Ketik disini

Kriminal

Penyidik Rampungkan Pemeriksaan Bupati Dompu

Bagikan

MATARAM-Penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB telah memeriksa Bupati Dompu dalam perkara dugaan korupsi CPNS K2 Dompu. Hasil pemeriksaannya saat ini masih diperiksa penyidik kepolisian untuk dimasukkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Mustofa mengatakan, pemeriksaan terhadap Bupati Dompu dilakukan beberapa waktu lalu.

“Pak Bupati sudah kita periksa di Polda,” kata Mustofa tanpa menyebutkan kapan pemeriksaan tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Mustofa yang ditemui di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kemarin (8/3), menambahkan, hasil pemeriksaan Bupati masih akan diperiksa penyidik. Nantinya, hasil tersebut akan dimasukkan dalam berkas perkara milik Bupati Dompu.

“Nanti kita telaah lagi hasil pemeriksaan, untuk berkas perkara,” ujar dia.

Pemeriksaan terhadap Bupati Dompu terkait pemenuhan petunjuk jaksa. Dalam pengembalian berkas perkara tersangka perekrutan CPNS K2 Dompu, penyidik tipikor Polda NTB diminta membuktikan perbuatan pidana, dari Bupati Dompu. Dalam artian, niat jahat yang mendasari dugaan korupsi dalam kasus CPNS K2 Dompu, harus mampu dibuktikan penyidik.

Mengenai kedatangannya ke Kejati bersama dua orang dari tim penyidik dugaan korupsi K2 Dompu, Mustofa mengaku hanya jalan-jalan saja. Dia membantah jika ada koordinasi yang dilakukan penyidik pasca pemeriksaan Bupati Dompu.

“Gak ada koordinasi. Ini saja ga bawa berkas,” terang dia.

Lebih lanjut, setelah pemeriksaan Bupati, penyidik belum merencanakan untuk memanggil kembali yang bersangkutan. Pemanggilan akan dilakukan jika penyidik memerlukan keterangan tambahan dari Bupati Dompu.

“Belum ada panggilan lagi,” tandas Mustofa.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu HBY, mantan Kepala BKD Dompu, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar.

Ketiganya diduga terlibat korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS.

Pria yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Dompu tersebut, disangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. HBY diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.A�(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka