Ketik disini

Headline Kriminal

Protes Pengembang, Kades Ranjok Ditahan

Bagikan

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menahan Kepala Desa Ranjok Basirudin. Penahanan yang bersangkutan setelah penyidik Polres Mataram melakukan proses tahap dua dalam dugaan tindak pidana penghasutan.

Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman membenarkan adanya pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian. a�?Kasusnya Pasal 160 KUHP, tentang penghasutan,a�? kata Agus, Kamis (29/3).

Agus mengatakan, jaksa memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Basirudin. Yang bersangkutan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram selama 20 hari ke depan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ order=”desc”]

Selama proses penahanan, jaksa akan menyusun surat dakwaan. Setelah itu rampung, Basirudin bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diadili. a�?Secepatnya akan kita limpahkan ke pengadilan,a�? jelas dia.

Sementara itu, tim penasihat hukum tersangka, Yan Mangandar Putra sangat menyayangkan penahanan yang dilakukan jaksa. Padahal, selama proses penyidikan di kepolisian, kliennya sangat kooperatif. Hal itu juga yang membuat penyidik polisi tidak menahan Basirudin.

Surat penjamin dari Sekdes Ranjok, Ketua LPM, dan BPD Ranjok ternyata tidak digubris jaksa. Jaksa juga tidak mempertimbangan adanya jaminan dari 9 kepala desa di Kecamatan Gunungsari, dalam permohonan pengalihan penahanan tersangka.

a�?Ditolak Kasipidum Agung Faisal. Alasannya untuk kelancaran pemeriksaan. Tapi, putusan itu kami terima dan setiap proses hukum dengan baik,a�? kata Yan Mangandar.

Kasus ini berawal dari demo ratusan masyarakatA�DesaA�Ranjok, Lombok Barat (Lobar) di BTN Zaitun Royal. Ketika itu, Kades Ranjok Basirudin bertindak selaku koordinator lapangan. Dia bersama masyarakatnya menuntut agar pengembang memenuhi janjinya.

Dari sana diduga terjadi perusakan. PT Royal akhirnya melaporkan Kades Ranjok ke polisi. Pengacara Kades Ranjok, Farizal Franata Bahri mengatakan, perusakan tersebut karena pengembang tidak menepati janji mengenai fasilitas umum yang diminta, seperti lahan pekuburan dan pembuatan masjid.

Saat berdemo warga membongkar paving block yang merupakan properti jalan di perumahan zaitun. Hal tersebut kemudian dituduhkan kepada Basirudin sebagai perbuatan menghasut, hingga menyebabkan rusaknya fasilitas milik PT Royal.

Hanya saja, menurut tim penasihat hukum, warga sama sekali tidak melakukan perusakan. Tetapi membongkar tujuh paving yang sudah terpasang. Dan, paving yang dibongkar pun masih terlihat utuh, tidak ada yang hancur.

Peristiwa demo itu juga bukannya tanpa sebab. Warga meminta agar pengembang menyedikan fasilitas umum berupa lahan kuburan dan masjid, seperti yang telah dijanjikan.

Janji mengenai fasilitas umum itu tertuang dalam surat rekomendasi Pemkab Lobar. Di sana disebutkan bahwa pengembang diminta untuk menyediakan fasilitas umum seluas 30 persen dari total lahan perumahan. Hal tersebut harus dipenuhi ketika proses pembangunan telah rampung dikerjakan.

PemdesA�RanjokA�juga sudah beberapa kali menagih janji itu melalui pemda. Mereka bersurat hingga lima kali, namun tidak mendapat tanggapan. Puncaknya, warga melakukan aksi agar pengembang merealisasikan janjinya.

Menurut Yan Mangandar, areal kuburan diA�DesaA�RanjokA�hanya seluas 8 are. Luas tersebut cuma bisa menampung wargaA�desaA�saja. Sehingga ketika ada perumahan baru, diharapkan kebijakan pengembang untuk menyediakan lahan pekuburan baru.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka