Ketik disini

Headline Politika

Pemimpin Harus Pegang Kendali Penuh

Bagikan

SELONG-Calon gubernur NTB independen Ali BD yang juga Bupati Lombok Timur (Lotim) dikenal kurang populer di kalangan pejabat birokrasi. Khususnya di lingkup Pemkab Lotim, daerah yang dipimpinnya. Itu karena berbagai kebijakannya dinilai kadang tidak menguntungkan sejumlah pejabat ASN Pemkab Lotim.

Mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pejabat struktural hingga para ASN dikontrol oleh Ali BD agar tidak bertindak semena-mena menggunakan anggaran yang ada.

Ia tidak membiarkan anggaran daerah di Lotim terbuang percuma oleh pejabat daerah untuk kepentingan dan kepuasan pribadi atau sekelompok orang.

“Keliru besar kalau ada pejabat daerah yang menggunakan uang rakyat untuk hura-hura mennyanyi di hotel menggelar acara yang tidak penting,” tegas pria yang akrab disapa Amaq Asrul tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

Segala penggunaan anggaran pemerintah daerah Lotim selalu dalam pengawasannya. Misalnya saja, jika seorang pejabat daerah ingin keluar daerah untuk kunjungan kerja atau semacamnya. Semua harus sepengetahuan dan izin bupati. Dari yang semula cukup izin pejabat pimpinan OPD, Ali BD mengubah kebijakan tersebut. Ia membuat Perbup yang mengatur tentang semua pejabat ASN tanpa terkecuali harus mendapat surat perintah tugas bupati jika ingin ke luar daerah. Ini sebagai salah satu upaya pengendalian anggaran.

Otomatis tanpa surat perintah atau rekomendasi bupati, tidak ada pejabat daerah yang bisa semaunya keluar daerah. Meskipun untuk urusan tugas dinas. Kebijakan ini dilakukannya agar uang perjalanan dinas yang selama ini banyak disalahgunakan jelas penggunaannya.

Ali BD selalu menekankan agar penghematan terus dilakukan di semua sektor. Ia tidak membiarkan bawahannya pergi ke luar daerah untuk menghadiri acara seremonial yang tidak subtansial atau penting.

“Hanya pemikiran mundur yang senang dengan kegiatan upacara dan seremonial belaka. Setiap tindakan yang kita lakukan harus kita pikirkan kemaslahatannya untuk masyarakat,” tegas Ali BD.

Inilah alasan ia kerap mengabaikan kegiatan pemerintah di pusat yang mengundang kehadiran Bupati atau pejabat Lotim. Ia tidak ingin waktu, tenaga dan biaya digunakan hanya untuk kegiatan yang membuang-buang anggaran.

“Kalau sekadar sosialisasi, kan bisa mereka (pemerintah pusat, Red) mengirim surat penjelasan. Tidak perlu mengadakan acara yang menghabiskan uang negara,” terangnya.

Berbeda halnya jika kepergian pejabat daerah ke luar daerah bertujuan untuk menjemput program pusat atau kepentingan masyarakat. Ali BD akan memberikan dukungan penuh. Khususnya pada kepala dinas yang punya inisiatif menjemput program pemerintah pusat.

“Jangan pergi ngehabisin duit daerah tapi pulang hanya membawa cerita. Tapi bawa program atau bantuan dari pemerintah pusat, itu yang betul,” jelas pria yang identik dengan kacamata hitam tersebut.

Ali BD memegang prinsip bahwa kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ia tidak peduli bagaimanapun pendapat orang tentangnya. Yang hanya di pikirkannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat.

Begitu pula Ketika mendapat penghargaan dari pemerintah, ia tidak lantas merasa senang. Baginya, penghargaan dalam bentuk kertas tidak memberi makna yang berarti.

“Sudah berapa penghragaan, piagam dan semacamnya yang kita dapatkan. Tapi bagi saya itu tidak penting sama sekali. Jauh lebih berarti ketika perhatian pemerintah pusat kepada Lombok Timur diiwujudkan dalam bentuk program bantuan ke masyarakat,” terangnya.

Tak hanya itu, Ali BD juga selalu mempelajarai secara cermat semua kebijakan yang diambil bawahannya. Sehingga, tidak ada peluang para pejabat daerah ‘menelikungnya’ untuk mengambil keuntungan. Karena, sejak awal menjabat, ia sudah menegaskan bahwa tugas kepala dinas hanyalah merumuskan keinginan dan visi pemimpin.

“Bukan sebaliknya, kepala daerah hanya mendengar kemauan kepala dinas tanpa punya visi. Nggak usah jadi bupati atau gubernur kalau seperti itu ya,” sarannya.

Dengan tata kelola pemerintahan seperti ini, Ali BD berhasil melakukan penghematan anggaran yang cukup signifikan. Sehingga dengan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun yang dikelola Pemkab Lotim, Ali BD bisa membangun banyak hal. Meskipun jumlah itu disebut paling sedikit karena setelah dibagi dengan jumlah penduduk Lotim sebanyak 1,3 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk empat kabupaten kota di Pualu Sumbawa.

Keterbatasan anggaran tidak lantas kemudian membuatnya tidak bisa membangun. Bahkan semua pembagunan yang ada di Lotim dilakukan tanpa hutang. Mulai dari pembagunan Kantor Bupati Lotim yang nilainya lebih dari Rp 104 miliar dan pembangunan gedung DPRD Lotim dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Kantor ini tuntas dibangun hanya dalam waktu setahun. Gedung mewah tempat kantor DPRD Lotim ini pun sama, dibangun tanpa hutang.

Yang tak kalah penting pasar-pasar tradisional yang dulunya kumuh kini terlihat mentereng. Terbilang sudah tidak ada pasar kumuh lagi di Lotim. Masing-masing pasar nilai pembangunannya pun miliaran rupiah. Ali BD tak menyisakan hutang sepeser pun.

Itu ditegaskannya hanya bisa dilakukan jika seorang kepala daerah memegang kendali penuh atas daerah yang dipimpinnya. Tidak mudah terpengaruh dari pejabat di bawahnya ataupun tekanan dari pejabat pemerintah di atasnya. Ali BD tidak pernah segan dan takut berseberangan dengan kebijakan pemerintah di atasnya seperti pemprov maupun pemerintah pusat. Jika ia merasa kebijakan yang diyakininya benar dan untuk kemaslahatan rakyat.

Untuk itu pula ia mengaku pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menguatkan otonomi daerah. Karena otonomi memberi dampak kemajuan yang begitu pesat bagi daerah yang berlomba-lomba dan bersaing untuk maju. (ton/r8/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka