Ketik disini

Headline Kriminal

Ikhwan Tersangka Sebelum Ada SPDP?

Bagikan

MATARAM-Sidang praperadilan antara tersangka dugaan korupsi merger BPR sebagai pemohon melawan termohon dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Sidang kali ini mengagendakan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pemohon.

Ahli yang dimintai pendapatnya dalam sidang kemarin adalah Prof Dr Amiruddin, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum, Universitas Mataram (Unram). Sementara saksi yang hadir adalah Mutawalli, mantan Wakil Ketua Tim Konsolidasi penggabungan BPR.

Dalam keterangannya, Prof Amir menerangkan mengenai prosedur dalam penyidikan untuk menetapkan tersangka. Kata dia, tahapan pertama adalah penyelidikan. Di dalam Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan merupakan upaya untuk mencari dan menemukan, suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Yang dicari adalah apakah peristiwa tersebut merupakan pidana atau bukan. Jika terbukti ada tindak pidana, maka bisa dilanjutkan dengan penyidikan. a�?Begitu itu tindak pidana, maka keluarlah surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Itu menjadi tanda kalau perkara naik ke penyidikan,a�? jelas Prof Amir.

Di tingkat penyidikan, sesuai Pasal 1 ayat 2, yakni untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Upaya itu dilakukan guna menetapkan tersangka.

Mengenai bukti, kata Prof Amir, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Minimal dua alat bukti. Tetapi tidak itu saja. Ada indikator kedua, yakni waktu ditetapkannya seseorang sebagai tersangka.

a�?Harus saat proses penyidikan (ditetapkan tersangka). Itu syarat sah tidaknya penetapan tersangka,a�? kata dia.

Penasihat hukum pemohon, Umaiyah lantas menanyakan bagaimana jika penetapan tersangka lebih dulu dilakukan daripada penyidikan. Menjawab itu, Prof Amir kembali merujuk pada Pasal 1 ayat 2 KUHAP. Penetapan tersangka saat penyidikan harus dilakukan setelah keluar SPDP. Tidak boleh sebaliknya.

a�?Keluar SPDP dulu, baru penetapan tersangka,a�? terang Prof Amir.

Mengenai hal tersebut, Umaiyah menyodorkan sejumlah bukti mengenai kliennya yang ditetapkan tersangka sebelum keluar SPDP. Dari bukti yang diberikan, ada tiga SPDP yang dikeluarkan penyidik Kejati terhadap pemohon, yakni Ikhwan.

SPDP pertama keluar pada Agustus 2017 dengan nomor surat 5a. Dua bulan setelahnya, yakni di Oktober 2017, penyidik kembali mengeluarkan SPDP dengan nomor yang sama. Dan, terakhir di 13 Februari 2018, keluar lagi SPDP. Namun, di SPDP terakhir ini, suratnya bernomor 1. Nomor SPDP yang berbeda ini mengindikasikan keluarnya SPDP baru dari penyidik. Bukan SPDP perpanjangan.

Untuk dua SPDP pertama, tidak terdapat nama dan identitas mengenai tersangka. Nama Ikhwan justru muncul dalam SPDP terakhir yang dikeluarkan jaksa, yakni pada Februari 2018.

Sementara, lanjut Umaiyah, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Februari 2018. Itu artinya, penetapan tersangka dilakukan lebih awal. Sebelum keluar SPDP yang menyatakan Ikhwan sebagai tersangka.

Menurut Prof Amir, jika melihat fakta yang diajukan pemohon, tahapan penetapan tersangka dilakukan lebih awal. Setelah itu, baru muncul SPDP dari penyidik. Secara keilmuan, begitu setelah penyelidikan, keluar sprindik, dari sana penyidik kumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka.

a�?Seharusnya sebaliknya. SPDP dulu, kemudian ditetapkan tersangka,a�? kata dia.

Setelah keterangan dari Prof Amir, dilanjutkan dengan Mutawalli. Dalam kesaksiannya, Mutawalli kembali menyebut nama mantan Karo Ekonomi Setda NTB Manggaukang Raba. Mutawalli mengatakan, selama konsolidasi, dia bersama sekretaris tim diperintahkan untuk mengeluarkan sejumlah dana.

Mengenai keterlibatan pemohon dalam setiap pengeluaran dana, Mutawalli menerangkan bahwa Ikhwan tidak pernah secara langsung melakukan transaksi. a�?Di dalam penggunaan dana, saya diperintahkan Kabiro Ekonomi Manggaukang. Sekretaris tim juga diperintahkan. Transaksinya lebih dari 9 kali,a�? bebernya.

Sementara itu, termohon yang diwakili jaksa Supardin mengatakan, pihaknya tetap merasa tidak ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka. Sebelum penetapan tersangka di Februari itu, penyidik telah mengeluarkan SPDP sebanyak dua kali.

a�?Kami sudah terbitkan SPDP nomor 5 tanggal 21 Agustus 2017,a�? kata Supardin.

Selanjutnya, setelah mendengarkan seluruh keterangan dari saksi, pemohon, dan termohon, hakim tunggal Ferdinand M Leander memutuskan untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Agendanya penyerahan bukti dari termohon.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka