Ketik disini

Headline Metropolis

Dikbud NTB Sandera Sertifikasi Guru Rp 5,2 M Milik 301 Guru Honorer SMA/SMK

Bagikan

MATARAM-Pengambilalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, menunjukkan betapa tidak sigapnya Pemprov NTB. Langkah Pemprov NTB yang pagah tidak mau memberi SK Gubernur untuk para guru honorer di SMA dan SMK negeri, menyisakan masalah bagi para guru honorer.

Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG) yang menjadi hak para guru honorer tersebut tak bisa mereka nikmati. Terungkap ada Rp 5,2 miliar dana sertifikasi guru honorer semenjak tahun 2017 yang mengendap di pemerintah pusat gara-gara Dikbud NTB yang tidak sigap tersebut. Dana TPG itu milik 301 guru honorer yang lulus sertifikasi dengan berkal SK bupati dan wali kota manakala SMA dan SMK masih berada di bawah kabupaten/kota.

Ketua PGRI NTB H Ali Rahim membeberkan hal ini. Dia menyebutkan, dari data PGRI, jumlah guru honorer yang ada di SMA/SMK negeri mencapai 9 ribu orang. Sementara guru yang statusnya PNS sebanyak 7.556 orang.

Dulu kata Ali, ketika SMA/SMK dikelola kabupaten/kota, TPGA� guru non PNS tidak ada masalah. Guru tidak mengandalkan gaji dari sekolah saja, melainkan mereka juga mendapat TPG yang dibayarkan langsung dari pusat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

a�?Guru sertifikasi non PNS diterima Rp 4,5 juta per triwulan,a�? ucapnya.

TapiA� sejak 2017 lalu kata Ali, TPG guru non PNS mandek. Sertifikasi yangA� biasanya diterima per triwulan tidak lagi didapatkan guru non PNS yang mendapat SK bupati/wali kota. Pasalnya, kewenangan SMA/SMK sejak 2017 lalu ada di tangan provinsi. Jadi mau tak mau SK juga harus dikeluarkan provinsi.

a�?Dari beberapa bulan lalu kita usulkan agar guru non PNS yang mendapat TPG mendapat SK. Tapi sampai sekarang tidak ada,a�? kelas Ali. Akhirnya, dana TPG untuk guru honorer itu mengendap.

Bagi PGRI, langkah Dikbud NTB ini telah menyandera hak-hak para guru honorer tersebut. Ali menyebutkan, sekitar Rp 5,2 miliar dana TPG guru non PNS pada 2017 akhirnya tertahan di pusat.

a�?Hanya NTB yang seperti ini nasib TPG guru honorernya,a�? kata Ali.

Diungkapkannya, sebanyak 301 guru honorer dari NTBA� tidak disalurkan TPG-nya lantaran belum ada SK dari pemprov. PGRI pun sudah kata Ali memperjuangan agar hak-hak guru ini bisa dibayarkan dengan meminta Dikbud NTB mengeluarkan SK. Belakangan, Dikbud NTB menyebut bahwa SK guru non PNS yang jumlahnya 301 orang itu sudah diproses ke biro hukum. Tapi setelah dicek pihaknya ke Biro Hukum, ternyata tidak ada. Yang ada hanya data guru honorer yang akan diangkat sekarang ini.

Mestinya kata Ali, guru non PNS yang sudah disertifikasi diberikan SK. Sehingga TPG bisa diproses. a�?Ini kan dananya dariA� APBN, kok dipersulit,a�? cetusnya.

Untuk diketahui, sebanyak 301 guru non PNS belum dibayarkan sama sekali TPG nya sejak 2017 lalu. Para guru mendapat TPG per bulan Rp 1,4 juta. Dana tersebut dibayarkan per triwulan sebesar Rp 4,5 juta. Jadi tiap tahun mereka mendapat 17,5 juta.

Kuota Guru Honorer Dipertanyakan

Sementara itu terkait dengan pengangkatan guru honorer yang akan dimulai pekan ini, PGRI NTB menilai kuota pengangkatan tersebut jauh dari harapan. Pasalnya, dari pembahasan pengangkatan honorer bersama DPRD beberapa waktu lalu , harusnya guru honorer yang akan diangkat suntuk mendapat SK gubernur sekitar 5.200 orang. Namun, Dikbud NTB malah menegaskan, paling banyak yang akan diangka 3.500 guru honorer.

Ali mengatakan, pihaknya telah membuat kalkulasi. Jika dalam setahun Pemporv NTB menyiapkan anggaran Rp 60 miliar untuk gaji guru honorer ini, maka jumlah itu sangat berlebih jika hanya untuk menggaji 3.500 guru honorer setahun.

Ali sendiri menegaskan, pengangkatan guru honorer melalui SK gubernur bukan semata-mata untuk mendapat upah yang layak. Namun, dengan bekal SK Gubernur tersebut, guru bisa mendapat nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang nantinya bisa digunakan untuk uji kompetensi guru. Sehingga guru yang dianggap kompeten akan mendapat tunjangan sertifikasi guru.

a�?Kalau tidak ada SK daerah tidak bisaA� ikut UKG,a�? terangnya.

Sementara itu, terpisah, Ketua Dewan Pendidikan NTB H Syamsuddin Anwar menyayangkan ada dana sertifikasi guru honorer yang tak bisa dicairkan lantaran ketidaksigapan Dikbud NTB.

a�?Ini harus dicarikan jalan keluarnya oleh dinas. Jelas ini sangat merugikan guru,a�? imbuhnya.

Jika guru non PNS ini diperlakukan seperti ini ujar dia, maka guru yang statusnya PNS juga harus diperlakukan sama. Guru PNS jangan disalurkan sertifikasinya jika SK-nya dari bupati/wali kota . Jika hanya non PNS saja yang diperlakukan seperti itu maka ia menilai ada permainan.

a�?Saya tidak membela guru homor. Yang lebih giat mengajar adalah guru honor. Sementara guru PNS yang sudah sertifikasi kebanyakan jalan-jalan,a�? kritiknya. (jay/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys