Ketik disini

Headline Politika

Program Indeks Pembangunan Manusia Harus Integral

Bagikan

SELONG-Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih berada di posisi 30 dari 34 Provinsi di Indonesia. Terkait kondisi IPM NTB saat ini, calon gubernur NTB independen Ali BD punya pandangan tersendiri. Menurutnya, IPM NTB yang berada di posisi papan bawah karena belum paralelnya antara pembangunan bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

“Indeks pembangunan manusia itu untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah bangsa atau daerah. Tiga indikator yang dipakai adalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan,” jelas Ali BD.

Tiga indikator ini ditegaskannya harus paralel. Mulai dari bidang pendidikan. Untuk mengukur kemajuan  pembangunan pendidikan berbagai indikator dipakai seperti angka buta aksara, tingkat pendidikan, hingga kualitas pendidikan. Sedangkan untuk ekonomi, dilihat dari daya beli masyarakat hingga tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, ada lagi pertanyaan tentang pemerataan. Pertumbuhan itu untuk siapa?

“Ini yang harus jelas. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita tinggi tapi yang merasakan justru bukan yang seharusnya merasakan. Pertumbuhan ekonomi itu harus diutamakan dirasakan oleh masyarakat miskin dan masyarakat kecil,” terang Ali BD.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Jika tidak demikian, ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi daerah hanya akan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. “Tujuan pembangunan ekonomi itu jelas, untuk menyejahterakan mereka yang selama ini berada di garis kemiskinan,” terangnya.

Kemudian untuk kesehatan, indikatornya pembangunan di bidang ini yakni tingkat kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas yang tersedia. Di tingkat internasional dan negara maju, pembangunan di bidang kesehatan diukur dari bagaimana kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan, baik biaya dan pelayanan. Misalnya kepesertaan asuransi kesehatan.

Dari tiga indikator tersebut, pria yang akrab disapa Amaq Asrul tersebut lebih dulu memberikan fokus pada pembangunan bidang pendidikan. Menurutnya, pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya cukup pada pengentasan angka buta aksara. Melainkan, semua masyarakat tanpa terkecuali harus bisa mengenyam pendidikan berkualitas agar mampu memiliki keahlian.

“Kita tidak memiliki seperti itu. Banyak lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja kita hanya pada tingkat pekerjaan kasar. Akibat lulusan hanya sampai SD,” ungkap pria yang identik dengan kacamata hitam tersebut.

Banyak pelajar juga yang lulusan pendidikan tingkat menengah namun masih memiliki keterbatasan keahlian. Sehingga ini yang kemudian memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memasuki atau mendapatkan lapangan pekerjaan masih cukup sulit.

“Misalnya tamatan SMK saat ini juga masih memiliki keterbatasan keahlian. Harus ditanyakan output dari SMK itu selama ini apakah bisa memasuki lapangan kerja” ucap Ali BD.

Tidak cukup sampai di situ, kemudian timbul pertanyaan seperti sarang laba-laba. Walaupun ada banyak tamatan SMK yang mungkin punya kemampuan, lantas apakah tersedia lapangan kerja tempat mereka menyalurkan keahliannya? Ini dijelaskan Ali BD juga harus dipikirkan pemerintah daerah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lain.

“Katanya pertumbuhan ekonomi di NTB ini di atas 5,6 persen. Itu artinya melebihi nasional. Kalau demikian lapangan kerja itu seharusnya terserap lebih banyak di lokal dibanding nasional. Tapikah ada bukti seperti itu?” tanyanya.

Jika tidak terbukti, berarti menurutnya ada kesalahan dalam perhitungan pertumbuhan. Sehingga dalam menghitung Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih ada yang keliru. “Dari sebelas  unsur yang dimasukkan itu ada yang tidak beres,” ucapnya.

Sehingga, semua harus dimulai dari pembangunan di bidang pendidikan yang kemudian harus paralel dengan ekonomi dan kesehatan. “Oleh karena itu, pendidikan yang kita gagas itu bukan hanya angka buta aksara saja yang dituntaskan tetapi lapangan pendidikan yang sangat dibutuhkan adalah akses untuk pendidikan tingkat S1, S2, dan S3,” terangnya.

Ini yang kemudian perlu ditingkatkan kualitasnya dan kemampuan menjangkau pendidikan itu oleh masyarakat. Untuk itulah Ali BD menyiapkan program unggulan beasiswa bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang dianggarkan Rp 60 miliar per tahun.  “Itu akan kita berikan di era yang akan datang,” tegasnya.

Selain itu, Ali BD juga mempertanyakan pemerintah daerah yang selama selama ini kurang menggunakan keahlian-keahlian di universitas yang ada dalam proses pembangunan. Karena ini menurutnya juga harus diperhatikan untuk menentukan apakah kemampun dari pendidikan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Keliru pemerintah daerah kalau kemudian tidak memanfaatkan sebaik-baiknya keahlian yang dimiliki lulusan universitas,” paparnya.

Begitu juga dengan kehadiran Fakultas Kedokteran atau kesehatan yang ada di NTB. Selain untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana pembelajaran, harus dipikirkan bagaimana outputnya. Itu seharusnya direncanakan oleh pemerintah supaya memasuki tahapan spesialis.

“Itu contoh-contoh yang tidak kita lakukan sekarang. Pemerintah daerah seakan-akan lepas tidak mengkaitkan program indeks pembangunan manusia secara intergral,” sesalnya. “Sehingga indeks pembangunan manusia ini harus integral. Ini yang akan kita lakukan,” sambungnya.

Ali BD siap menyekolahkan 100 dokter spesialis di NTB per tahun. “Karena dengan hadirnya dokter spesialis di NTB, maka ke depan tidak ada lagi orang NTB yang harus berobat ke RS Sanglah Bali. Kalau ini masih terjadi, pembangunan NTB masih belum maksimal,” tegas Ali BD.

Memparalalelkan perencanaan pembangunan dijelaskannya harus seimbang. Jika anggaran daerah kebanyakan pada infrastruktur saja lalu memandang pendidikan tidak penting, itu sekali lagi ditegaskannya keliru besar.

“Infrastruktur dibutuhkan, tetapi pembangunan pendidikan juga bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan termasuk kesehatan jangka panjang,” pungkasnya. (ton/r8/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka