajuan dan berkembang. Menurutnya saat ini Kota Mataram butuh pemimpin yang harus bisa bertindak ekstrem tapi bersih.

a�?Saya bukan pembela Ahok (mantan Gubernur Jakarta), dia kasar memang jadi orang, tapi ia punya ketegasan dan kerja,a�? ujarnya.

Setidaknya saat ini Kota Mataram membutuhkan karakter pemimpin seperti itu. Bagi Gus Ari, seorang pemimpin pemerintahan harus dibedakan dengan pemimpin agama. a�?Jadi tolong itu dibedakan,a�? tegasnya.

Jika itu bisa dibedakan, ia yakin sangat besar manfaatnya dalam mengatur kota. Menurutnya seorang kepala dan pejabat pemerintahan itu adalah fungsi administratif. Bukan fungsi agama, sehingga harusnya tidak mencampur-adukan persoalan halal-haram dalam mengursi pemerintahan.

Pada kasus yang lebih spesifik persoalan tuak, miras, dan prostitisi pun bisa dilihat lebih jernih. a�?Jangan tiba-tiba, waduh ini namanya haram, kalau mau disaring mana PAD kita yang halal?a�? cetusnya.

Ia mencontohkan pada kasus pajak hotel misalnya. Mungkin akan banyak orang berpikiran hotel itu penyumbang PAD halal. Tapi tak bisa ditutupi jika banyak orang memanfaatkan hotel untuk praktek asusila.

a�?Bagaimana kalau di sana ada short time, gendaan, dan orang-orang itu bayar, apa uangnya jadi halal?a�? cetus salah satu pengusaha hotel asal Cakranegara ini.

Lalu bagaimana jika para penarik retribusi dan pemilik retrebusi berbohong, apa itu menurutnya masih harus diukur dari nilai agama. Belum lagi soal rumah makan Babi yang telah mengurus izin. Tapi 10 persen harus bayar pajak ke pemerintah.

a�?Sementara bagi saudara-saudara kita yang muslim, babi itu haram, hal seperti ini bagaimana pemerintah menjawabnya?a�? cecarnya.

Lalu berlanjut ke soal tempat-tempat hiburan yang telah mengantongi izin. Untuk menjual berbagai jenis miras. Seharusnya hal ini juga diperlakukan sama dengan prostitusi, jika landasannya adalah halal dan haram.

a�?Tapi mau bilang apa kita? Jika pemimpin tidak bisa ekstrem, saya rasa sulit. Pemerintahan itu yang penting berani bersih dan dan berani jujur!a�? tegasnya.

Pada posisi saat ini, melegalkan prostitusi tanpa melakukan revisi terhadap jargon kota, memang pasti akan bertentangan dengan aturan yang ada. Karena itu, jika pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, maka tidak ada cara lain kecuali menindak tegas. Tanpa pandang bulu dan pilih kasih.

a�?(Kalau sekarang) sama saja dengan kita legalkan prostitusi terselubung,a�? cetusnya.

Blak-blakan juga Gus Ari mempersoalkan soal sikap pemerintah pada perjudian di kota ini. Sudah jadi rahasia umum di sejumlah tempat ada perjudian, tapi tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah.

a�?Belum lagi setoran tertentu pada OPD atau oknum APH ini, ya kan nah itu beda cerita lagi,a�? jelasnya.

Tapi sikap pemerintah yang plin-plan justru telah membuat penegakan ini semakin sulit. Karena itu wajar saja menurut Gus Ari pada kasus Pasar Panglima yang sampai saat ini masih ada prostitusi kelas teri. a�?Belum lagi di Paneraga juga ada, banyak kok di situ bertebaran,a�? bebernya.

Karena itu, menurutnya akan lebih arif jika siapa pun yang merasa tersindir oleh perkataannya, tidak menebar kemunafikan di kota ini. Menjadikan kota sebagai kawasan religius sedangkan prostitusi bertebaran dari kelas teri hingga kakap di hotel-hotel berbintang. Termasuk juga perjudian. Belum lagi yang minta setoran untuk kepentingan dirinya sendiri.

a�?Sudahlah jangan tebar kemunafikan di kota ini!a�? tegasnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meminta Satpol PP tidak menopang dagu dalam persoalan ini. Ia berharap Satpol PP bisa segera melakukan identifikasi dan pendataan secara akurat mana saja Spa dan Salon yang diduga ada bisnis esek-eseknya.

a�?Kita berharap penertiban dan penindakan bisa tetap dilakukan,a�? kata Mohan di ruang kerjanya.

Namun ia menggaris bawahi, agar Satpol PP juga tetap cermat dalam kasus ini. Tidak asal mengobok-obok tempat Spa, padahal di sana tidak ada kegiatan asusila dan bertentangan dengan jargon kota. a�?Jika benar-benar mengarah ke prostitusi, baru ditindak,a�? pintanya.

Ia meyakini Satpol PP Kota Mataram punya kemampuan investigasi soal ini. Menguak fakta Spa dan Salon berkedok prostitusi. Sementara untuk Spa dan Salon yang tak mengantongi izin, Mohan juga tetap meminta penindakan yang sama.

a�?Tapi bukan untuk menutup melainkan agar Spa dan Salon (tanpa Ijin) tapi dorong mereka agar punya legalitas,a�? perintahnya.

Ditanya tanggapan dirinya soal saran sejumlah anggota dewan menghapus jargon Religius, Mohan tegas menolak. Menurutnya persoalan kota sangat kompleks. Sebuah konsekwensi pesatnya pembangunan di sana. Dinamika yang hadir pun tak kalah rumit. Namun demikian, bukan berarti kota harus ragu dengan identitas yang telah disepakati.

a�?Kita tidak bisa sejauh itu bisa kendalikan (langsung), tapi jika ada persoalan yang muncul, tentu harus segera ditelusuri dan diselesaikan,a�? tegasnya.

Di sisi lain, ia bisa memahami peresoalan yang harus ditangani Satpol PP sangat banyak. Tidak hanya persoalan prostitusi, tapi ada pelanggaran perda lain yang membuat kerja OPD penegak perda itu kelabakan. a�?Tapi saya harap Satpol PP memang bisa fokus, seperti isu krusial yang teman-teman (wartawan, Red) saat ini informasikan, saya harap bisa segera ditangani Satpol PP,a�? tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka