Ketik disini

Headline Politika

315.530 Warga Tak Bisa Nyoblos

Bagikan

MATARAM–KPU NTB telah menetapkan 3.545.106 orang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pilkada serentak 2018. Sebanyak 1.7.42.829 pemilih laki-laki, dan 1.802.277 pemilih perempuan.

”Data segera dirilis pada publik. Kami berharap saran dan masukan masyarakat,” kata Ketua KPU NTB L Aksar Ansori.

Namun, yang membuat pihaknya belum tenang kata Aksar, dari DPS tersebut terdapat 319.530 warga NTB yang dikategorikan masuk dalam daftar pemilih potensial, namun terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya. Musababnya, karena mereka tidak memiliki KTP elektronik, yang berarti belum melakukan perekaman KTP Elektronik.

Dan karena belum melakukan perekaman, mereka tak memiliki surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik andaikata KTP Elektronik memang belum bisa dicetak lantaran kekurnagan blangko.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Sesuai kelompok pengkategoriannya, masyarakat yang masuk golongan itu kata Aksar, terkendala karena ketiadaan kartu tanda penduduk. ”Itu wajib ada,” ucapnya.

Sebanyak 319.530 warga yang termasuk dalam daftar pemilih potensial non KTP elektronik tersebut tinggal di 116 kecamatan dan 1.137 desa serta akan memilih di 8.336 TPS. Artinya, jumlah ini merata di seluruh NTB.

”Secara usia mereka sudah boleh nyoblos. Tapi secara aturan terkendala ketiadaan KTP elektronik,” ujarnya.

Aksar merinci datanya. Paling banyak di Lombok Timur yang jumlahnya mencapai 137.526 orang. Disusul kemudian di Lombok Tengah yang jumlahnya 52.949 orang.

Sementara di Lombok Barat terdapat 20.998 orang. Lombok Utara 2.170 orang, dan Kota Mataram 3.843 orang.

Untuk di Pulau Sumbawa, paling banyak di Kabupaten Bima yang jumlahnya 35.019 orang. Disusul kemudian di Sumbawa 24.096 orang, lalu Dompu 8.984 orang. Sementara di Sumbawa Barat 6.648 orang dan di Kota Bima 5.085 orang.

”Kami akan sampaikan pada pemerintah, itu tugas mereka,” ujar Aksar.

Satu contoh pelik masyarakat yang hingga saat ini tak memiliki KTP elektronik ada di kawasan Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tepatnya di Desa Batu Putih, yang masuk kawasan Hutan Lindung Pamalikan. ”Di sana ada 432 orang,” kata Aksar.

Mereka secara aturan sebenarnya harus sudah memiliki KTP. Namun kendala muncul, karena tempat tinggal warga berada dalam zona hutan lindung. KPU yang sudah melakukan proses coklit hanya bisa mendata, namun tidak lebih dari itu.

”Masalahnya, pemerintah pusat sudah bersurat untuk tak mengeluarkan KTP,” jelasnya.

Selama warga tinggal dalam area tersebut, KTP tak akan bisa dikeluarkan. Sehingga hampir pasti mereka kehilangan hak pilihnya.

”Ini bukan sekadar tak punya KTP, tapi kemungkinannya tak akan bisa punya,” ujarnya.

Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem menegaskan masyarakat dalam kawasan itu adalah para perambah. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Balai Konservasi SDA NTB tertanggal 2 Maret 2018 tersebut, Subiantoro meminta Dinas Dukcapil Lombok Barat tak menerbitkan KTP atau surat keternagan apa pun.

”Karena kegiatan perambahan melanggar UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dan UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pencegahan hutan,” katanya melalui surat tersebut.

Surat itu merupakan surat kedua, setelah 2017 lalu juga ada surat sejenis. Terkait itu, Aksar berjanji membawa kasus tersebut pada KPU RI, namun terkait solusi KTP, ia menegaskan ranah pemerintah daerah.

”Masalahnya sudah ada permintaan untuk tak menerbitkan KTP, ini jadi dilema,” kata Aksar.

Selain itu, ia juga mengatensi kawasan daerah tambang di Sumbawa. Di sana, harus dipastikan, saat hari H pencoblosan, karyawan diberikan izin mencoblos. Pulau-pulau terluar juga menjadi perhatian. Untuk mencegah warga tak mencoblos, penyaluran logistik menjadi kata kunci.

”Harus dilakukan dengan matang perencanaannya,” kata Aksar.

Potensi kehilangan suara lainnya ada di rumah sakit. KPU memang tak menyediakan TPS khusus. Namun solusinya adalah TPS terdekat akan berupaya mendatangi rumah sakit yang ada, untuk memberi kesempatan pasien dan penunggu memberikan hak pilih. ”Ada teknisnya,” ucapnya.

”Yang paling penting, yang ratusan ribu belum punya KTP segera difasilitasi agar bisa segera punya, terutama yang bukan karena masalah seperti warga di hutan itu,” tutupnya. (yuk/cr-eya/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka