Ketik disini

Headline Metropolis

Eko Pengen “Rayu” Sekda Provinsi

Bagikan

MATARAM-Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram mandeg. Pleno di Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu gagal membuahkan persetujuan substantif. Pemkot akhirnya pulang dengan tangan hampa.

Kementerian selanjutnya meminta pada kota dan provinsi untuk bicara lagi selama 20 hari ke depan. Tidak debat kusir membahas bagaimana skema pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 1.800 Hektare (Ha) sebagai syarat persetujuan di dalam forum pleno.

“Provinsi mengacu pada RTRW provinsi yang lama, karena itu belum bisa ketemu kesepakatannya,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Tapi Eko sepertinya paham. Kunci penyelesaian LP2B ada di Sekda NTB yakni H Rosyiadi H Syayuti. Karena itu ia berniat menemui langsung Sekda Provinsi NTB untuk ikut mencari titik temu persoalan ini. Ia merasa persoalan ini harus segera selesai. Mengingat sudah terlalu lama investasi di kota tertahan hanya karena aturan yang tak kunjung disahkan.

“Ya ada rencana seperti itu,” imbuhnya.

Waktu 20 hari yang diberikan relatif singkat. Tapi ia yakin akan ada titik temu dari perbedaan pendapat kota dengan provinsi setelah ada pertemuan yang lebih intens. Sejak draf RTRW mental dalam pleno di kementerian, ia sendiri belum melakukan komunikasi dengan sekda.

“Belum ada, belum,” tekannya.

Sementara itu Plt Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana optimis pembahasan LP2B bisa segera tuntas, sebelum jatuh tempo. “Saya optimis ini selesai,” tegas Mohan.

Ia tidak ragu dalam tenggat waktu 20 hari akan ada kesepakatan. Apalagi pada saat pleno lalu sebenarnya sudah ada cara pandang yang sama dalam melihat kota bukan sebagai daerah berbasis pertanian tetap perdagangan dan jasa.

“Ini kita sudah satu pandangan,” urainya.

Ia yakin provinsi bisa melihat kepentingan RTRW, sebagai kebutuhan makro. Tidak hanya ansih sebagai kepentingan masyarakat kota saja. Sebab disepakati atau tidak draf revisi perda RTRW itu ia yakin akan mempengaruhi perekonomian di NTB.

Pada pleno lalu, Mohan meyakini itu bukan bentuk kadasnya pembahasan revisi perda RTRW. “Saya rasa mereka berhak memberi pandangan mereka soal aturan revisi ini,” nilainya.

Karena itu, jika akhirnya terjadi dinamika perbedaan pendapat dan lain sebagainya, menurut Mohan hal itu wajar. Namun bila semua proses sudah dilalui, tahapan-tahapan yang diberikan oleh kementerian pusat dipatuhi, ia yakin akan ada jalan keluar.

“Kita hanya perlu duduk bersama (dengan provinsi), saya yakin ini pasti selesai,” tandasnya.

Seperti diketahui LP2B yang jadi syarat utama revisi perda RTRW mendapat persetujuan substantif belum bisa dipenuhi Pemerintah Kota Mataram. Sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam hitung-hitungan di atas kertas, pemkot minimal harus bisa menyediakan LP2B minimal 1.8oo Ha baru revisi bisa disetujui.

Ada dua cara yang bisa ditempuh pemkot memenuhi aturan ini. Pertama dengan memenuhi langsung 1800 Ha itu. Atau dengan membagi ke daerah penyangga yang masuk wilayah daerah tetangga. Konsep ini telah diatur dalam skema Mataram Metro. Konsep kedua inilah yang berusaha ditempuh kota. Hanya saja karena ini harus lintas daerah maka perlu keterlibatan provinsi dalam menangani ini. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka