Ketik disini

Headline Politika

Pemerintah Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin

Bagikan

SELONG-Calon gubernur independen Ali BD kemarin (7/3) menyambangi masyarakat di wilayah Wanasaba, Lombok Timur. Bertempat di Lapangan Wanasaba, pria yang juga menjabat Bupati Lombok Timur ini berdialog menjawab sejumlah pertanyaan warga yang hadir di Lapangan Wanasaba, untuk bersilaturahmi.

Persoalan pertama yang disampaikan warga kepada Ali BD adalah masalah pengusiran warga yang ada di Desa Jurang Koak. Akibat warga dinilai mendiami lahan hutan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Warga menanyakan apa yang akan dilakukan Ali BD untuk membantu warga yang ada di sana. Mengingat persoalan ini menjadi masalah yang berkepanjangan dihadapi warga dengan pihak TNGR.

a�?Warga diusir dan dikejar oleh aparat. Saya langsung bersurat kepada aparat. Tidak boleh ada yang mengusir dan mengintimidasi warga,a�? jelas Ali BD menjawab pertanyaan tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Namun, justru yang berkembang di kalangan masyarakat, dirinyalah yang dikabarkan meminta aparat menggusur warga. Hal ini disesalkan Ali BD karena jelang Pilkada, fitnah dan hoax beredar liar. Padahal, ia menegaskan, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi, jangan sampai mengorbankan masyarakat miskin.

a�?Kita semua tahu masyarakat yang berada di Jurang Koak adalah petani yang hidup dalam garis kemiskinan. Apa iya kita harus mengusir dan mengejar mereka? Pemerintah tidak boleh seperti itu,a�? jelas pria yang akrab disapa Amaq Asrul tersebut.

Ditegaskannya, setiap kebijakan pemerintah haruslah berpihak kepada masyarakat miskin. Bukan menguntungkan golongan tertentu apalagi pihak tertentu. Meskipun kenyataan di lapangan masyarakat melakukan kesalahan, ia menegaskan pemerintah tidak boleh bergeser dari keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Justru pemeritahlah yang harus mengayomi dan membina masyarakat.

a�?Jangan masyarakat miskin diusir dikejar-kejar. Saya paling tidak suka itu,a�? ucapnya.

Padahal, jika pemerintah mau membina warga, mereka bisa diarahkan untuk menggunakan Hutan Kemasyarakatan. Dengan pola kerja sama masyarakat diberikan kesempatan mengelola hutan dengan menanaminya dengan pohon produktif seperti durian, manggis atau yang lainnya. Sehingga fungsi hutan terjaga dan masyarakat bisa tetap mencari nafkah di dalam area hutan tersebut.

Kasus Jurang Koak dikatakan Ali BD juga serupa dengan kasus pengusiran warga Sambelia yang menempati area Hutan Tanam Industri. Dimana, Ali BD dikabarkan mengeluarkan izin untuk perusahaan yang akan menggunakan hutan tersebut. Padahal izin tersebut dikeluarkan kepala daerah sebelumnya di tahun 2012. Ini yang kemudian disayangkan Ali BD.

a�?Saya minta perusahaan yang menggunakan hutan itu pakai 200 hektare dulu. Jangan 1.100 hektare. Nanti kalau kemitraan dengan masyarakat baik dan lancar, tinggal mereka tambah,a�? bebernya.

Hanya saja, apa yang disarankan Ali BD tak didengar pihak perusahaan. Akibatnya, gejolak kemudian timbul karena masyarakat merasa kehadiran pihak perusahaan tidak memberi dampak kesejahteraan bagi mereka. Semua hal seperti ini dijelaskan Ali BD karena pemerintah tidak tahu konidisi ril yang dialami masyarakat. Mereka hanya mengelurakan kebijakan dan aturan sepihak tanpa pernah mau mendengar apa yang diinginkan masyarakatnya.

Termasuk juga ketika warga menanyakan persoalan guru honorer daerah. Dijelaskan Ali BD, ia telah mengangkat 1.600 guru honorer daerah di Lombok Timur. Dengan 385 guru diambil alih pemerintah provinsi NTB seiring dengan diambil alihnya kewenangan mengelola SMA/SMK sederajat yang ada di Lotim dan kabupaten kota lainnya.

a�?Tapi saya heran, kok pemerintah provinsi justru tidak mampu meng-SK kan mereka untuk diangkat kembali menjadi guru honorer. Itu akibat kebanyakan belanja pegawainya,a�? sindirnya.

Sehingga, jika mendapat amanah menjadi Gubernur NTB nanti, Ali BD menegaskan siap mengangkat guru honorer yang sebelumnya sudah diangkat bupati ketika belum diambil alih Provinsi. Anggaran sebesar Rp 5,5 triliun menurutnya seharusnya membuat persoalan seperti itu bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah provinsi.

a�?Saya bilang ke guru honorer, tunggu saya ya,a�? ujarnya tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Ali BD juga menegaskan bahwa keberadaan pemerintah provinsi harus mendukung otonomi daerah kabupaten/kota. Bukan berlomba-lomba menyaingi dan mengambil keuntungan dari proyek pembangunan di provinsi. Hanya agar para pejabat di provinsi bisa mengambil keuntungan dari proyek yang dilaksanakan.

a�?Pemerintah Provinsi harus menguatkan kabupaten/kota. Saya akan berikan banyak hibah nanti. Termasuk memberikan proyek yang dibutuhkan masyarakat kabupaten/kota namun tidak bisa ditangani provinsi,a�? jelasnya.

a�?Apa pun kebijakan kita, semua harus berpihak kepada masyarakat miskin. Itu yang penting karena kita dipilih rakyat, bukan golongan, organisasi dan kelompok tertentu,a�? pungkasnya. (ton/r8/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka