Ketik disini

Politika

Kadus dan Kades Haram Main Politik

Bagikan

MATARAM– Kepala dusun (kadus) dan kepala desa (kades) bukanlah jabatan politik. Kendati dipilih langsung layaknya sistem pilkada, namun setelah terpilih mereka adalah bagian dari perangkat desa yang wajib netral.

“Hal itu harus dicamkan oleh kadus dan kades,” kata Pengamat politik NTB Agus.

Terkait dengan bermunculannya perangkat desa dalam mengkampanyekan pasasangan calon (paslon), Agus mengingatkan seperangkat aturan mengingat. Pertama, Undang-Undang 6/2014 tentang Desa, pasal 51 huruf J sudah jelas mengatur larangan perangkat desa yang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Sanksinya bagi yang melanggar juga ada pada pasal 52.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

“Oleh karena itu saya kira bupati atau penjabat bupati perlu mengingatkan semua perangkat desa untuk mematuhi ketentuan undang-undang desa,” katanya mengingatkan.

Kedua, UU Pemilukada juga sudah mengatur larangan bagi perangkat desa. Dengan aturan ini,Bawaslu harus cepat merespons pelanggaran tersebut.

“Kalau didiamkan, akan menjalar dan menyebar terus,” katanya.

Perangkat desa dilarang berkampanye karena semangat reformasi birokrasi desa. Fungsi utama perangkat desa, lanjut dosen UIN Mataram ini, adalah pelayanan publik. Maka agar pelayanan publik itu netral, perangkat desa harus dibebaskan dari intervensi politik.

“Dan semangat lainnya adalah agar dalam memberikan hak pilihnya para pemilih memiliki kebebasan secara otonom,” katanya mengingatkan.

Komisioner Bawaslu NTB Itratif mengingatkan bahwa larangan tersebut bersifat mutlak. Kendati kepala desa dipilih langsung, namun batasan yang dibuat jelas tujuannya.

“Agar tak ada tumpang tindih kekuasaan,” ucapnya.

Dikhawatirkan pejabat memaksimalkan anggaran desa untuk memenangkan paslon yang didukung. Padahal jelas anggaran desa ada untuk warga desa. Hal lain yang coba dicegah oleh aturan itu adalah konflik antara masyarakat dan perangkat desa yang beda pilihan.

A�”Jangan sampai karena beda, masyarakat yang tak mau ikuti perintah kadus atau kades justru tidak dilayani maksimal,” katanya.

Majunya kepala daerah seperti HM Ali BD, HM Suhaili FT, dan TGH Ahyar Abduh, termasuk petahana Wakil Gubernur HM Amin memang berpotensi menarik bawahan mulai dari ASN hingga perangkat desa. Dia mengingatkan bahwa hal itu menyalahi aturan.

“PNS, kades dan kadus juga jangan mau ditarik-tarik, ingat yang menggaji negara, bukan mereka,” tegasnya.

Terkait temuan, panwas kabupaten/kota sudah melapor sejumlah indikasi padanya. Ada di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima, dan beberapa daerah lain.

“Kalau ditegur tak mau taat, ya bisa kami bawa sampai pidana,” ancamnya.

Ya, tak hanya sebatas urusan di atas kertas. Nyatanya aturan memungkinkan membawa masalah ini hingga ranah hukum. Mereka yang melanggar bisa saja masuk dalam jeruji besi. Karena itu, ia mengingatkan ASN dan perangkat desa tak main-main dengan aturan ini.

“Masyarakat tolong bantu kami mengawasi, kalau ada indikasi, jangan ragu melapor,” pungkasnya. (yuk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka