Ketik disini

Metropolis

Kebiasaan Lama Masih Dipelihara

Bagikan

MATARAM-Masih banyak penyelenggara negara di Kota Mataram yang belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal Sabtu (31/3) lalu merupakan hari terakhir batas waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, baru setengah penyelenggaran negara yang telah melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a�?50 persen itu sudah bisa di print out dan berwarna hijau. Dari 50 persen itu ada kemungkinan bertambah, karena saya lihat semua admin pada posisi online,a�? kata Nelly.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ order=”desc”]

Warna hijau adalah indikator kepatuhan melaporkan harta kekayaan pada KPK, sebelum berakhir batas waktu yang diberikan. Lebih dari waktu itu dalam setiap jeda satu minggu warna laporan akan berubah. Dari kuning, lalu di minggu kedua berubah jadi merah.

Nelly mengakui kebiasaan lama para pejabat kerap menyerahkan laporan di jelang injury time. a�?Bapak-bapak kita mungkin belum mengetahui jika jelang akhir-akhir ini, loading (server) lambat, karena serempak seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa berpotensi telat,a�? paparnya.

Apalagi laporan LHKPN secara online ini baru tahun ini dilakukan. Di tahun sebelumnya, sistem pelaporan masih manual. Sehingga acap kali ada dispensasi bagi yang terlambat. Bahkan ada pula yang sampai tidak mengirim laporan.

A�a�?Tapi kita beraharap tahun depan akan lebih baik,a�? ujar Nelly.

Tidak hanya pejabat pada tataran eselon III dan IV yang belum melaporkan harta kekayaannya. Sejumlah pejabat eselon II juga ada yang masih belum melaporkan LHKPN-nya. a�?Ada beberapa orang,a�? aku Nelly.

Hari ini akan terlihat jelas jumlah pejabat yang terlambat melaporkan LHKPN-nya. Namun soal sanksi Nelly mengatakan tetap akan mengacu pada aturan terakait LHKPN.

a�?Tapi saya rasa mungkin masih ada toleransi mengingat ini baru pertama diterapkan,a�? ujarnya.

Nelly optimis para pejabat punya itikad baik untuk patuh pada aturan. Menurutnya ini hanya soal teknis dan kebiasaan yang perlu diubah. Ia yakin tidak ada pejabat yang ingin menghindar untuk melaporkan harta kekayaan.

a�?Mereka juga pasti jujur. Soalnya banyak cara untuk mengkroschek kebenaran data itu baik melalui NPWP, penerimaan dan sebagainya,a�? tegasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka