Ketik disini

Headline Kriminal

Siapa Penikmat Duit Rp 700 Juta?

Bagikan

MATARAM-Pengakuan dua tersangka merger PT BPR Ikhwan dan Mutawalli menguak dugaan aliran dana. Terutama terkait pengeluaran dana dari tim konsolidasi senilai Rp 700 juta untuk percepatan perda.

Padahal, menurut pengakuan mantan Ketua Pansus Perda PT BPR DPRD NTB Johan Rosihan, untuk pembahasan perda sudah dianggarkan di Biro Perekonomian. Bagi dia, tudingan tersebut tidak masuk akal.

Apalagi Raperda PT BPR sendiri merupakan inisiatif dewan. Sehingga tidak ada alasan bagi dewan untuk menghalang-halangi produk hukum daerah dalam pembentukan PT BPR NTB tersebut.

Kuasa hukum Mutawalli Herman Saputra juga menyatakan hal serupa. Terutama di bagian pembiayaan untuk pembahasan perda. Menurut dia, biaya itu sudah menjadi tanggung jawab dari Pemprov NTB.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Adanya A�pengeluaran sebesar Rp 700 juta dari kas tim konsolidasi tentu menjadi tanda tanya. a�?Di pemprov sudah dianggarkan. Di sini (tim konsolidasi) juga dibebankan. Kami duga ini ada dobel anggaran. Tapi, kalau seperti itu, uang Rp 700 juta itu buat apa?,a�? tanya Herman.

Herman menjelaskan, di dalam SK tim konsolidasi terdapat penerjemahan yang dilakukan Biro Ekonomi Setda NTB. Khususnya klausul segala pembiayaan konsolidasi yang dibebankan kepada BPR.

Dari sana, pemilik, dalam hal ini Pemprov NTB, bisa dengan leluasa memerintahkan tim konsolidasi untuk mengeluarkan sejumlah dana. Termasuk untuk biaya percepatan perda. a�?Kalau dua tersangka diminta menjelaskan, mereka tidak tahu apa-apa. Yang tahu persis aliran dananya dari hulu ke hilir ya di Biro Ekonomi, pemprov yang jadi owner-nya,a�? beber dia.

Pernyataan Herman dipertegas Mutawalli. Dia mengungkapkan, di dalam term of reference (TOR) pembiayaan tim konsolidasi, tidak dianggarkan untuk biaya percepatan perda. Dirut PD BPR Lombok Timur ini bahkan berani memperlihatkan TOR tersebut guna membuktikan omongannya.

a�?Tidak ada pos pembiayaan untuk percepatan perda di dalam TOR,a�? terang Mutawalli.

Lantas bagaimana uang sebesar Rp 700 juta bisa dikeluarkan tim? Mutawalli menjelaskan, biaya percepatan perda diperintahkan pengarah. Di dalam tim konsolidasi, berdasarkan surat perintah tugas Nomor 500/119d/Ekon-III/2016 dijabat Manggaukang Raba. Ketika proses ini bergulir, yang bersangkutan menjabat Karo Ekonomi. Artinya keluar anggaran itu karena diperintah? a�?Tidak mungkin anggaran keluar kalau kami tidak diperintah,a�? jawab dia.

Menurut Mutawalli, kedudukannya di dalam tim hanya untuk menjalankan apa yang diperintah pemilik. Tidak ada mekanisme yang jelas di dalam proses pengeluaran dana dari tim konsolidasi.

a�?Tidak ada SOP yang mengatur birokrasi aliran dana. Kami di bawah perintah untuk percepatan perda. Sudah tahu kan siapa yang mengurus perda?,a�? kata dia.

Mendapat perintah pencairan dana untuk percepatan perda, Mutawalli mengaku langsung mengurusnya. Dana tersebut dicairkan dari kas tim konsolidasi. Selanjutnya, uang sebanyak Rp 700 juta langsung diserahkan ke peminta dana.

Mutawalli mengatakan, setelah penyerahan dilakukan, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui ke mana uang tersebut mengalir. Begitu juga dengan Ketua Tim Konsolidasi Ikhwan.

Apa yang dia sebutkan, lanjut Mutawalli, sudah dijelaskan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di kejaksaan. a�?Kami tidak tahu dana itu diberikan ke mana. Yang pasti, bahasa peminta uang saat itu, ya buat percepatan perda,a�? terangnya.

Mengenai adanya aliran dana yang mengarah ke dugaan suap ini, Kasi Penkum Dedi Irawan menolak untuk memberikan komentar lebih jauh. Menurut dia, hal tersebut merupakan materi perkara yang nanti akan dibuktikan di persidangan.

a�?Itu kan materi penyidikan. Tidak bisa kami buka,a�? kata dia singkat. (dit/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka