Ketik disini

Metropolis

Revisi RTRW Kandas!

Bagikan

MATARAM-Benar-benar pahit. Setelah sekian lama menunggu proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, rapat pleno yang digelar pada Jumat (9/3) lalu di Kementerian ATR/BPN ternyata tak sampai pada kesimpulan yang diharapkan.

Pleno yang diharapkan menjadi episode terakhir dalam proses mendapatkan persetujuan substantif tak menemukan kata spakat. Masing-masing pihak kabarnya berdiri pada pendapat masing-masing. Ujung-ujungnya RTRW dilempar kembali untuk dibahas di tingkat daerah.

a�?Kita diberi waktu selama 20 hari untuk membahas kembali,a�? kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi.

Tapi Didi menolak menyebut ini sebagai kegagalan. Dengan bahasa diplomatis ia mengatakan sebenarnya antara pemerintah kota, BIG, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sudah punya kesamaan visi terkait hal ini.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

“Yang patut kita syukuri, kita punya spirit yang sama dengan kementerian terkait raperda ini agar segera kelar,” kilah Didi.

Ia pun menyebut dirinya bahagia. Karena kementerian dan lembaga lainnya, termasuk pemerintah provinsi punya semangat yang sama. Terutama dalam mengatur agar tata ruang kota dapat mengakomodir semangat investasi yang terus tumbuh baik.

“Mereka mengakui faktanya pertumbuhan yang terjadi di kota sangat cepat dan pesat,a�? imbuhnya.

Namun Didi mengaku, ganjalan yang paling kokoh dalam membuat kata sepakat ini ada pada soal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meski tak mau disebut ini sebagai batu ganjalan, tapi nyatanya persoalan ini telah membuat draf revisi perda RTRW dilempar kembali ke daerah untuk dibahas kembali.

a�?Sudah ada solusinya (untuk bahas LP2B) ini, poinnya adalah LP2B ini perspektifnya bagaimana daerah kota (tidak dikenakan aturan yang sama) dengan desa,a�? singgungnya.

Ia pun menyebut pemerintah pusat siap mengakomodir persepektif pembangunan daerah yang tertuang dalam draf revisi perda RTRW mengacu pada karekateristik kota berkembang. a�?Ya kita berharap dalam 20 hari ke depan bisa clear,a�? harpanya.

Pleno di pusat itu tak hanya dihadari steakholder yang selama ini terlibat secara langsung dalam penyusunan revisi perda RTRW. Bahkan Plt Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana ikut terbang ke pusat mendengarkan hasil pleno akhir. Tapi nyatanya hasil yang didapat jauh dari harapan.

Pulangpun dengan tangan hampa. “Saya rasa bukan karena itu, (kurangnya kemampuan untuk berdiplomasi),a�? ujar Mohan yang juga terlihat tak bisa menutupi rasa kecewanya.

Proses revisi ini begitu panjang dan berbelit-belit. Sehingga secara tidak langsung telah berdampak pada investasi yang harus tertahan hingga satu tahun lamanya. Sejak revisi digulirkan di tingkat eksekutif dan legislatif daerah. “Pembangunan daerah kita pun ikut terhambat karena proses ini,a�? keluhnya.

Di pemerintah pusat ia mendapat penjelasan. Jika Kementerian Pertanian tetap mematok mati, LP2B harus di atas 1800 ha. Hal ini sudah mengacu pada aturan perundang-undangan yang tidak mungkin dilanggar. Karena itu dalam 20 minggu ke depan, tahapan yang akan dicoba yakni dengan mengakali LP2B tidak hanya murni untuk lahan pertanian.

a�?Mungkin ada kompensasiA� yang harus kami lakukan, karena kita bukan daerah produsen nasional, mungkin bisa didistribusikan ke daerah-daerah lain yang menjadi penyangga kota,a�? usulhnya.

Tapi usul ini pun belum pasti akan disetujui. Karena belum ada pertemuan lagi setelah RTRW mental di pleno jumat lalu. Mohan berharap, solusi nantinya benar-benar dapat mewakili kondisi kota sebagai daerah perdagangan dan jasa. Yang membutuhkan lahan lebih luas untuk mengakomodir inevestasi.

a�?Karena kalau dipaksakan 1800 ha, dengan konsep kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan tentu ini bisa jadi inefisiensi lahan,a�? cetusnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka