Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Harus Ekstra Hati-hati, Rekrutmen Guru Berpotensi Timbulkan Konflik

Bagikan

MATARAM-Pemprov harus ekstra hati-hati merekrut guru honorer. Selain memastikan tidak melanggar ketentuan, juga harus diantisipasi potensi konflik sosial yang bisa ditimbulkan. Sebab dengan seleksi, banyak guru honor bakal menganggur.

Dari 6.188 guru honor SMA/SMK se-NTB, hanya 2.500 orang guru yang akan diterima mejadi guru kontrak. Artinya 3.688 orang guru berhenti mengajar. Sebab, jika tidak memiliki SK, mereka tidak bisa mengajar lagi.

Terkait hal itu, Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim mengingatkan, pemerintah harus benar-benar bijaksana dan mempedomani  regulasi yang ada.  ”Harus ada kehati-hatian, karena jika tetap diangkat pusat tidak akan ikut tanggungjawab,” kata Adhar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Ia menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer. Pasal 8 mengatur, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilarang mengangkat honorer, kecuali ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

”Gubernur dan bupati/wali kota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya,” kata Adhar.

Dalam aturan itu juga dijelaskan, apabila gubernur dan bupati/wali kota tetap mengangkat honorer atau sejenisnya. Maka segala konsekuensi dan dampaknya ditanggung pemerintah daerah. Menurut Adhar, regulasi itu harus menjadi bagian dari pertimbangan gubernur. Karena pengangkatan honorer berkaitan dengan beban anggaran. ”Tenaga kontrak itukan berbeda nama saja,” ujarnya.

Adhar menyarankan agar pemerintah menunggu pembukaan CPNS. Karena sudah ada pengalaman menumpuknya honorer kategori dua (K2). Berdasarkan itulah mucul regulasi yang benar-benar menata ASN. Regulasi itu mewanti-wanti agar pemerintah daerah berhati-hati.

”Saran saya, sebaiknya dinas pendidikan mengkonsultasikan secara detail dan rinci dengan BKN, bila perlu dengan BPK,” saran Adhar.

Terkait hal itu, Kepala  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Muhammad Suruji mengatakan, rencana rekrutmen guru memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, aturan itu membolehkannya. Di sana diatur, apabila ada kekurangan guru, daerah boleh mengangkat guru dengan sistem kontrak.

”Tidak ada masalah selama itu dibutuhkan oleh daerah,” tegasnya.

Hanya saja, guru yang diangkat menggunakan sistem kontrak, disebut guru kontrak. Sama halnya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka akan dikontrak dengan masa SK satu tahun dan bisa diperpanjang. ”Hanya beda istilah saja,” ujarnya.

Terpisah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, ia sudah meneken jadwal pengumuman pendaftaran untuk proses seleksi. Artinya kebijakan itu tidak ada persoalan. Pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang.

Ia yakin Dikbud NTB sudah mengkaji dari segala aspek. Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab yang dilarang mengangkat honorer daerah. Sementara para guru itu nanti akan dijadikan tenaga kontrak dalam waktu setahun. ”Yang tidak boleh itu, honorer untuk seterusnya,” katanya.

Terkait potensi konflik, Rosiady menjelaskan pemerintah tidak mungkin merekrut semuanya. Jumlah yang akan diangkat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. ”Mudahan secara bertahap kita bisa akomodasi yang lain, sambil menunggu formasi CPNS dari pusat,” katanya. (ili/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka